Saiful Mahdi Bersedia Damai Asalkan Tanpa Syarat

Direktur LBH Banda Aceh Syahrul (kiri) dan Koordinator KontraS Aceh Hendra saat konferensi pers di LBH Banda Aceh, Kamis (5/9/2019). @aceHTrend/Ihan Nurdin

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Sehari setelah Saiful Mahdi diperiksa untuk yang ketiga kalinya di Mapolresta Banda Aceh pada Senin (2/9/2019), polisi mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan pada Selasa (3/9/2019). SPDP tersebut turut ditembuskan ke FMIPA Unsyiah tempat Saiful Mahdi mengajar.

Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, dalam konferensi pers mengenai perkembangan kasus Saiful Mahdi yang digelar di LBH Banda Aceh pagi tadi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu apakah jaksa menerima hasil penyidikan polisi atau mengembalikan SPDP tersebut.

“Sampai saat ini masih menunggu P21. Bila jaksa menerima berkasnya, pasti kita menunggu waktu untuk disidangkan. Untuk kesiapannya, LBH sendiri selaku kuasa hukum sudah siap dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untu membela Dr Saiful Mahdi,” kata Syahrul, Kamis (5/9/2019).

Dalam kasus ini kata Syahrul, LBH Banda Aceh menilai apa yang dilakukan Saiful Mahdi tidak masuk dalam kategori ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Hal ini menurutnya masih dalam ruang lingkup kritik atau kebebasan dalam dunia akademik atau keilmuan.

“Artinya, kita masih yakin kalau memang pada tahap penyelidikan tidak dihentikan, kita yakin pada tahap persidangan akan terbukti Saiful Mahdi tidak bersalah. Segala upaya akan dilakukan selama tidak bertentangan dengan undang-undang,” ujarnya lagi.

Koordinator Kontras Aceh, Hendra, yang turut hadir dalam konferensi tersebut menambahkan, pihaknya juga mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk terlibat dan melakukan upaya investigasi dan evaluasi terhadap mekanisme penyelesaian kasus ini. Dalam hal ini pihaknya telah menyurati Kemenristek Dikti terkait hal itu.

Untuk kepentingan proses hukum Saiful Mahdi, LBH Banda Aceh juga telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unsyiah. Informasi yang diminta meliputi Statuta Unsyiah; Kode Etik Civitas Akademika Unsyiah; Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Unsyiah; salinan surat Ketua Senan Unsyiah Nomor T/301/UN11.1/TP.02.02/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pelanggaran Etika Akademik; dan salinan risalah Rapat Komisi F Senat Unsyiah tentang Klarifikasi dari Saiful Mahdi pada 18 Maret 2019.

“Semua data itu kita perlukan untuk kebutuhan proses pembuktian hukum. Kita berharap Unsyiah punya dokumen tersebut,” kata Hendra.

Di sisi lain kata Hendra, juga tidak menutup kemungkinan untuk berdamai. Namun pihaknya selaku kuasa hukum Saiful Mahdi menekankan perdamaian yang dimaksud haruslah dengan saling memaafkan antara kedua belah pihak.

“Bukan memaksa berdamai dengan syarat,” kata Hendra.

Menurut penjelasan Hendra, dalam surat yang dikeluarkan Rektor Unsyiah pada 22 April 2019, Saiful Mahdi diminta untuk meminta maaf di grup Whatsapp. Sementara itu, Saiful Mahdi merasa tidak pernah disidangkan oleh Majelis Etik Unsyiah sehingga ia tidak tahu harus meminta maaf atas kesalahan apa. Di sisi lain, anjuran permintaan maaf itu juga disertai dengan ” syarat” berupa ancaman sanksi bila tidak melakukannya, yaitu tidak mendapatkan jam untuk mengajar, pemotongan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat. Namun, kata Hendra sanksi tersebut tidak berjalan sampai saat ini.

“Bagi kita itu bukan solusi. Perdamaian mungkin masih terbuka peluang, dengan catatan saling memaafkan,” kata Hendra.

Terkait terbukanya upaya perdamaian ini, Syahrul menambahkan, Saiful Mahdi tidak menutup upaya mediasi untuk mendapatkan solusi dalam masalah ini. Namun harapan terbesarnya difasilitasi oleh pihak luar atau internal kampus yang benar-benar netral sehingga bisa menghasilkan solusi yang baik.

Syahrul juga mengatakan, Saiful Mahdi perlu didampingi secara hukum karena ia menjadi korban kesekian dari Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang telah memakan banyak korban. Artinya kata Syahrul, pada tingkat proses hukum tingkat pertama, UU ITE ini kemungkinan besar bisa menjerat siapa pun dan sangat mudah seseorang mendapatkan kriminalisasi.

“Pasal 27 ini disebut juga pasal karet karena tidak memenuhi unsur Pasal 310 KUHP secara detail. Karena itu upaya uji materil terhadap pasal ini penting dilakukan, setidaknya harus ada definisi yang jelas mengenai unsur-unsur pasal 310 tersebut,” kata Syahrul.

Konferensi pers ini juga dihadiri oleh istri Saiful Mahdi, yakni Dian Rubianti. Pada kesempatan itu Dian mengatakan, dukungan untuk suaminya terus mengalir dari berbagai kalangan.

“Terima kasih atas semua doa dan dukungannya, mohon doa supaya proses hukum ini berjalan baik supaya keadilan dan kebenaran bisa kita wujudkan,” kata Dian.

Saat ini Saiful Mahdi telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun ia tidak ditahan karena selama menjalani proses pemeriksaan dinilai sangat kooperatif.

Sementara itu, Kepala Humas Unsyiah, Chairil Munawir, saat dikonfirmasi aceHTrend mengatakan sudah menerima surat permohonan informasi tersebut dari LBH Banda Aceh pagi tadi.

“Iya benar suratnya sudah kami terima pagi tadi. Jadi saat ini kami sedang mengumpulkan dulu informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut,” ujar Chairil.[]

KOMENTAR FACEBOOK