Revolusi Hong Kong, Mencabik Cina?

Oleh Affan Ramli

Carrie Lam, Kepala Eksekutif Hongkong benar-benar kerepotan. Dia mengaku frustasi. Berada di tengah dan terjepit. Lam menghadapi dua kekuatan sekaligus. Kaum demonstran yang melumpuhkan kota lebih tiga bulan dan pemerintah pusat di Beijing belum mau berkompromi sama sekali.

Tadinya Lam merayu Pemerintah Beijing agar sedikit mengendorkan sikap. Mengabulkan sebagian tuntutan para demonstran, mungkin dapat sedikit menenangkan suasana. Para demonstran, seperti diulas Michael C. Davis dan Victoria Tin-bor Hui di The Washington Post, belakangan mulai mengajukan tuntutan-tuntutan baru. Awalnya, mereka meminta pembatalan Rancangan Undang-undang (RUU) ektradisi. RUU itu memungkinkan pelaku kriminal dari warga Hong Kong dikirim ke pengadilan Cina daratan.

Sekarang massa meminta adanya penyelidikan independen terhadap kekerasan polisi, pembatalan dakwaan pemerintah atas kerusuhan, pengunduran diri Carrie Lam dari Kepala Eksekutif, dan membuka kembali perdebatan mengenai reformasi demokrasi yang diabaikan sejak 2015. Seruan terakhir ini beranjak dari ketakutan warga Hong Kong, hak-hak demokrasi mereka dan otonomi khusus kota itu mulai dilucuti pelan-pelan.

Pemerintah pusat mengabaikan proposal Carrie Lam. Pemda Hong Kong dilarang berkompromi. RUU ekstradisi cuma boleh ditangguhkan tapi tidak boleh dibatalkan. Para pejabat menyatakan dukungan penuh kepada polisi untuk menghukum tindakan anarkis kaum demonstran. Alih-alih berunding, Beijing mengirim pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) ke Hong Kong minggu lalu. PLA berkonsentrasi di barak pertahanan, bersiap untuk perintah melumpuhkan demonstran.

Revolusi Warna

Cina menilai kerusuhan Hong Kong sebagai revolusi warna. Menyiratkan kaum demonstran di bawah kendali pihak asing. Pemerintah Xi Jinping meletakkan kondisi Hong Kong saat ini sebagai serangan asing mengganggu kedaulatan Cina. Cukup beralasan, mengingat Cina sedang terlibat perang dagang yang dipaksakan Amerika Serikat.

Revolusi warna, istilah populer digunakan media, awalnya untuk menjelaskan gerakan pro-demokrasi di negara-negara bekas Soviet. Gerakan-gerakan itu mengenalkan dan mengkomunikasikan diri mereka dengan warna bunga. Seperti Mawar merah di Georgia, warna Jingga di Ukraina, dan Tulip Kuning di Kirgistan. Semua revolusi warna itu berlansung berturut-turut pada 2003, 2004, dan 2005. Istilah ini kemudian dipakai lebih luas pada gerakan berciri sama.

Setidaknya ada tiga kecirian utama revolusi warna. Pertama, memobilisasi organ-organ masyarakat sipil tanpa kekerasan. Kedua, mengangkat isu memperjuangkan kebebasan dan demokrasi. Dan ketiga, infiltrasi kekuatan asing, umumnya dari negara-negara penganjur neoliberalisme. Para pemain transnasional seringkali mengendalikan arah permainan.

George Soros memberi pengakuan, ia terlibat merancang dan menjalankan banyak revolusi warna di negara-negara bekas Soviet dan berbagai belahan dunia lainnya. Pemerintah Amerika dan beberapa negara terkuat Eropa, menggunakan operasi-operasi intelijen dalam menggerakan revolusi warna melumpuhkan lawan-lawan mereka. Hasilnya beda-beda. Bisa ganti rezim, melemahkan pemerintah “bandel”, gerakan otonomi, sampai pemisahan diri.

Dalam ungkapan lain, revolusi warna adalah peluru non-militer. Amerika dan kubu penguasa tatanan dunia saat ini dapat menyerang pemerintah-pemerintah “nakal” dengan peluru ini. Nakal bermakna ‘tak tunduk’ dan ‘resisten’ pada agenda neoliberalisme global. Negara-negara resisten umumnya mendekatkan diri ke Rusia dan Cina. Seperti Iran, Kuba, Venezuela, dan Bolivia. Belakangan Turki, Pakistan, dan Indonesia mulai menunjukan kecendrungan nakalnya.

Demokratisasi

Gerakan pro-demokrasi Hong Kong memenuhi tiga kecirian revolusi warna. Tapi tidak perlu terburu-buru menilai gerakan itu sepenuhnya agenda asing. Lebih tidak fair lagi menjelaskannya dengan teori konspirasi. Faktanya, selalu ada irisan kepentingan yang dikongsikan oleh aktivis pro-demokrasi dan kekuatan neoliberisme global yang hendak mengusik negara-negara lawan. Perlu jernih mengurai agenda siapa lebih diutamakan.
Perlawanan Hong Kong kiranya sudah laten. Bisa meledak kapan saja. Sejak mayoritas warganya tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai Cina. Kebanyakan anak-anak mudanya membangun identitas Hongkonger, bukan Cina. Survey Universitas Hong Kong memperlihatkan 71 persen warga Hong Kong tidak bangga menjadi warga Cina.

Mereka punya tradisi politiknya sendiri di bawah bimbingan kolonial Inggris selama 150 tahun. Warga Hong Kong tidak rela Inggris menyerahkan negara-kota mereka kepada Cina pada tahun 1997. Protes-protes sudah dimulai dari sejak itu. Tradisi resistensi Hong Kong terhadap Cina kemudian berterusan. Walaupun Cina menjamin Hong Kong dapat mengembangkan sistemnya sendiri dalam bingkai prinsip ‘satu negara, dua sistem.’ Setidaknya sampai tahun 2047, sesuai UUD Hong Kong, kota itu berhak atas otonomi seluas-luasnya.

Faktanya agak berbeda. Cina selalu punya cara mengontrol politik Hong Kong. Pertama-tama, Kepala Eksekutif Hong Kong tidak boleh dipilih lansung rakyat. Sebuah lembaga komisi pemilihan terdiri dari 1200 orang diberi wewenang memilih Kepala Eksekutif. Di mana lebih setengah dari anggota komisi itu dipastikan harus pro-Beijing. Begitupun, 70 anggota Dewan legislatif Hong Kong yang diberi kuasa membuat undang-undang setengahnya ditunjuk lansung dari tokoh-tokoh Hong Kong berloyalitas pada pemerintah pusat.
Bagi kebanyakan warga Hong Kong, jika sistem demokrasi setengah matang ini tidak direformasi, maka nasib kota itu setelah 2047 akan sangat tragis. Mereka akan kehilangan otonomi khususnya. Diseragamkan dengan kota-kota lain di daratan Cina. Impliklasinya cukup menakutkan. Keruntuhan sistem demokrasi dan kematian cita-cita kemerdekaan.

Gerakan protes kali ini karenanya harus dilihat sebagai penyiapan kelembagaan, psikis, dan ideologi kolektif warga Hong Kong menyambut tahun 2047. Jika tuntutan reformasi demokrasi demonstran dikabulkan, dipastikan selangkah lagi Hong Kong setara Taiwan. Di atas kertas, sebuah provinsi. Defactonya, sebuah negara merdeka. Pun kaum demonstran belum mendapatkan hasilnya, seperti nasib mereka 2014, gerakan protes ini dapat dipandang sebagai pendidikan politik besar-besaran melembagakan perlawanan Hong Kong dalam kesadaran kolektif rakyatnya.

Sialnya, gerakan pro-demokrasi seringkali tergoda penumpang gelap. Para pesaing Cina berkepentingan mencabik-cabik wilayah negeri tirai bambu itu. Paling tidak menularkan gelombang demokratisasi seluas mungkin ke kota-kota lain di Cina daratan. Mengganti sistem politik komunisme satu partai yang terlalu stabil dengan demokrasi liberal multipartai. Senada perubahan sistem ekonominya yang sudah terintegrasi pasar kapitalisme dunia.
Pola ini kelihatan. Amerika dan Eropa semakin bergelora memainkan kartunya di Taiwan, Xianjiang, dan daerah-daerah Cina lainnya. Meminta para pemimpin dan masyarakat sipil provinsi-provinsi itu memberi solidaritas pada demonstran Hong Kong secara terbuka dan meningkatkan tensi konflik dengan pemerintah pusat di ibu kota. Ini membuka prospek lebih besar pemisahan diri beberapa daerah otonomi.

Menteri Keamanan Publik Cina, Zhao Kezhi sepenuhnya benar. Saat memberi pidato dalam pertemuan Partai Komunis Cina awal tahun ini, Zhao memperingatkan Cina dikelilingi potensi ancaman revolusi warna. Pemerintah harus memanfaatkan kebijaksanaan kolektif dan kekuatan penuh kepolisian untuk memenangkan perang nonmiliter ini. Stabilitas politik dan keamanan harus dipertahankan sebagai alas terdasar menjaga superioritas ekonominya dalam kompetisi dunia.

Tampaknya Cina lebih dari siap. Mengisolasi gerakan pro-demokrasi Hong Kong agar tidak menular ke kota-kota Cina lainnya. Lebih dari itu, memadamkan api revolusi kota pusat ekonomi asia itu di rumahnya sendiri. Carrie Lam memang sudah menyerah. Tapi Xi Jinping tidak melihat pekerjaan ini terlalu sulit. Di tengah kemajuan ekonomi, teknologi dan militer Cina begitu perkasa. Amerika dan Eropa siap-siap gigit jari.

Sumber foto: Reuters

KOMENTAR FACEBOOK