TPK Sekda Aceh Naik 100 %, Humas: Aceh Lebih Rendah dari Sumut

Karo Humas dan Protokoler Pemerintah Aceh Muhammad Iswanto.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri, yang mengkritisi rencana penambahan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah Aceh. Khususnya TPK Sekda Aceh selaku pejabat eselon I.b yang naik 100 persen dari Rp17,5 juta menjadi Rp35 juta per bulan.

Iswanto mengatakan, rencana penambahan TPK yang dimaksud dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2020 itu, dilakukan untuk menyejahterakan pegawai sehingga kinerja pegawai juga bisa meningkat.

“Tentunya penambahan TPK tersebut dilakukan atas berbagai pertimbangan. Harus diketahui, bahwa penambahan TPK bagi pegawai di Pemprov Aceh itu dilakukan terakhir sekitar 10 tahun lalu. Jadi yang dilakukan ini memang berdasarkan kepatutan dan yang pasti kebutuhan mereka setiap tahun juga meningkat kan,” kata Iswanto melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Senin malam (23/09/2019).

Data terakhir bahwa tunjangan bagi pegawai negeri di Pemprov Aceh dilakukan pada tahun 2008, yaitu atas dasar Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 840/269 tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Struktural/Non-Struktural serta Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dengan penambahan tersebut, pemerintah mengharapkan kinerja pegawai negeri di Aceh lebih maksimal. “Dengan sedikit penambahan tentu mereka tidak perlu mencari kerja sampingan dan fokus pada melayani masyarakat,” kata Iswanto.

Ia menambahkan, dengan penambahan kesejahteraan itu, integritas para pegawai diklaim juga akan meningkat.

Iswanto menyebutkan, penentuan kriteria pemberian tunjangan bagi pegawai dilakukan dengan melihat beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau mempertimbangkan hal objektif lainnya.

“Penambahan besaran standar tunjangan ini dilakukan dengan melihat aspek efesiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta rasionalitas.”

Sebagai perbandingan kata Iswanto, Pemprov Sumatera Utara lewat Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017, telah merasionalisasikan nilai tunjangan pegawai negara di daerahnya. Dalam Pergub itu, pejabat eselon IIa, diberikan tunjangan senilai Rp25 juta. Padahal total dari APBD Sumatera Utara adalah Rp15,2 triliun. Sementara pegawai di sana mencapai hampir 30 ribu orang. Begitu juga Provinsi Sumatera Barat, juga dinilai di atas rata-rata kita.

Sedangkan Aceh yang APBA-nya mencapai Rp17,3 triliun dan pegawainya hanya berjumlah 22 ribu orang. Tunjangan tertinggi bagi pegawai di Pemprov Aceh, yaitu pegawai dengan eselon IIa, adalah R20 juta. Artinya, dengan APBD lebih tinggi dan jumlah pegawai yang lebih sedikit, maka sudah sepatutnya tunjangan bagi pegawai di Pemprov Aceh ditambah.

“Sebenarnya kalau kita melihat secara positif, penghasilan yang sah seorang pejabat eselon II pemerintah Provinsi Aceh saat ini sangatlah jauh dari penghasilan yang sah dari seorang anggota DPRA. Penambahan tunjangan dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan nanti pastinya sesuai dengan persetujuan dewan,” kata Iswanto.

Mengutip lansiran aceh.tribunnews.com, Ketua Komisi II DPRA Nurzahri mengatakan, kenaikan TPK ini memang diusulkan setiap tahun melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Standar Biaya Umum (SBU).

Sedangkan penentuan besaran kenaikan TPK disepakati bersama dengan DPRA.

“Nah ini masalahnya nggak pernah dibahas. Tahu-tahu sudah dinaikkan. Kalau nggak jeli melihatnya, kita juga nggak tahu ada kenaikan,” sebut Nurzahri.

Jangankan dirinya, para kepala dinas yang ia tanyai juga tidak tahu menahu soal adanya usulan kenaikan TPK tersebut.

“Ini kebijakan langsung dari TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh), dinaikkan langsung di sistem. Jadi banyak kepala dinas yang tidak tahu ada kenaikan TPK,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK