Nova Sampaikan Nota Keuangan Pada APBA Perubahan 2019

Ketua DPRA Muhammad Sulaiman (kanan) bersama Wakil Ketua DPRA Sulaman Abda (tengah) dan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah (kiri) @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P-APBA) Tahun Anggaran 2019 dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan DPRA tahun 2019 di Gedung Utama DPRA, Selasa (17/9/2019).

Penyampaian Rancangan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 pada hari ini merupakan tindak lanjut dari KUPA-PPAS Perubahan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pihaknya berterima kasih kepada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang telah menyelesaikan pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019, dengan mengadakan pertemuan rapat konsultasi dengan SKPA terkait, sehingga telah dilakukan koreksi dan rasionalisasi terhadap program dan kegiatan dari KUPA-PPAS Perubahan yang diajukan sebelumnya.

“Kami yakin dan percaya, dengan koreksi dan rasionalisasi tersebut, RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 telah lebih aspiratif dan rasional, sehingga tuntutan kebutuhan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan,” kata Nova.

Menurutnya, proses penyiapan dan penyusunan dokumen anggaran telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang ada, di samping itu penyusunan RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 ini juga telah diupayakan untuk dapat mengakomodir prinsip-prinsip dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019.

“Rancangan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 yang kami sampaikan pada sidang paripurna dewan yang terhormat hari ini, merupakan tindak lanjut dari KUPA-PPAS Perubahan yang telah disepakati bersama,” kata Nova.

Adapun komposisi RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut: pendapatan Aceh sebesar Rp15,6 triliun lebih, kemudian belanja Aceh sebesar Rp17,3 triliun lebih, ditambah surplus atau defisit sebesar Rp1,6 triliun lebih. Selanjutnya pembiayaan Aceh terdiri atas penerimaan Aceh sebesar Rp2,9 triliun lebih, pengeluaran Rp0, kemudian pembiayaan netto sebesar Rp2,8 triliun lebih.

“Sementara untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Aceh sebesar Rp1,2 triliun lebih,” sebut Nova.

Ia menambahkan, untuk mendapatkan gambaran garis besar komposisi RAPBA-P Tahun Anggaran 2019, dari sisi pendapatan Aceh yang dialokasikan dalam RAPBA-P Tahun Anggaran 2019, berasal dari tiga sumber penerimaan, yang pertama dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang semula direncanakan sebesar Rp2,4 triliun lebih, menjadi sebesar Rp2,5 triliun lebih atau terjadi peningkatan sebesar 4,34 persen.

Yang kedua dari alokasi penerimaan dana perimbangan yang dianggarkan dalam RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan dengan rencana semula sebesar Rp4,1 triliun lebih, menjadi sebesar Rp4,2 triliun lebih atau terjadi peningkatan 1,34 persen. Ketiga rencana pendapatan dari lain-lain pendapatan Aceh yang sah mengalami kenaikan dari rencana semula sebesar Rp8,8 triliun lebih, menjadi sebesar Rp8,8 triliun lebih atau terjadi peningkatan 0,05 persen.

“Perubahan anggaran belanja Aceh dalam RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 yang kami sampaikan pada sidang paripurna ini, disusun dengan memperhatikan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta sesuai dengan KUPA-PPAS,” katanya.

Nova menyebutkan, perubahan anggaran belanja tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp17,3 triliun lebih, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp223 miliar lebih, atau 1,31 persen, dibandingkan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp17,1 triliun lebih.

Berdasarkan komposisi anggaran belanja tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp6,6 triliun lebih, terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp2,5 triliun lebih, Belanja Hibah sebesar Rp686 miliar lebih, kemudian Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp12,5 miliar, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp691,3 miliar lebih, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar Rp2,6 triliun lebih, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp70,1 miliar lebih.

Menurutnya, belanja Langsung yang merupakan semua pengeluaran daerah yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dalam RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp10,6 triliun lebih. Alokasi anggaran belanja langsung untuk membayai program/kegiatan pada SKPA, terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp764,7 miliar, belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6,2 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp3,6 triliun lebih.

Sementara, penerimaan pembiayaan dalam RAPBA-P Tahun Anggaran 2019 dianggarkan berdasarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp2,9 triliun lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp1,3 triliun lebih atau 55,94 persen, dibandingkan dengan anggaran penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp1,6 triliun lebih, sedangkan SiLPA sebesar Rp1,2 triliun lebih akan dianggarkan kembali dalam RAPBA 2020.

“Penjelasan di atas, berkenaan dengan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, merupakan pokok-pokok uraian dari rencana keuangan Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam Rancangan APBA Perubahan Tahun Anggaran 2019. Alokasi perubahan anggaran belanja tahun anggaran 2019 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak terhadap peningkatan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK