Raqan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Bisa Disahkan Sebelum Dievaluasi

Nurzahri @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan diparipurnakan terlebih dahulu sebelum melalui proses evaluasi yang akan dilakukan belakangan setelah disahkan.

“Raqan tersebut juga sedang dilakukan konsultasi akhir, pada prinsipnya juga sudah bisa diparipurnakan, cuma prosesnya agak sedikit berbeda dengan qanun lain. Raqan ini proses evaluasinya setelah disahkan, sementara di qanun satwa difasilitasi sebelum disahkan, raqan ini akan dievaluasi setelah disahkan,” kata Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, Rabu (11/9/2019).

Menurutnya, meskipun telah dilakukan pengesahan tapi tetap belum bisa digunakan karena ada beberapa substansi yang harus diperbaiki. Apalagi ada beberapa perbedaan mendasar antara rancangan awal dengan hasil pembahasan ada yang perlu disempurnakan.

“Misalkan dari luasan laut teritorial, kalau awalnya Aceh hanya 4 juta hektare kawasan laut yang menjadi kewenangan, setelah hasil pembahasan bertambah menjadi 6 juta hektare,” katanya.

Ia menjelaskan, itu karena perbedaan cara melihat peta. Misalnya tim perancang di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang melihat dari garis pantai, sedangkan di tim pembahas melihatnya dari pangkal kepulauan, sehingga polanya harus ditarik garis dari palau pulau terluar.

“Kita hubungkan dari pulau terluar, baru setelahnya kita tarik garis 12 mil keluar, sedangkan pemahaman di DKP itu 12 mil dari garis pantai Aceh, sehingga antara pulau Simeulu dan daratan Aceh, itu ada ruang yang bukan wilayah Aceh, maka dalam pembahasan, kita ambil prinsip garis pangkal kepulauan,” sebutnya.

Maka, tambahnya, dimasukkan garisnya dari salah satu pulau di Aceh Jaya sampai ke Simeulu, sehingga semua lautan yang ada di Simeulue menjadi kawasan teritorial Aceh, kalau tidak itu ada sekitar 75 mil tidak menjadi kewenangan Aceh, lebih lagi di Simeulu ada potensi tambang migas yang besar.

Terkait masukan saat RDPU, masing-masing panglima laot di setiap daerah atau lhok tidak mau dikapling-kapling yang bisa berakibat ada batasan teritorial pengelolaan nantinya.

“Itu hanya beda pemahaman saja karena meskipun setiap panglima laot di lhok masing-masing wilayah itu memiliki wewenang 4 mil laut, sehingga mereka menganggap batas mencari ikan hanya 4 mil saja, padahal teritorial 4 mil itu batasan untuk penyelesaian sengketa laut, di wilayah masing-masing, kalau nelayan mencari ikan itu tidak ada batasan,” kata Nurzahri.

Ia menambahkan, apabila terjadi sengketa di atas 4 mil laut, maka penyelesaiannya menjadi ranah Pemerintah Aceh, dan penyelesaiannya lewat prosedur hukum. Namun kalau di Aceh, apabila terjadi sengketa di areal 4 mil, maka sengketanya bisa di selesaikan secara Panglima Laot, tidak perlu ke ranah hukum.

Dalam raqan tersebut, lanjutnya, tim pembahas masih belum sinkron dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena ada perbedaan cara pandang luasan laut, mereka ikut perspektif pusat, padahal di Aceh ada dasar hukum UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Konvensi Internasional tentang Batas Kepulauan. KKP sendiri juga tidak terlalu mempersoalkan, karena kewenangannya ada di badan informasi dan geospasial, maka nanti diproses tahapan evaluasi mereka juga akan diundang dalam evaluasi.

Dalam hal ini kata Nurzahri, Aceh perlu menyatukan suara, harus kompak, karena kalau sempat dalam perjuangan ini tidak berhasil, masih dianggap 12 mil dari garis pantai, bukan 12 mil dari garis yang menghubungkan antarpulau terluar, maka ada potensi dari Simeulu ke daratan Aceh itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

“Seperti diketahui bahwa di Simeulu ada potensi migas yang lumayan besar dan kalau itu terjadi bagi hasil yang didapatkan Aceh hanya 30 persen, dan kalau ini berhasil bagi hasil migas 70 persen,” katanya.

Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk pengaturan daerah laut Aceh, peruntukan wilayah jangan sampai terjadi konflik, harus diatur yang mana menjadi kawasan konservasi, daerah wisata, kawasan budidaya, kawasan tangkap, dan sebagainya, itu harus diatur supaya proses perizinan juga tepat sasaran.

“Untuk paripurna, raqan tersebut juga akan disahkan pada minggu keempat bulan September ini,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK