Tak Tahan Difitnah, Mantan Keuchik Gugat Wabup Pijay

Marzuki M. Daud. (aceHTrend/Ilhami)

ACEHTREND.COM, Meureudu – Marzuki M Daud (41) tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya sebagai Keuchik Gampong Balee Musa, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya. Awalnya ia tidak tahu menahu bila dirinya dituding telah melakukan korupsi. Ia baru mengetahuinya, setelah menerima pemberitahuan dari kantor camat.

Kepada aceHTrend, Rabu (18/9/2019) Marzuki mengatakan, dia diberhentikan dari jabatannya sebagai keuchik yang sudah dia emban sejak tiga tahun lalu, pada 21 Januari 2019. Kabar itu dia dapatkan satu bulan setelah surat tersebut diterbitkan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya Sayid Mulyadi. Itupun, baru dia ketahui, setelah mendapatkan sepucuk surat dari kecamatan. Isinya dia diganti oleh Plt yang diemban oleh ASN kantor camat.

Marzuki mengatakan, sejauh yang ia ketahui, pemberhentian dirinya, setelah pihak Tuha Peut Gampong Balee Musa, melayangkan surat kepada Pemerintah Pidie Jaya. Isi surat tersebut tentang tudingan bila Marzuki telah melanggar sumpah jabatan serta melakukan korupsi.

Perihal pemberhentian dirinya dari keuchik, ia tidak begitu mempersoalkannya. Karena baginya jabatan bukan suatu hal yang abadi. Tapi, semenjak surat itu terbit dan pemimpin gampong beralih ke ASN, dia dan keluarganya menuai malu. Warga menyindir dirinya sebagai koruptor.

“Saya dituduh melanggar sumpah jabatan. Dituduh melakukan korupsi. Padahal saya tidak melakukan semua hal yang dituduhkan itu. Saya dituduh tanpa bukti,” ujar Marzuki.

Ia melanjutkan “Saya dituduh korupsi tanpa pembuktian, dan tuduhan melanggar sumpah jabatan yang difinisinya sangat luas, yang tidak pernah saya lakukan. Ini murni akibat ada orang yang sakit hati karena saya tidak bisa disetir oleh oknum yang berkepentingan”, ungkap Marzuki.

Atas pemberhentian yang menurutnya semena-mena itu, serta marwahnya telah ternista, dan keluarganya ikut mendapatkan malu, Marzuki pun mencoba melawan. Ia pun melayangkan gugatan ke PTUN.

“Saya menggugat semua orang yang telah memutuskan pemberhentian secara sepihak kepada saya. Saya menggugat Wakil Bupati Pidie Jaya yang telah menerbitkan surat tersebut.”

Sejak Maret 2019 ia sudah memasukkan gugatannya ke PTUN Banda Aceh. Hingga saat ini sudah enam kali sidang digelar untuk perkara yang ia ajukan.

Sedikit mengulang ke belakang. Marzuki bercerita bahwa sebelum menerima surat pemberhentian dari Sayid Mulyadi, pihak Tuha Peut Gampong Balee Musa, sudah pernah menyurati dirinya. Marzuki diminta mundur dari jabatannya. Tapi dia memilih tidak merespon surat tersebut. karena sangat kental nuansa politik.

Menyelewengkan Dana BUMG

Secara terpisah, Kabag Pemerintahan Pemkab Pidie Jaya, Muslim Khadri, mengatakan pemberhentian Marzuki tidak dilakukan secara serta merta. Pihaknya sudah melakukan kajian mendalam dan ditemukan bukti bila Marzuki melakukan penyelewengan dana BUMG. Marzuki juga ditemukan menggelapkan bantuan gempa.

“Total dana yang diselewengkan oleh Pak Marzuki senilai Rp 130 juta. Setelah terkuak, Pak Marzuki telah mengembalikan dana tersebut,” ujarnya.

Pun demikian, pihak Tuha Peut Gampong Balee Musa tidak dapat menerima. Mereka selaku wakil rakyat meminta agar Marzuki diberhentikan dari jabatannya.

“Tuha Peut selaku wakil rakyat di gampong, tidak menerima lagi Marzuki sebagai pimpinan gampong. Mereka pun mengusulkan pemberhentian. Itu direspon oleh pemerintah,” ujarnya.

Editor: Muhajir Juli
Laporan: Ilhami

KOMENTAR FACEBOOK