GAM Salah Alamat & Aceh yang Tragis

“GAM salah alamat,” ujar sosok di hadapan saya. Sebuah aksentuasi dari diskusi panjang tentang Aceh. Sosok ini perantau asal jawa barat yang baru belasan tahun menetap di Aceh. Berkacamata dan punya wawasan luas meski bukan akademisi. Dia mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang Aceh. Mengakui Aceh sebagai titik awal masuknya Islam ke Nusantara dan Aceh tidak pernah takluk terhadap penjajahan oleh Belanda.

Aceh sejak ratusan tahun lalu adalah wilayah yang berdaulat dengan sultan-sultanah sebagai pemimpin kerajaan sampai raja terakhir ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Penangkapan Raja terakhir tidak serta merta dapat diartikan kerajaan Aceh telah punah, karena raja punya keturunan, putera mahkota. Namun secara kabur kerajaan Aceh hilang, lalu muncul Indonesia, dan Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diskusi ini pada prinsipnya bukan menggugat sejarah. Tapi Aceh harus berpegang kepada sejarahnya sendiri. Bahwa Aceh tidak pernah takluk kepada Belanda dan tidak pula dijajah oleh Indonesia. Lalu kenapa harus minta merdeka kepada Indonesia? Dalam konteks inilah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) salah alamat.

Pernyataan GAM salah alamat bukan justifikasi, bukan pula menggugat legitimasi. Bagaimanapun GAM telah duduk satu meja degan Pemerintah Indonesia untuk membahas perdamaian, dan itu legitimate meskipun konteksnya terbatas. Mencetus Aceh Merdeka sebagai gerakan di 1976 sejatinya juga keliru dalam pandangan ini. Berbeda dengan Darul Islam yang bertujuan mendirikan Negara Islam, dan gerakannya bukan hanya di Aceh.

Titik baliknya ketika Aceh bergabung dengan NKRI sejogianya itu hanya sebuah penawaran bergabung, atas kesediaan sendiri melalui upaya beberapa tokoh saat itu, dan itu bukan oleh raja, keturunan raja, atau perwakilan atas nama raja. Dan untuk ketulusan Aceh membantu kemerdekaan Indonesia telah dicatat dalam banyak sejarah, bahkan dijuluki sebagai daerah modal atas beberapa jasa yang telah diberikan.

Dalam pemahaman sederhana, menawarkan diri ibaratnya memberikan sebuah mandat atau sebuah benda kepada seseorang untuk dikelola dengan baik atas dasar kepentingan bersama dan untuk kesejahteraan bersama. Nah, jika yang diberi kuasa tidak mampu mengelolanya dengan baik, mengkhianati cita-cita bersama, bahkan justru memperlakukan dengan kejam para penuntut keadilan, maka langkah tepat yang dilakukan adalah menarik diri, mengambil kembali mandat yang diberikan dan menyatakan diri tidak lagi bergabung. Intinya tidak ada kata menuntut Merdeka. Karena meminta merdeka sama saja dengan mengakui Aceh tidak pernah merdeka sebelumnya. Sama seperti perdebatan tentang bangkai MoU, baru sah dianggap bangkai jika ia pernah ada, hidup lalu mati.

Siapa yang melakukannya? Inilah yang menjadi persoalan utama. Berdasarkan sejarah yang selalu kita eluk-elukan, sejatinya pemilik Aceh sebenarnya adalah para raja, para sultan yang keturunannya sampai hari ini masih ada. Ironinya, keturunan raja sangat sedikit mendapat tempat di Aceh. Mereka menjaga wibawa dan tata krama, sehingga tidak memilih jalan-jalan picik menuju kekuasaan yang sudah beralih tangan. Sehingga banyak dari mereka hidup secara sederhana bahkan sangat sederhana.

Bagaimana melakukannya? Tentu saja sejarah akan menjadi patron utama. Sejarah Aceh telah dicatat dalam ribuan naskah selain bukti-bukti prasasti, naskah kuno dan masih banyak bukti lainnya tentang keabsahan Aceh sebagai sebuah kerajaan yang disegani di masa lalu. Ada bagian-bagian sejarah yang harus dihimpun sebagai pressure kenapa Aceh harus dikembalikan pada keadaan semula meskipun format Aceh baru akan ditentukan kemudian.

Upaya ini tidak akan menyakiti siapapun. Terlepas dari penting atau tidaknya upaya semacam ini dilakukan. Karena kondisi Aceh hari ini tentu saja berbeda jika disandingkan dengan era kerajaan. Namun nyatanya sampai hari ini masih ada kelompok-kelompok yang mencari format baru untuk Aceh sebagai sebuah negara yang merdeka. Kontak senjata (tepatnya pemberondongan oleh polisi-red) terakhir yang terjadi di Pidie Jaya yang diklaim sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah bukti bahwa kelompok-kelompok semacam itu masih ada. Belum lagi jika merunut ke beberapa peristiwa sebelumnya.

Tantangannya, apakah dengan mengambalikan Aceh ke kondisi semula akan membuat Aceh makmur dan berkeadilan? Sejauh mana rakyat Aceh yang hidup hari ini memahami konteks Aceh dengan para raja dan berapa persentase yang akan mengakui tentang keabsahan para raja? Lebih mendasar lagi, mampukah para keturunan Raja melakukan sebuah upaya semacam reinkarnasi Aceh masa lalu? Sepertinya butuh waktu yang sangat panjang.

Diskusi menarik ini bukan bicara politik, tapi membicarakan politik hanya sebatas basa-basi biasa tanpa ujung sambil menghabiskan secangkir kopi.

Hanya pembicaraan dua orang yang baru saling kenal dan bertemu untuk urusan sosial. Namun yang menarik dari ini adalah Aceh ternyata bisa dilihat dari berbagai sudut oleh banyak orang yang paham tentang Aceh. Tidak ada rekomendasi apa-apa dari pembahasan ini.

Dan tulisan ini sendiri bukan dengan maksud untuk mengajak orang-orang agar melakukan apa yang sosok ini sampaikan. Apalagi bertujuan memprovokasi untuk sebuah gerakan baru. Dan sangat terbuka kemungkinan dalam pandangan sejarawan pembahasan ini mungkin keliru.

Setidaknya dengan penuturan semacam ini mampu memberi pemahaman bagaimana melihat Aceh secara terang. Tidak gegabah dan mencermati konktes kekinian Aceh sebagai negeri dengan seratus panglima. Perubahan Aceh tidak akan terjadi tanpa ketulusan untuk membangun. Semangat Aceh telah terkotak-kotak dalam berbagai kepentingan meskipun narasi mereka sama, untuk membangun Aceh. Tapi nyatanya dengan dana yang melimpah angka kemiskinan masih tinggi.

Aceh tidak akan bermartabat dengan kemiskinan. Aceh masa depan akan lemah dengan angka stunting hampir 40 persen. Ini bukan lagi tragis tapi sadis. Bagaimana sebuah negeri yang kaya sumber daya tapi hampir separuh generasinya kekurangan gizi?

Pemerintah Pusat harus melihat Aceh dengan seksama dan tidak membiarkan dana Aceh terkumpul dalam pundi-pundi pemilik kuasa. Aceh selalu punya potensi untuk bergejolak. Karenanya peran ganda Pemerintah Pusat sangat penting sebagai antisipasi Aceh bergejolak kembali. Bagaimana pun, Pemerintah Aceh adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Jadi apa yang terjadi di Aceh juga bagian dari tanggung jawab utama pemerintah Indonesia.

*)Penulis adalah penikmat kajian sosial politik.

KOMENTAR FACEBOOK