Nasib Remaja Aceh di Era Industri 4.0

Irwandi Zakaria

Oleh Irwandi Zakaria*

Era industri 4.0 kini menjadi bagian yang selalu diperbincangkan di berbagai forum, media massa, bahkan sampai ke warung kopi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah peluang, di mana kemudahan hidup terasa hampir sempurna dengan bantuan teknologi yang sudah terautomasi dalam berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain ini juga tantangan bagi sumber daya manusia kita, khususnya kaum remaja Aceh yang akan menjadi pemilik masa depan. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia remaja Aceh menghadapi Industri 4.0.

Remaja adalah mereka yang berumur secara historis antara 12 sampai 20 tahun. Walaupun ada berbagai ciri psikologis menonjol, misalnya adanya kecanggungan pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, kurang stabil emosi, kecenderungan menyukai lawan jenis semakin tampak, merasa kosong jiwanya, sikap menentang dan menantang orang tua. Di sisi lain pemikiran mereka semakin abstrak dan ingin mendapatkan pengakuan akan kemampuan yang mereka miliki.

Sedangkan industri 4.0 ditandai dengan beberapa ciri utama yaitu: pertama, Robotic Automation, banyak pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot atau mesin sehingga pekerjaan lebih efisien dan jumlah pekerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Kedua, Internet of Things, hampir semua bagian kehidupan masa depan akan dapat dikerjakan dengan internet. Proses pembelajaran misalnya akan sangat terbantu dengan adanya laboratorium virtual yang bisa diakses di mana pun. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akan lebih efisien dengan adanya virtual room untuk bisa berinteraksi dengan pengajar yang berbeda lokasi pada saat sama peserta didik juga berada dilokasi berbeda.

Ketiga, Data of Things, penggunaan data pribadi atau lainnya di masa akan datang terus digenjot oleh berbagai pembuat aplikasi internet. Dengan begitu mereka dapat mengetahui dengan mudah apa dibutuhkan oleh para user, berdasarkan preferensi data yang mereka miliki. Sangat tidak mungkin misalnya Facebook membuat iklan baju laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Hal ini dapat mereka ketahui karena saat mendaftar kita sudah memberitahu jenis kelamin dan tentunya ada indikator lainnya yang secara artificial dianalisis oleh aplikasi.

Keempat, 3D Printer yang memungkinkan setiap benda dirancang dan dibangun langsung dengan kontrol dari komputer. Dulu kita membayangkan kertas yang keluar dari printer. Di masa yang akan datang akan ada kemampuan yang langsung membuat bangunan-bangunan semisal rumah langsung dengan cetakan ibarat kita mencetak selembar kertas. 

Dengan melihat pada ciri-ciri era Industri 4.0, maka sangat dibutuhkan suatu lompatan besar oleh masyrakat Aceh untuk mengubah pola pendidikan terhadap para remajanya di masa mendatang. Melalui momen peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) ke-60 kita kembali membuka cermin dari masa lalu saat dimulai peringatan awal Hardikda.

Momen Hardikda saat itu ditandai dengan upaya pembangunan perkampungan Darussalam dengan ikon kampus Universiatas Syiah Kuala, IAIN Ar-Raniry, dan Dayah Manyang (Pesantren Tinggi) Tgk Syik Pante Kulu yang terintegrasi. Bahwa Aceh masa lalu dibangun dengan semangat ilmu pengetahuan. Tentu kita sebagai generasi penerus patut melakukan hal yang sama dengan cara yang sesuai dengan tuntan zaman.

Begitu juga melihat kenyataan saat ini, sejumlah masalah melilit kalangan remaja Aceh, terpapar narkoba, putus sekolah, sulit mendapatkan lapangan kerja dan rangking sekolah Aceh secara nasional belum menggembirakan untuk saat ini.

Ada sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat adanya peningkatan mutu pendidikan Aceh. Pertama, menguatkan kembali manajemen pengelolaan sekolah. Salah satu masalah di dunia pendidikan adalah manajemen sekolah.

Manajemen terkait dengan kepemimpinan yang menjadi penggerak sekolah. Mulai dari penerimaan siswa baru, sampai pada pengelolaan sumber daya guru. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa perpolitikan demokrasi liberal di Indonesia saat ini sangat memengaruhi bongkar pasang kepala sekolah yang lebih menjurus pada like or dislike, bukan pada orientasi kecakapan dan kepantasan sebuah persyaratan.

Peran komite dan pemantau lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat, wartawan, organisasi profesi sangatlah rendah dalam mengontrol kinerja para guru dan kepala sekolah. Sekolah dibiarkan asing oleh pengelola pendidikan dari masyarakat. Sangat jarang ada upaya dari pihak sekolah melakukan pertemuan untuk menerima masukan perbaikan, baik yang difasilitasi sekolah, maupun dinas pendidikan. 

Kedua, menjadikan SMA sebagai sekolah SMK mini. Jumlah SMA di Aceh berdasarkan data BPS sebanya 389 sedangkan SMK hanya 53. Maka tenaga kerja yang dihasilkan di Aceh sangatlah tidak memadai untuk bisa menguasai pasar era industri 4.0 yang sarat dengan teknologi.

SMAN dauble track dipraktikkan di Surabaya dengan istilah sekolah double track. Sistem double track adalah suatu sistem pembelajaran yang mencoba menggabungkan model belajar SMA dan SMK. Di mana  setiap siswa SMA akan medapat keterampilan tambahan untuk menyiapkan lulusannya siap kerja jika mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ketiga, pengembangan karakter korporasi yang berbasi agama harus masuk kurikulum. Kita jangan terjebak pada skema pemikiran kurikulum islami Aceh untuk sekolah yang tak pernah selesai. Dan saya berkeyakinan tidak akan selesai karena itu menyangkut persoalan paradigma berpikir tekstual yang harus selalu berpijak pada penamaan, bukan pada isi dan makna.

Ke depan budaya korporasi yang baik dan berkembang di berbagai dunia secara universal harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sekolah. Nilai budaya korporasi Barat yang berbasis pada rasio dan Cina yang berbasis pada keluhuran keluarga dipadukan dengan nilai-nilai islami yang menganjurkan manusia mandiri dan berdagang. Bukan menjadi pekerja kantoran yang sangat terbatas ruang geraknya.

Keempat, sekolah harus memiliki dana abadi di setiap sekolah untuk memutuskan mata rantai sekolah yang dikelola oleh pemerintah secara penuh seperti sekarang. Sekolah-sekolah harus menjadi layaknya universitas yang bisa mengelola dana sendiri dan membiayai kegiatan secara mendiri.

Pemerintah harus mendorong sekolah menjadi lembaga yang mandiri secara keuangan. Sehingga image menjadi kepala sekolah adalah tugasnya “menghabiskan dana bos” yang bersumber APBN bisa dhilangkan. Dan kepala sekolah menjadi berwibawa secara akademik dan moral bebas dari rasa curiga.

Kenapa pemerintah masih ragu untuk sekolah di tingkat menengah untuk diberi kesempatan lebih mandiri dalam keuangan dana menajemen. Hal ini penting untuk menghilangkan pengaruh politik dalam dunia pendidikan seperti sekarang ini.

Dana abadi dapat dikumpulkan melalui alumni dan hasil usaha yang ada di sekolah dengan memberikan layanan-layanan kepada masyarakat. Hal ini hanya akan terjadi bila sekolah sudah berbasis pada keahlian vokasi yang terintegrasi atau double track. Bukan sekolah seperti saat ini yang mengajarkan anak menjadi bejana ilmu pengetahuan para guru tempat mereka menyimpan ilmu enam bulan kemudian diambil saat ujian semester dan guru mendapat hadiah sertifikasi.[]

Penulis adalah Anggota Forum Menulis Aceh Kabupaten Pidie dan Ketua Ikatan Guru Indonesia Pidie 

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK