Upaya DPR RI Kebiri KPK di Hembusan Nafas Terakhir

Upaya DPRI RI melakukan revisi UU KPK kembali bergulir. Bukan saja publik, internal KPK juga diliputi keresahan. RUU yang baru tersebut, dinilai telah secara nyata mengebiri kewenangan KPK. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo diminta tidak menerbitkan supres, karena masa kerja anggota DPR RI saat ini tinggal menunggu hari.

Niatan Agus Rahardjo dan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin mengakhiri masa tugas dengan tenang nampaknya pupus menyusul keputusan Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) oleh DPR.

Dalam beberapa bulan mendatang, kecuali Alexander Marwata yang masuk 10 Capim KPK, Laode M Syarif, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, dan Agus sendiri memang akan mengakhiri masa tugasnya. Mereka akan digantikan calon pimpinan KPK baru periode 2019-2023 yang masih berproses di DPR.

Masalahnya di ujung masa kepemimpinan KPK saat ini, ada indikasi hantaman bertubi-tubi yang menerpa KPK. Pertama, lolosnya Capim KPK yang diduga bermasalah secara kode etik ketika menjadi salah satu pejabat KPK. Kedua, revisi UU KPK yang cenderung bukan menguatkan, tetapi justru hendak melemahkan KPK. Ketiga, RKUHP yang seolah hendak mengubah sifat tindak pidana korupsi (extra ordinary crime) sebagai tindak pidana biasa.

“Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Agus mengatakan adanya capim bermasalah bakal mengganggu agenda pemberantasan korupsi di KPK nantinya. Setidaknya, capim bemasalah akan membuat KPK terbelenggu dan sangat rentan diganggu berbagai pihak saat melaksanakan tugasnya memberantas dan mencegah korupsi.

KPK mengakui memang tidak secara tegas menolak hasil seleksi pansel yang meloloskan capim yang akan memimpin lembaganya itu nantinya. Tapi KPK terus memberikan respon ada sejumlah temuan mulai dari pelanggaran etik, penerimaan gratifikasi, dan berbagai temuan pelanggaran lainnya.

“Penelusuran rekam jejak ini jelas dapat dipertanggungjawabkan metode dan hasilnya. Bahkan, KPK telah mengundang panitia seleksi untuk melihat bukti-bukti pendukung jika memang dibutuhkan,” kata Agus saat merespon nama-nama yang dirilis Pansel beberapa waktu lalu.

RUU KPK dan RKUHP

Tak hanya capim, RUU KPK yang merupakan inisiatif DPR ini juga cenderung melemahkan KPK. Menurut Agus, setidaknya ada 9 poin yang terdapat dalam draf RUU KPK usulan DPR yang berisiko “melumpuhkan” kerja-kerja lembaga antikorupsi ini dan mengancam independensi KPK.

Pertama, adanya ancaman independensi KPK karena pegawai KPK harus tunduk pada UU ASN dan KPK merupakan lembaga pemerintah pusat (eksekutif). Kedua, KPK dibatasi dan dipersulitnya kewenangan penyadapan dalam RUU KPK karena harus melaporkan kepada Dewan Pengawas dan hanya dalam jangka waktu 3 bulan, lalu satu kali perpanjangan.

Ketiga, ada pembentukan 5 orang Dewan Pengawas yang anggotanya dipilih melalui pansel, tapi diusulkan oleh Presiden dan DPR. Keempat, pengangkatan penyidik harus dari kepolisian dan kejaksaan, sedangkan penyelidik hanya boleh dari kepolisian, sehingga KPK tidak bisa mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri.

Kelima, proses penuntutan yang biasanya dilakukan sendiri oleh KPK sendiri, kini harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Keenam, tidak adanya kriteria “perhatian publik” dalam penanganan yang selama ini menjadi kewenangan KPK. Jadi apapun perhatian publik dalam suatu kasus korupsi sudah tidak lagi menjadi kewenangan KPK.

Ketujuh, KPK dipangkas kewenangan pengambilalihan perkara korupsi dalam proses penuntutan. Kedelapan, dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis dalam proses penuntutan. Kesembilan, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

“Atas kondisi itu, KPK perlu menyampaikan sikap menolak Revisi UU KPK karena masih belum dibutuhkan. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar. Isinya justru rentan ‘melumpuhkan’ fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi,” tegasnya.

Tak hanya melalui capim bermasalah dan revisi UU KPK, upaya pelumpuhan KPK juga dilancarkan melalui RUU KUHP. Saat ini, DPR tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi. “Sehingga keberadaan KPK terancam,” tegas Agus.

Pihaknya menyadari DPR memiliki wewenang menyusun RUU inisiatif. Namun, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK. KPK juga berharap Presiden Jokowi dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi UU KPK dan RKUHP khusus terkait rumusan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi UU jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut. “Karena Undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK.”

Apalagi, saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Polemik Revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada, sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun dan KPK mendukung penuh program tersebut dengan cara mencegah dan memberantas korupsi.

Alasan DPR RI Kembali Bahas Revisi UU Anti Korupsi

Revisi UU KPK kembali dibahas di DPR. Fraksi PPP menjelaskan duduk perkara kembali dibahasnya revisi UU KPK di akhir masa jabatan periode 2014-2019 ini.

“Bisa saya jelaskan bahwa ini kan merupakan kelanjutan dari rencana revisi yang pada tahun 2017 itu sudah sempat dilontarkan,” kata Sekjen PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Home Berita Daerah Jawa Timur Internasional Kolom Blak blakan Fokus Hoax Or Not Foto Most Popular Pro Kontra Suara Pembaca Infografis Video detikPemilu Indeks
detikPemilu

Home / detikNews / Berita
Kamis 05 September 2019, 13:57 WIB
Alasan DPR Kembali Usulkan Revisi UU KPK Jelang Akhir Periode Jabatan
Marlinda Oktavia Erwanti – detikNews
Halaman 1 dari 2

Alasan DPR Kembali Usulkan Revisi UU KPK Jelang Akhir Periode Jabatan
Paripurna DPR (Foto: Lamhot Aritonang)
Revisi UU KPK kembali dibahas di DPR. Fraksi PPP menjelaskan duduk perkara kembali dibahasnya revisi UU KPK di akhir masa jabatan periode 2014-2019 ini.

“Bisa saya jelaskan bahwa ini kan merupakan kelanjutan dari rencana revisi yang pada tahun 2017 itu sudah sempat dilontarkan,” kata Sekjen PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Draf Revisi UU KPK: Penyadapan Seizin Dewan Pengawas, Ini Mekanismenya

Arsul mengatakan Badan Legislasi (Baleg) DPR merasa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali membahas revisi UU KPK agar ke depannya KPK lebih baik lagi. Mengingat, pada tahun 2017, kesepakatan antara DPR dan pemerintah adalah untuk menunda revisi UU KPK.

“Pada saat itu kesepakatan DPR dan pemerintah adalah menunda jadi bukan menghilangkan atau menghapuskan tetapi menunda dan kemudian teman-teman di DPR khususnya yang di Baleg merasa bahwa di akhir masa inilah saatnya penundaan itu kita akhiri,” katanya.

“Akhirnya kita sepakati di 2017 itu bahwa revisi UU KPK itu hanya terbatas untuk 4 pokok masalah, ini yang dijadikan basis oleh Baleg untuk periode ini. Kenapa mesti di akhir waktu karena dulu pernah dilakukan, hanya pada saat itu karena jadi kontroversi yang luar biasa maka pemerintah dan DPR sempat nunda,” sambung dia.

Arsul pun menilai wajar jika revisi ini kemudian menimbulkan kontroversi. Namun, dia menegaskan tak ada niat dari DPR untuk melemahkan KPK melalui revisi tersebut.

“Tapi kan karena ini sangat sensitif tentu pasti menimbulkan reaksi saya berharap dalam negara demokrasi ya wajar saja ada pro dan kontranya. Tapi percayalah bahwa semua yang ada di DPR ini tentu tidak ingin juga KPK lemah. Makanya kemudian beberapa hal memang harus diperbaiki,” ungkap Arsul.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengklaim Presiden Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002. Menurut Fahri, sinyal itu ditangkap oleh dirinya dan para politikus DPR saat kepala negara itu menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 lalu di Kompleks Parlemen, Senayan.

KPK: Jangan Mengklaim Presiden Setuju

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Hukum dan HAM, yang meminta agar mempelajari draf RUU KPK inisiatif DPR tersebut. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pihaknya berharap perintah tersebut bisa dijalankan sebaik-baiknya.

“Jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur apalagi ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah Presiden sudah menyetujui RUU KPK inisiatif DPR tersebut,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Febri melanjutkan, sudah ditegaskan belum ada Surat Presiden ke DPR untuk membahas lebih lanjut RUU tersebut. Apalagi menurutnya, RUU yang beredar itu memiliki sejumlah persoalan mendasar. Pernyataan dan permintaan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari puluhan Guru Besar, ribuan dosen di berbagai universitas, pemuka agama hingga masyarakat sipil juga perlu menjadi pertimbangan.

“Penolakan publik atas revisi UU KPK tersebut tentu bukan tanpa alasan. Dari yang kita baca bersama, jika revisi terjadi yang mengandung poin-poin seperti yang dibahas akhir-akhir ini, maka bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati,” ulas Febri.

KPK kata dia, setuju dengan apa yang disampaikan oleh sekitar 1.426 orang dosen dari 28 kampus yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Yakni Banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Semua niat baik untuk kesejahteraan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut nyaris tidak akan tercapai jika bangsa ini masih digerogoti korupsi.

“Sedangkan terkait dengan pengawasan, KPK selama ini sangat terbuka dengan pengawasan dari berbagai pihak,” jelas Febri.

Bahkan kata dia, mungkin tidak belebihan jika dikatakan, KPK yang cukup banyak mendapat sorotan pengawasan dari berbagai pihak. Seperti melalui rapat kerja di DPR, audit kinerja dan keuangan dari BPK-RI, pengawawasan horizontal sejak tahap Penyidikan melalui Praperadilan.

Hingga pengawasan berlapis untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK di proses peradilan. Yaitu, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.

Pengawasan internal KPK pun bekerja semaksimal mungkin. Ada mekanisme Komite Etik jika Pimpinan KPK yang diduga melanggar Etik.

“Pada Komite Etik ini bahkan unsur eksternal KPK lebih dominan dalam majelis Etiknya tersebut. Sedangkan terhadap pegawai juga ada mekanisme Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) jika diduga ada pelanggaran berat, serta ada pengawasan secara berlapis yang berpuncak pada Pimpinan KPK,” beber Febri.

Presiden Belum Tahu

Presiden Jokowi mengaku tidak tahu-menahu ihwal revisi UU KPK tersebut. “Itu inisiatif DPR. Saya belum tahu isinya,” kata Jokowi saat ditanya wartawan disela kunjungan kerja di Pontianak, Kamis lalu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly juga mengaku tak mengetahui DPR membahas perubahan undang-undang ini lagi. “Sama sekali tidak tahu, dan saya tidak yakin itu (akan dibahas pemerintah),” kata politikus PDIP tersebut.

Sejumlah penggiat antikorupsi meminta Jokowi menolak revisi UU KPK tersebut. Lima pimpinan KPK juga mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait penolakan Revisi UU KPK tersebut.

“Surat kami kirim kepada presiden, mudah-mudahan dibaca untuk kemudian mengambil kebijakan,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat lalu.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan surat persetujuan (supres) untuk hal tersebut.

Mahfud MD mengatakan akan menjadi sangat aneh kalau Presiden Jokowi membuat surpres persetujuan pembahasan kepada anggota DPR RI periode 2014-2019.

Sebab menurutnya, berdasarkan ketentuan, Presiden diberi waktu sekitar 60 hari untuk menyikapi mengenai revisi UU KPK tersebut.

Hal itu dirasa aneh oleh Mahfud MD, karena anggota DPR RI periode 2014-2019 masa jabatannya akan berakhir 20 hari lagi.

Editor: Muhajir Juli
Ilustrasi: SindoPos.

Sumber:Hukum Online,Tribun, detik, Indopos, Tempo

KOMENTAR FACEBOOK