Gempur Desak DPRK Aceh Utara Bentuk Pansus Terkait Operasional PT RPPI

ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Gerakan Masyarakat Pasee Peduli Air (Gempur) mendesak anggota DPRK Aceh Utara membentuk tim panitia khusus (pansus) untuk meninjau kembali Izin Pembukaan Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Pada Hutan Tanah Industri (IUPHKK-HTI) oleh PT Rencong Pulp and Paper Industry (PT RPPI) dengan area kerja seluas 10.384 hektare.

 “Kita mendesak agar tim pansus segera dibentuk, jika terus diperlambat maka dikhawatirkan akan terjadi dampak sangat serius yang dialami warga nantinya,” kata Koordinator Gempur, Musliadi Salidan, kepada awak media usai melakukan audiensi dengan anggota DPRK Aceh Utara, Senin (16/9/2019).

Musliadi menambahkan, pihaknya juga meminta setelah dibentuk pansus, dari DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus ada pernyataan penolakan operasi PT RPPI.

“Untuk saat ini, pihak anggota legislatif belum dapat memastikan kapan akan dibentuk tim pansus terkait perambahan hutan yang dilakukan PT RPPI, tetapi kita terus melakukan komunikasi,” katanya.

Pihaknya juga sudah menyurati Pemkab Aceh Utara untuk permintaan audiensi.

Sementara itu, Wakil Ketua Semetara DPRK Aceh Utara, Hendra Yuliansyah mengatakan menampung aspirasi mahasiswa dan masyarakat Geureudong Pase terkait penolakan kehadiran PT RPPI di Aceh Utara.

Hendra mengatakan, sesuai keterangan masyarakat operasi PT RPPI itu tidak saja berdampak di Kecamatan Geureudong Pase, tapi berdampak pada Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas 13 kecamatan, meskipun operasional itu ada di empat kecamatan.

“Jadi tadi mereka meminta agar operasional PT RPPI itu dihentikan sementara. Namun kita tidak dapat memberi keputusan menerima atau menolak kehadiran PT RPPI di Aceh Utara,” katanya.

Hendra menjelaskan terkait hal itu mereka harus melakukan kajian untuk melihat apakah memang dalam operasionalnya izin-izin tersebut sudah terpenuhi semua, seperti Amdal apakah sudah dijalankan oleh perusahaan, dan kemudian komitmen-komitmen perusahaan terhadap daerah yang kena dampak apakah sudah dilakukan apa belum.

Lanjutnya, untuk kajian tersebut akan dilakukan dalam waktu sesegera mungkin dengan tim-tim yang akan dibentuk nantinya. Mereka juga akan meminta masukan dari pihak lain yang berkonsentrasi terhadap isu air dan gas di Aceh Utara.

“Tim pansus itu akan kita bentuk dalam tahun ini dan mencari masukkan dari eksekutif, karena izin keluar ada rekomendasi dari pihak eksekutif, nanti kita akan panggil pihak eksekutif dan mencari solusi bersama-sama dengan pihak legislatif,” pungkasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK