Sidang Lanjutan Perkara Permohonan Pembatalan Eksekusi PT KA Hadirkan Ahli

ACEHTREND.COM, Suka Makmue – Sidang gugatan atas perkara permohonan pembatalan eksekusi terhadap lahan milik PT Kalista Alam di Nagan Raya yang akan dilakukan oleh KLHK kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue, Selasa (3/9/2019).

Dalam sidang ada sepuluh warga Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur yang menjadi pelawan, yaitu pelawan satu Teungku Ilyas, pelawan dua Abdul Rafar, pelawan tiga Atip PA, pelawan empat Siti Hawa, pelawan lima Saini, pelawan enam Adnan, pelawan tujuh Darma Putra, pelawan delapan Mariana, pelawan sembilan Musliadi, dan pelawan sepuluh Saini.

Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai tergugat atau terlawan satu, PT Kalista Alam sebagai terlawan dua, serta yayasan HaKA selaku terlawan intervensi atas perkara permohonan pembatalan eksekusi terhadap lahan milik PT KA yang akan dilakukan oleh KLHK tersebut.

Sidang dengan nomor perkara 01/pdt-bth/2019/pnskm tersebut menghadirkan mantan ketua Komisi Yudisial (KY) tahun 2011-2013 yakni Eman Suparman, sebagai ahli dari PT KA.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Arizal Anwar, selaku Ketua Majelis, dibantu anggota Edo Juliasnyah dan Rosnainah itu, Eman Suparman yang juga Dekan Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung selaku ahli berbicara tentang hukum acara perdata, berikut perdata dan lingkungan.

Dalam keterangannya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, ahli menjelaskan terhadap beberapa bentuk gugatan atau perlawanan yang dilakukan oleh warga atas perkara eksekusi lahan yang akan dilakukan oleh KLHK yang disebut dengan deden perzet, merupakan hak dari pihak ketiga atau masyarakat dalam permohonan penghentian eksekusi oleh KLHK melalui PN Suka Makmue berdasarkan delegasi PN Meulaboh yang sebelumnya melakukan putusan atas perkara tersebut.

Menurutnya, dalam perkara deden perzet tersebut merupakan perlawanan diajukan dari pihak ketiga yang bukan tergugat dan penggugat atas perkara sebelumnya. Akan tetapi disebabkan oleh objek yang berperan tersebut memiliki hak atas perkara tersebut, maka dilakukan perlawanan atau deden perzen terhadap KLHK yang saat itu sebagai penggugat dan PT KA selaku tergugat, meski saat itu para pelawan tidak menjadi penggugat dan tergugat atas perkara gugatan yang dilakukan KLHK terhadap PT KA di Pengadilan Meulaboh pada tahun 2012 lalu.

“Deden perzet ini yang bersangkutan memiliki hak atas objek perkara itu karena miliknya. Hak itu terseret-seret dalam perkara pengugat dan tergugat, maka si pelawan memiliki hak dalam mengugat atau melakukan perlawanan,” kata Eman.

Menurutnya, dalam gugatan tersebut dilakukan lantaran dalam perkara yang akan dilakukan tersebut disebabkan oleh pelawan memiliki kepentingan di dalamnya lantaran memiliki hak milik terhadap perkara tersebut baik berupa hak milik, Hak Guna Usaha, maupun Hak Guna Bangunan (HGB) atas objek yang digugat tersebut.

Di hadapan majelis hakim, ahli juga menerangkan tentang perlawanan eksekusi. Menurut ahli perlawanan eksekusi tersebut merupakan perlawanan yang dilakukan lantaran telah adanya titier eksekutorial yang telah inkrah putusannya dan dilakukan eksekusi oleh ketua PN selaku eksekutor, dan harus dieksekusi.

Namun di tengah perjalanan ada pihak, yang sesungguhnya bukan pihak dalam perkara tersebut akan tetapi hak miliknya akan tereksekusi maka dapat dilakukan perlawanan terhadap awalnya sita eksekutorial, namun karena eksekusi akan dijalankan maka dilakukanlah perlawanan terhadap eksekusi.

Berdasarkan keterangan ahli, perkara gugatan yang dilakukan warga terhadap KLHK dan PT Kalista Alam tersebut dalam hal ini perkaranya masuk dalam kedua hal gugatan tersebut, disebabkan oleh perkara tersebut akan dilakukan eksekusi terhadap objek setelah adanya putusan.

