ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Upaya banding yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama masyarakat Beutong Ateuh Banggalang perihal pemeriksaan ulang terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Emas Mineral Murni (EMM) ditolah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta.
Direktur Walhi Aceh, M Nur, melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Rabu (11/9/2019) mengatakan, meskipun masyarakat dan segenap elemen yang ada di Aceh menolak izin PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah, tetapi hakim menolak upaya banding tersebut.
“Sama halnya dengan hakim di Pengadilan TUN Jakarta, majelis hakim pengadilan banding juga tidak berani memeriksa kasus izin PT EMM secara substansi. Di mana did alamnya terdapat banyak masalah, baik secara proses perizinan, melangkahi kewenangan Aceh, serta dampak negatif terhadap ekologi, HAM, dan sosial budaya,” kata M Nur.
Petisi masyarakat, sambungnya, berupa surat dukungan tolak tambang, hasil paripurna DPR Aceh, dan aksi massa di berbagai daerah tidak menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memeriksa kasus ini secara utuh. Putusan banding ini dinilai telah melukai keadilan terhadap ekologi dan masyarakat Aceh.
BACAAN LAINNYA
![Peta pembangunan dua ruas jalan nasional di kawasan hutan lindung. Menurut WALHI Aceh, pembangunan tersebut telah melanggar sejumlah aturan hukum yang berlaku di Indonesia. [Ist]](https://asset.acehtrend.com/media/uploads/2020/02/peta.jpg)
Dalam putusan tersebut kata M Nur, memberikan gambaran bahwa pengadilan sangat sulit memberikan rasa keadilan kepada masyarakat menyangkut menjaga lingkungan hidup dan dalam menjaga sumber daya alam.
“Majelis hakim banding masih mempersoalkan objek TUN, sebenarnya objek TUN siapa yang menerbitkan keputusan maka dialah subjek hukumnya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pakar hukum dalam sidang eksaminasi hasil putusan tingkat pertama, di mana objek gugatan yang diajukan oleh Walhi bersama masyarakat adalah benar sebagai objek TUN. Hakim banding sengaja mencari cara mengalahkan gugatan masyarakat dengan pertimbangan yang jauh dari ketentuan, teori maupun yurisprudensi yang ada,” jelas M Nur.
Ia menambahkan, Pengadilan TUN berbeda dengan Pengadilan Negeri khususnya dalam pemenuhan ketentuan Plurium Litis Consorsium, atau kurang para pihak, yang harus menarik pihak lain untuk masuk ke dalam perkara tidak menjadi kewenangan Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat Intervensi, melainkan kewenangan Hakim.
Selain itu, lanjut M Nur, di dalam putusan banding majelis hakim juga mengeluarkan TR Mukmin sebagai Penggugat IV perwakilan dari masyarakat Beutong Ateuh Banggalang. Dalam pertimbangan hukum disebutkan Tergugat II Intervensi (PT. EMM) dalam kontra memori bandingnya melampirkan bukti tambahan berupa surat pernyataan dari TR Mukim, yang pada pokoknya mengundurkan diri sebagai penggugat dengan alasan ingin fokus untuk mengurus orang tua yang dalam keadaan sakit berat.
“Maka terdapat keanehan dalam hal pengunduran diri TR Mukmin, pertama dia tahu upaya banding yang akan dilakukan bersama Walhi. Kedua, surat pengunduran diri dibuat pada tanggal 25 April 2019 atau dua hari setelah Walhi bersama warga mohonkan banding, dan ketiga, seharusnya TR Mukmin menyerahkan surat pengunduran diri melalui Walhi Aceh selaku Penggugat dan Kuasa Hukum, bukan melalui PT. EMM yang jelas-jelas merupakan pihak lawan dalam perkara ini. Walhi sendiri baru mengetahui perihal pengunduran diri TR Mukmin pada saat keluar putusan banding,” katanya.
Walhi Aceh menduga ada rekayasa pihak tertentu dalam hal pengunduran diri TR Mukmin selaku Penggugat. Mereka juga menduga TR Mukmin mendapatkan intervensi dari pihak lawan. Terlebih selama advokasi ini, TR Mukmin berada di garis terdepan tolak tambang PT EMM dan juga ikut tandatangan petisi tolak tambang.
“Hasil konfirmasi Walhi Aceh, beliau mengakui kerap mendapatkan sms ancaman dari orang tak dikenal. Walhi Aceh bersama masyarakat akan menelusuri informasi ini sehingga tidak mencederai perjuangan rakyat dalam tolak tambang PT EMM,” sebutnya.
M Nur mengatakan, meskipun Pengadilan Tinggi TUN Jakarta belum memihak kepada perjuangan rakyat Aceh, Walhi bersama masyarakat Beutong Ateuh Banggalang akan terus melakukan perjuangan untuk mendapatkan keadilan melalui upaya hukum kasasi ke Mahmakah Agung.
“Semoga Mahkamah Agung dalam putusannya nanti memihak kepada masyarakat menyelamatkan tanah aulia di Beutong Ateuh Banggalang,” ujarnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
