ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali membuka masa persidangan DPRA tahun 2019 dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020.
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRA Sulaiman Abda, didampingi oleh Ketua DPRA Sulaiman, dan Wakil Ketua DPRA lainnya. Sidang paripurna ini juga dihadiri Sekda Aceh dr Taqwallah yang mewakili Plt Gubernur untuk menyampaikan Nota Keuangan RAPBA 2020.
Sidang sempat diskor beberapa kali karena menunggu hadirnya Plt Gubernur Aceh. Namun Plt Gubernur yang diketahui sedang tidak sehat harus absen dalam sidang tersebut. Skor juga dipicu oleh anggota dewan yang belum memenuhi kuota forum.
Dalam sambutannya, Sulaiman Abda mengatakan, tugas penganggaran tersebut penting dilakukan karena untuk dapat menyelesaikan RAPBA tahun anggaran 2020 tepat waktu dan juga sebagian wakil rakyat akan mengakhiri masa jabatan dalam bulan September. Dalam pembahasan RAPBA 2020 tersebut, pihaknya berusaha agar tetap mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2019.
BACAAN LAINNYA
“Sehingga apa yang dipaparkan menjadi prioritas dalam pembangunan, dapat tercermin dalam anggaran yang akan digunakan oleh eksekutif. Untuk itu, dalam prosesnya RAPBA ini harus dibahas secara mendalam, bersama-sama antara Badan Anggaran DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA),” kata Sulaiman Abda saat memimpin sidang di Gedung Utama DPRA, Kamis (19/9/2019).
Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, penyampaian Rancangan Qanun tentang RAPBA tahun anggaran 2020 oleh Plt Gubernur Aceh kepada DPR Aceh paling lambat minggu kedua bulan September.
“Ada dua hal yang harus diperhatikan Pemerintah Aceh dalam menyusun RAPBA tahun anggaran 2020, yaitu menyinkronkan kegiatan yang ditetapkan dalam APBA sesuai dengan program nasional yang fokus pada lima prioritas pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, peningkatan ekonomi, pemantapan energi pangan dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional,” kata Sulaiman Abda.
Selain itu, tambahnya, perlu disinkronkan penyusunan RAPBA dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Pagu akhir yang disepakati antara eksekutif dan legislatif terkait besarnya anggaran belanja untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp17,2 triliun lebih, harapan kita dengan jumlah anggaran sedemikian besar, semoga arah kebijakan pembangunan Aceh di tahun ketiga, tahun 2020 sebagaimana telah disepakati dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022, dapat memastikan kesinambungan pembangunan,” katanya.
Usai pelaksanaan rapat paripurna tersebut, seluruh anggota dewan kembali melanjutkan pembahasan anggara untuk ditelaah dan dikoreksi dan menanggapi dokumen Nota Keuangan Raqan APBA 2020 secara komprehensif yang dilakukan secara tertutup.[]
Editor : Ihan Nurdin
