ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Koalisi NGO HAM Aceh, Jumat (20/9/2019) petang, melaporkan Presiden Joko Widodo ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Aceh. Pelaporan tersebut terkait erat dengan penetapan Teungku Munirwan sebagai tersangka dalam kasus benih IF8 yang secara hukum belum boleh diperjualbelikan ke publik.
Bukan hanya Presiden Jokowi, Koalisi NGO HAM Aceh juga melaporkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Ketua Cakra Indonesia Andi Widjajanto, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Hanan.
“Mereka yang kami laporkan ke Polda Aceh, adalah pihak-pihak yang memiliki peran besar terjadinya penyebaran benih IF8 yang belum tersertifikasi tersebut. Benih itu pula yang membuat Teungku Munirwan dijadikan tersangka dan sempat mendekam di balik jeruji besi,” ujar Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad, kala menyampaikan laporannya ke Polda Aceh.
Pada kesempatan itu, Zulfikar juga memberikan “standing applaus” kepada Polda Aceh, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) yang menjadi satu-satunya Polda di Indonesia yang berhasil mengungkapkan peredaran benih IF8 yang dilakukan oleh Teungku Munirwan. Walau benih tersebut telah diedarkan oleh berbagai pihak ke seluruh Indonesia.
BACAAN LAINNYA
“kita tahu penyebaran bibit IF8 di seluruh Indonesia telah terjadi. Tapi yang menangkap penyebar bibit IF8 hanya Polda Aceh. Itu luar biasa,” kata Zulfikar yang didampingi oleh sejumlah pengacara muda.
Dia berharap, dengan adanya laporan yang mereka sampaikan, Polda Aceh dalam hal ini Direskrimsus turut melakukan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang dilaporkan oleh Koalisi NGO HAM.
“Semoga pihak-pihak yang kita laporkan ini, dapat dilakukan penindakan hukum yang sama seperti Munirwan. Karena tujuan penindakan hukum itu untuk memperoleh keadilan, menemukan fakta hukum yang sebenarnya. Keadilan itu jangan hanya tajam Ke bawah. Jadi harus sama statusnya di hadapan hukum,” katanya.
Sementara itu, tambah Zulfikar, kasus Munirwan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh oleh Polda Aceh pada 13 September 2019. Saat ini sedang dalam telaahan jaksa di sana.
“Hasil pantauan kami, saat ini baru penyerahan berkas awal, yang kemudian akan diperiksa dulu kelengkapan berkasnya. Kalau belum lengkap maka di kembalikan lagi ke Polda Aceh. Kalau sudah P21 maka baru ke tahap persidangan,” katanya.
Belum Diterima Polda Aceh
Pantauan aceHTrend, laporan yang disampaikan oleh Koalisi NGO HAM Aceh, belum dapat diterima oleh Direskrimsus Polda Aceh. Petugas di sana mengatakan Direktur Reskrimsus sedang tidak ada di tempat. []
Editor: Muhajir Juli
Komentar