Terkait dengan permohonan eksekusi yang disampaikan oleh PN Meulaboh kepada PN Suka Makmue, kata dia, dapat dilakukan lantaran wilayah hukum yang berada di Nagan Raya tersebut telah memiliki PN Meulaboh dan hal ini sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009. Namun ia meminta kepada Ketua PN Suka Makmue untuk berhati-hati dalam mengabulkan permohonan tersebut, lantaran pada dasarnya putusan tersebut masih terdapat perlawanan.

“Atas perkara ini PN Meulaboh sudah benar sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 meminta dilakukan oleh PN Meulaboh. Namun saya minta yang mulia untuk berhati-hati dalam mengeksekusi lantaran putusan nonmenklator atau yang bersifat menghukum yang diminta oleh PN Meulaboh sedang melakukan periksaan-pemeriksaan terhadap perkara yang dimohonkan eksekusi. Nah ini harus berhati-hati yang mulia. Karena masih dalam perlawanan, atau juga bisa saja putusan itu dalam tingkat banding dan kasasi, kecuali dalam putusan yang menghukum ini tidak ada lagi perlawanan pihak ketiga,” kata Eman.

Ia melanjutkan, “Sesuai dengan perkara ini kita harus belajar bersama ada pasal 180 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) di Jawa dan Madura saya tidak tahu di RBG luar Jawa dan Madura pasal berapa itu, tentang eksekusi dalam perkara ini, tetapi sejak zaman ketua Mahkamah Agung Sansugospi sampai dengan Bagir Manan mengingatkan agar ketua PN di seluruh daerah berhati-hati atas putusan yang masih dalam perlawanan, karena tindakan eksekusi susah dikembalikan pada keadaan semula saat di tingkat banding dan kasasi dimenangkan oleh pelawan,” ucapnya.

Untuk itu Ahli menyarankan kepada PN Suka Makmue menangguhkan eksekusi dan menyurati Ketua PN Meulaboh guna memberitahukan jika PN tersebut tidak dapat atau belum dapat melakukan eksekusi lantaran masih adanya gugatan atau perlawanan.

Di hadapan majelis hakim, Eman selaku ahli juga berpendapat dalam perkara gugatan sebelum melakukan gugatan agar tidak terjadi perkara hukum di kemudian hari dapat memastikan subjek atau tergugat dalam perkara tersebut, sehingga saat putusan terjadi tidak terjadi persoalan baru.

Karena itu, kata dia, penggugat yang memiliki kepentingan di dalamnya memastikan tidak terjadinya kurang pihak dalam gugatannya, agar tidak terjadi erorn in personal dari akibat tersebut. Ia juga menyampaikan dalam gugatan yang dilayangkan juga harus memastikan objek yang digugat tersebut benar milik dari penggugat berdasarkan alat bukti yang cukup dimilikinya.

Ahli juga memberikan pendapat terhadap putusan PN Meulaboh bernomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO yang dinilainya dalam gugatan tersebut terjadi kurio of konsorsium atau kurang pihak dalam perkara tersebut, maka dianggap cacat materil meski secara formalnya benar lantaran ata amar putusan dan lain-lain.

Harusnya, kata dia, pada saat itu hakim PN Meulaboh yang menangani perkara gugatan oleh KLHK terhadap PT Kalista Alam melakukan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atas perkara tersebut lantaran kurangnya para pihak yang dilibatakan dalam perkara tersebut.

“Kalau kurang pihak sebenarnya bagaimana menjelaskan lokasinya dimana, izinnya di mana, kalau pihak pemberi izin kemudian pihak yang mengetahui luasan tanah tidak dilibatkan,” kata Eman lagi.

Hadir dari pengacara penggugat Ibenk Syaifuddin Rani dan Dedek Kurniawan, terlawan satu Bagus Wijayadi, terlawan dua Sri Hartati dan Ayi Rahmadani, terlawan intervensi J Halim Bangun dan Nurul Ikhsan.

Sementara itu, sidang lanjutan direncanakan pada Selasa (10/9/2019) dengan agenda pemeriksaan saksi ahli tambahan dari PT Kalista Alam.[]

KOMENTAR FACEBOOK