ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P-APBA) tahun anggaran 2019 resmi disahkan dalam masa persidangan kelima rapat paripurna DPRA 2019, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda di Gedung Utama DPRA, Rabu (18/92019).
Proses pembahasan dilakukan sejak Selasa (17/9/2019) secara maraton oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran DPR Aceh serta alat kelengkapan dewan bersama mitra kerjanya terhadap KUPA-PPAS Perubahan, pra-RKA, hingga akhirnya menjadi RAPBA Perubahan tahun anggaran 2019.
“Perubahan APBA 2019 yang kita lakukan tidak terlepas dari program unggulan dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Namun demikian, hak penganggaran yang melekat pada anggota DPR Aceh juga untuk melakukan koreksi dan merasionalkan program-program kegiatan agar dapat mengakomodir prinsip-prinsip prioritas pembangunan yang mendesak,” kata pimpinan Sidang Sulaiman Abda.
Hal ini, lanjutnya, dapat dilihat dari jumlah belanja Aceh tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp17,1 triliun lebih, setelah perubahan menjadi Rp17,3 triliun lebih, sehingga ada penambahan sebesar Rp223 miliar lebih, atau 1,31 persen.
BACAAN LAINNYA
![Munzami HS. [Ist]](https://www.acehtrend.com/wp-content/uploads/2020/06/munzami-HS.jpg)
Ia menambahkan, sesuai ketentuan Pasal 235 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditegaskan bahwa sebelum disetujui bersama antara gubernur dan DPR Aceh, pemerintah mengevaluasi rancangan qanun tentang APBA. Hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat gubernur untuk dilaksanakan.
Penutupan masa persidangan DPRA terhadap pembahasan Raqan Aceh tentang Perubahan APBA 2019, nantinya akan segera dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian setelah adanya hasil evaluasi menteri dalam negeri.
“Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRA dalam paripurna keempat masa persidangan DPR Aceh tahun 2019, persetujuannya telah dirumuskan dalam suatu keputusan DPRA. Oleh karena itu, Raqan Aceh tentang Perubahan APBA 2019 telah disetujui menjadi Qanun Aceh. Dengan telah disetujuinya Raqan APBA Perubahan tersebut, kita patut berterima kasih kepada para anggota DPRA, badan anggaran, dan komisi-komisi dewan serta penghargaan dan terima kasih juga kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhirnya terhadap nota keuangan tentang Perubahan APBA tahun anggaran 2019,” katanya.
DPRA berharap hambatan realisasi APBA tahun 2019 selama ini dapat teratasi. Kemudian progres serapan anggaran dapat mencapai target sehingga pembangunan dalam segala bidang di Aceh dapat berjalan efektif dan efisien.
“Kita sangat yakin dan percaya bahwa di bawah koordinasi saudara Sekretaris Daerah Aceh yang penuh disiplin dan etos kerja yang sangat baik, para kepala SKPA dapat bekerja secara maksimal dalam merealisasikan APBA tahun 2019 sesuai harapan kita semua,” katanya.
Usai pengesahan Perubahan APBA 2019 dilakukan, pimpinan sidang langsung menutup paripurna kelima masa persidangan DPRA tahun 2019. Selain itu pimpinan juga meminta maaf kepada seluruh peserta sidang dan masyarakat, apabila ada kesalahan selama menjabat sebagai anggota dewan selama ini.
“Memang selama periode saya menjabat, tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka saya yang mewakili seluruh anggota DPRA, hanya kepada Allah saya memohon ampun dan memohon maaf kepada seluruh rakyat Aceh,” tutupnya sambil mengetok palu sidang yang mengisyaratkan rapat paripurna kelima telah ditutup.
Saat ditemui wartawan, Sulaiman Abda mengatakan bahwa setelah pengesahan ini, APBA 2019 Perubahan tersebut juga harus disetujui Kemendagri, selanjutnya baru bisa dieksekusi sesuai dengan ketentuan.
“Kebiasaan satu minggu akan selesai dievaluasi di Kemendagri, maka setelah evaluasi baru bisa digunakan, dan akan segera direalisasi, karena sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh,” katanya.[]
Editor : Ihan Nurdin
Komentar