Pemimpin (Aceh) yang Berjarak Dengan Rakyat

Muhajir Juli. (Ist)

Oleh Muhajir Juli*

Sudah berbilang tahun rakyat di Aceh tidak begitu peduli lagi siapa yang layak memimpin mereka. Dengan pengalaman pahit di masa lalu, kini rakyat tumbuh sebagai individu pragmatis, yang hanya menghitung uang masuk kala pemilu. Mereka tidak percaya lagi kepada para pemimpin, walau sejuta janji manis dilontarkan. Kini, kalimat bernama putus asa, kian kencang diutarakan: Ambil saja uang mereka. Karena siapapun yang terpilih, nasib rakyat tak pernah berubah.”

Tulisan di atas, bukan pendapat saya secara pribadi. Tapi hasil observasi dengan melibatkan banyak orang di kalangan akar rumput. kelompok marginal, yang kini menemukan solusi paling mudah untuk menghibur diri agar melupakan penderitaan mereka di dalam kondisi daerah yang abnormal.

Dalam tiap diskusi informal, banyak yang mengatakan, pemilu adalah waktu paling tepat untuk membalas dendam terhadap rantai kekecewaan rakyat terhadap pemimpin. Uang pelicin untuk mencoblos di hari H adalah “hadiah” terindah untuk membuat jera para politikus. Seakan menjadi pendapat kolektif rakyat, bila siapapun yang kemudian kelak terpilih, akan berubah menjadi tikus dengan sendirinya.

Rakyat hanya menjadi komoditas. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat hanyalah pemanis panggung kampanye. Rakyat percaya, di belakang para calon kepala daerah dan anggota parlemen, cukong-cukong telah berdiri memberikan modal, yang kelak akan diminta kembali setelah sang politikus berhasil meraih kekuasaan.

Apa yang ada di benak rakyat kelas bawah, tidak seluruhnya benar, tapi tidak juga seluruhnya salah. Masih ada politikus yang bersih–walau tidak bersih 100 %. Tapi tidak sedikit yang berpenampilan religius, tapi membawa gerbong kapitalis pragmatis–bila istilah itu cocok– di belakangnya.

Rakyat di Aceh saat ini, tidak lagi peduli kepada pemimpinnya. Lihat saja, setiap kali para pemimpin turun ke lapangan, rakyat tidak ambil peduli. Bahkan tidak jarang– bila punya kesempatan–rakyat berani meminta uang kala berpapasan dengan sang pemimpin. Artinya apa? Dengan sangat nyata, rakyat yang diwakili oleh oknum “hana male” itu, ingin mengatakan: “Pak, tolonglah berikan saya uang. Saya tidak punya uang. Anda gagal mensejahterakan saya sebagai rakyat.”

***
Akhir-akhir ini, atau bahkan sejak lama, pemimpin di Aceh dan rakyatnya telah berjarak. Dipisahkan oleh pagar visual. Pagar yang tidak terlihat tapi terasa. Antara rakyat dan pemimpin tidak lagi nyambung.

Ini bisa kita lihat dengan kasat mata. Seberapapun pemerintah telah mengumumkan berhasil mengentaskan kemiskinan, melalui data yang mereka sajikan, tapi tidak teraba. Bila benar angka kemiskinan telah menurun, di mana itu? Kampung mana itu? Di lorong mana itu? Kelompok yang mana?

Maka tidak heran, kala terbit berita tentang keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan di Aceh, rakyat selalu saja mempertanyakan: “Angka kemiskinan yang turun itu, di mana? Karena di komunitas kita, kemiskinan selalu turun tiap periode kawin -mawin. Turun dari ayah ke anak. Dari anak ke cucu.”

***
Saya kira, dari awal, siapapun yang maju sebagai pemimpin di Aceh, baik level gubernur maupun bupati, semuanya punya cita-cita mulia. Bahkan saya menduga, mereka semua, sebelum mencalonkan diri sudah paham akar persoalan di Aceh yaitu kebodohan, kemiskinan yang disebabkan adannya ketimpangan di cluster ekonomi dan hukum. Mereka juga paham, bila semua itu diawali dari ketidakpastian hukum dan politik, yang menyebabkan “orang kaya” tidak mau datang ke Aceh. Mereka melihat Aceh sebagai tanah harapan yang di dalamnya dihuni oleh bajak laut. Bajak laut yang bersemayam di semua sektor kehidupan.

Akan tetapi, ketika sudah terpilih, sang pemimpin segera dibekap oleh segenap entitas yang semuanya punya kepentingan untuk mendapatkan bagian kue APBA/K, untuk melanjutkan gaya hidup mereka yang hedonis. Sang pemimpin pun dibawa terbang ke “kahyangan” dengan aktivitas yang melalaikan sang pemimpin dari tujuan awal.

Ia yang awalnya tidak ingin berjarak dengan rakyat, pelan-pelan digiring untuk mengikuti “hawa nafsu” melalui berbagai kegiatan, yang terlihat keren, merakyat, yang faktanya tidak sedikitpun mampu memperbesar peluang rakyat untuk sejahtera.

Kantor tempat sang pemimpin duduk menandatangani surat-surat penting atas dasar keinginan membangun negeri, menjadi area terbatas bagi rakyat. Bahkan “haram” sama sekali untuk dijejaki oleh langkah rakyat miskin. Kantor yang seharusnya menjadi tempat untuk merencanakan program kesejahteraan rakyat, justru menjadi gedung yang dimanfaatkan oleh para brutus untuk memperdaya pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Pemimpin terlena melalui berbagai sanjungan dan ragam sajian hiburan. Pelan-pelan, di hatinya tumbuh penyakit megalomania yang anti kritik. Semua masukan yang datang dari luar melalui status fb, berita-berita yang mewartakan ketimpangan pembangunan, dianggap sebagai racun yang dikirim ke “istana” dalam rangka menjungkalkan dirinya dari kursi kekuasaan.

***
Bila mau belajar dari sejarah, maka tokoh yang paling patut menjadi tauladan untuk pemimpin di Aceh adalah Umar bin Abdul Aziz. Sang khalifah yang berkantor di Damaskus itu, menjaga jarak hati dengan para pembesar di istana. Baik berupa para menteri, penasehat politik, maupuan sastrawan istana yang setiap menit mampu menciptakan syair penuh sanjungan.

Umar bin Abdul Aziz memahami bahwa jabatan bukanlah hadiah. Tapi ujian atas keteguhan iman. Ia menyadari bila jabatannya merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada KPK, eh bukan, tapi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ia menyadari betul, bila semua keputusan yang ia ambil, akan dimintai pertanggungjawaban secara personal oleh Ilahi di yaumil qiyamah.

Umar bin Abdul Aziz menyadari bahwa di dalam istana, semua kepalsuan bisa berlangsung. Manusia-manusia yang berada di sekelilingnya adalah “racun” atas kekuasaan yang ia pegang. Ia menyadari bahwa manusia-manusia berjabatan, mulai dari penasehat, menteri, para penyair, tim ahli yang berada di lingkar kekuasaan, tidak 100 % bisa dipercaya. Untuk itu, ia harus dekat dengan rakyat. Caranya, ia turun ke tengah-tengah rakyat, tanpa disadari oleh rakyat, serta tanpa diketahui oleh para pejabat istana. Bila kehadirannya di tengah rakyat diketahui oleh petinggi istana, maka para petinggi itu akan menyiapkan “rakyat pesanan” yang kelak akan digunakan sebagai penyampai pesan penuh kepalsuan.

***
Kepada siapapun petinggi di Aceh, saya kira meniru perilaku Umar bin Abdul Aziz, adalah suatu keharusan. Hadirlah di tengah rakyat secara diam-diam. Kelilinglah dengan cara tak diketahui oleh “dendayang” istana. Bergelap-gelaplah di dalam terang.

Selami isi hati rakyat. Bertanyalah kepada mereka. Hingga sang pemimpin tahu bila masih banyak rakyat yang tidak mengenali dia adalah pemimpin. Agar sang pemimpin tahu bila masih banyak apa yang ia rencanakan di dalam gedung mewah, belum berdampak positif kepada rakyat. Agar sang pemimpin tahu, bila selama ini betapa banyak madu yang disajikan ke hadapannya, rupanya telah dicampur racun mematikan.

Bagaimana caranya? Tentu banyak jalan menuju Roma.

Penulis adalah CEO aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK