Mahasiswa Beri Tenggat Tiga Bulan Bagi DPRK Lhokseumawe Selesaikan Sejumlah Persoalan

@aceHTrend/Mulyadi Pasee

ACEHTREND.COM, Lhokseumawe – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara memberi tenggat waktu tiga bulan bagi legislatif untuk mengatasi sejumlah persoalan di Lhokseumawe. Ultimatum itu disampaikan mahasiswa dalam aksi yang dilakukan di DPRK Lhokseumawe bertepatan dengan pelantikan anggota legislatif baru periode 2019-2024, Selasa (10/9/2019).

“Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan angka kemiskinan yang sangat tinggi di Kota Lhokseumawe, bahkan masuk tingkat kedua daerah termiskin di Provinsi Aceh,” ujar Muhammad Fadli, Koordinator Lapangan Aksi kepada awak media, Selasa (10/9/2019).

Kondisi itu kata dia harusnya tidak terjadi di kota penghasil migas yang pernah dijuluki Kota Petrodolar itu. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk bagi petani.

Fadli menambahkan, aksi itu dilakukan mahasiswa untuk menyadarkan para legislatif akan tanggung jawab mereka selama lima tahun ke depan. Termasuk memenuhi janji-janji politik mereka saat masa kampanye. Sebagai anggota legislatif baru, mereka harus fokus menangani beberapa persoalan penting di Lhokseumawe, di antaranya angka kemiskinan yang tinggi.

Di samping itu, penerapan syariat Islam juga harus diterapkan secara maksimal. Mahasiswa menilai, praktik syariat Islam di kota itu belum dilaksanakan dengan baik seperti masih adanya tempat karaoke dan halaman Masjid Islamic Center yang sering menjadi tempat berduaan pasangan nonmahram.

Sedangkan terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, diharapkan keberadaan KEK Arun di Lhokseumawe harus diperjelas, lantaran nantinya akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja khususnya putra-putri daerah Kota Lhokseumawe. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan dana Otsus agar menjadi perhatian legislatif dalam mengawal kerja wali kota.

“Jangan sampai Wali Kota Lhokseumawe asyik duduk di kedai kopi sembari minum kopi, bukan turun langsung dan menjumpai rakyat sembari melihat kondisi rakyat,” katanya.

Selanjutnya, penggusuran yang dilakukan terhadap pedagang kecil, padahal jika infrastrukur itu difungsikan maka dapat dimanfaatkan oleh para pedagang tersebut.

“Terkait masalah itu, para anggota DPRK Kota Lhokseumawe tadi mengatakan mereka akan segera menindaklanjuti tuntutan yang tadi kami sampaikan, terkait poin-poin yang akan diprioritaskan terlebih dahulu,” katanya.

Dia menjelaskan ada empat poin yang akan ditidaklanjuti lebih dulu, yakni penegakan syariat Islam, tentang KEK Arun, prioritaskan tenaga kerja lokal, dan menuntaskan kemikisnan. Untuk merealisasikan itu mahasiswa memberi waktu tiga bulan.

“Jika hal ini tidak ditepati dan dipenuhi maka kami akan melakukan aksi besar-besaran di gedung DPRK Kota Lhokseumawe,” tegasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK