Paripurna Raqan Perlindungan Satwa Liar Menunggu Nomor Registrasi Kemendagri

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tahun 2019 tentang Perlindungan Satwa Liar telah mengerucut. Pihak Komisi II DPRA saat ini sedang menunggu terbitnya nomor registrasi dari Kemendagri agar dapat segera diparipurnakan dalam minggu terakhir bulan September ini.

“Draf raqan qanun tersebut sudah difasilitasi ke Kemendagri. Namun nomor registernya belum keluar, sehingga saat ini masih menunggu nomor register dari Kemendagri, karena waktunya 15 hari, kalau misalnya nomor register sudah keluar bisa langsung diparipurnakan,” kata Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri saat dihubungi aceHTrend, Selasa sore (10/9/2019).

Menurutnya, dalam proses fasilitasi, nanti akan ditelaah semua, tapi karena proses konsultasinya sudah dilakukan beberapa kali sehingga tidak banyak lagi perubahan, pada prinsipnya tidak ada banyak masalah.

Terkait soal mempersenjatai polisi hutan dan memberikan hukuman cambuk kepada pelaku, itu sebenarnya memang diatur di dalam aturan di atasnya tentang mempersenjatai polhut. “Sementara terkait cambuk juga belum ada tanggapan apa pun, tetapi responsnya positiflah,” kata Nurzahri.

“Untuk sanksi ganti rugi emas, itu menjadi pilihan, karena hukuman cambuk itu kita ambil narasinya dari Qanun Jinayah, pada Qanun Jinayah itu pilihannya cambuk atau diganti dengan emas, untuk digunakan atau tidak kedua opsi ini ada di hakim nanti kesimpulannya,” sebut Nurzahri.

Ia menjelaskan, untuk sanksi kurungan itu tetap, dan yang diatur dalam qanun ini sanksi tambahan. Selama ini kata Nurzahri, kyang diatur dalam regulasi nasional hanya sanksi kurungan badan, sementara untuk di Aceh selain kurungan badan juga ditambah hukuman cambuk, bagi semua kejahatan hutan yang diatur di dalam qanun.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah digelar sebelumnya, ada banyak masukan yang positif, termasuk usulan dari Jaksa dan TNI, untuk memasukkan penyidik dari pihak TNI, karena sebelumnya belum dimasukkan, yang ada dari penyidik Polri dan PNS.

“Dari pihak TNI minta dimasukkan menjadi salah satu penyidik, sehingga bila ada keterlibatan pihak TNI dalam kajahatan hutan, maka tidak perlu lagi diadili dalam Pengadilan Militer, tapi bisa diadili dengan pengadilan sipil, tapi ini masih masukan dan perlu dikaji lagi, meskipun diusulkan oleh Kodam belum tentu pihak lain di TNI bersedia,” katanya.

Semua masukan sudah ditampung untuk diakomodir dalam qanun apabila dibutuhkan. Besok akan dibahas kembali lagi oleh tim perumus qanun.

“Targetnya qanun tersebut dapat diparipurna dalam minggu keempat bulan September ini, saat ini masih menunggu keluarnya nomor registrasi dari Kemendagri agar dapat segera diparipurnakan,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK