ACEHTREND.COM,Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menyatakan bahwa pemerintah menolak bantuan Malaysia guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Siti, aturan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) mengharuskan penangan karhutla dilakukan oleh negara sendiri walaupun memperbolehkan meminta bantuan dari negara lain.
.
“Penanganan karhutla di Indonesia cukup sistematis dan sudah dibuktikan selama 3 tahun berturut-turut dari proses dan masalah yang sudah berpuluh-puluh tahun diwaktu lalu sudah berubah manajemennya,” ujar Siti dalam keterangannya, Minggu (22/9/2019).
Siti membenarkan pada tahun ini memang cuaca di Indonesia memang agak panas. Alhasil hotspots tinggi sampai lebih dari 200% kenaikan. “Tapi areal yang terbakar masih lebih rendah dari tahun lalu yaitu 328 ribu hektare tahun ini dan 510 ribu hekatare tahun 2018 lalu,” jelasnya.
Pemerintah telah melakukan langkah simultan dengan menerjunkan 52 unit helikopter untuk melakukan operasi waterbombing. Selain itu, waterbombing sudah memakai air hampir 300 juta liter.
.
“(Jadi) sangat banyak. Juga sudah dengan TNI dan Polri lebih kurang 23 ribu personil untuk lokasi 7 provinsi,” paparnya.
BACAAN LAINNYA
Siti menerangkan, langkah penegakan hukum dari KLHK dan Polri juga telah intensif berlangsung. Teknik modifikasi cuaca untuk hujan buatan juga sudah dilakukan dengan hujan yang sudah mulai ada di Riau, Kalteng, Kaltim dan Kalsel.
.
“Dan ini masih terus diupayakan. Hujan akan turun bila ada bibit awan. Malaysia diuntungkan dengan posisi musim dimana bibit awan lebih duluan hadir dan cukup banyak. Sementara itu transboundary haze yang dimulai sejak tgl 13 September saat ini sudah mulai menipis. Jadi posisinya seperti itu,” terang Siti.
Siti mengatakan, pemerintah punya tim kerja yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto dan hingga saat ini Satgas Karhutla juga belum pernah membahas untuk meminta bantuan dari negara lain untuk memadamkan karhutla.
.
“Kita kan sudah menyiapkan langkah sejak Februari awal, dan menurut saya manageable, apalagi dukungan masyarakat juga cukup kuat seperti Masyarakat Peduli Api dan Relawan serta bantuan swasta juga bagi daerah yang dekat konsesinya,” sambungnya.
.
“Ada swasta yang baik dan ada swasta yang ‘nakal’ juga. Jadi sepanjang negara masih mempunyai resources dan telah melaksanakan upaya maksimal tidam perlu, kecuali negara itu sudah tidak ada resources yang akan digunakan,” tandasnya.
Sumber: Okezone
