Kementerian PUPR Bedah 680 Rumah di Bireuen

ACEHTREND.COM, Bireuen – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Kabupaten Bireun kembali menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk 680 unit rumah di Kabupaten Bireun. Kegiatan bedah rumah merupakan bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah yang layak huni.

Acara penyerahan dan sosialisasi BSPS dibuka oleh Bupati Bireun yang diwakili oleh Kabid Perumahan Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen, Arief Funna. Dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahaan Provinsi Aceh Anggit Kadri, Kasie Perumahan Swadaya Midwar, dan para penerima BSPS 2019 di Bireuen, Sabtu (7/9/2019).

Dalam sambutannya Arief menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas bantuannya untuk kegiatan BSPS bedah rumah di Bireuen.

“Kami juga meminta agar masyarakat melaksanakan program ini dengan baik,” ujar Arief.

Sementara itu, Muhammad Anggit Kadri menyampaikan bila BSPS merupakan bantuan dari pemerintah yang sifatnya sebagai pancingan/rangsangan agar masyarakat membangun rumahnya menjadi layak huni dengan tambahan dari swadaya masing-masing.

“Tahun 2019 ini Bireuen mendapat BSPS sebanyak 680 unit dengan total anggaran Rp11,9 miliar. Tersebar di sembilan kecamatan dan 19 desa dengan nilai bantuan tiap penerima mendapatkan sebesar Rp17,5 juta. Dengan rinciannya Rp15 juta untuk membeli bahan material bangunan dan 2,5 juta untuk upah kerjanya,” kata dia.

Para penerima baru ditetapkan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh para fasilitator dengan merujuk pada kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2018 tentang BSPS. Penyaluran BSPS dilaksanakan oleh Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bireun.

Dalam program ini pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai kecuali upah kerja, tetapi berupa bahan bangunan. Di awal para penerima bantuan didampingi oleh para fasilitator diminta membentuk kelompok untuk melakukan survei, serta menyepakati toko tempat pembelian bahan bangunan dan kelompok tersebut juga dibentuk untuk memperbaiki/membangun rumah secara gotong royong.

“Para penerima juga didampingi untuk membuat kebutuhan pemanfaatan bantuan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Bantuan (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), sehingga pemanfaatan bahan material dapat terlaksana secara baik,” kata Anggit.

Dengan BSPS ini, pemerintah berharap dapat mendorong prakarsa dan upaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi rumah yang layak huni, dengan menumbuhkembangkan keswadayaan dari masing-masing penerima bantuan. Pemerintah menilai salah satu prinsip BSPS ialah masyarakat sebagai pelaku utama.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK