ACEHTREND.COM, Blangpidie – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mempertanyakan proses penyelidikan dana perjalanan dinas 24 anggota DPRK Abdya periode 2014-2019 yang diduga fiktif hingga merugikan uang negara mencapai Rp1 miliar lebih.
“Kasus ini masuk dalam kriteria bobot perkaranya sedang. Artinya pihak Kejari Abdya dengan rentang waktu relatif cukup, tentu sudah selayaknya menentukan progres kasus ini ke tahapan penyidikan dan menetapkan para tersangka,” ungkap Sekretaris YARA Abdya, Erisman, kepada aceHTrend, Selasa (24/9/2019).
Erisman menuturkan, jika pihak Kejari Abdya ragu-ragu apalagi main-main dalam mengungkapkan kasus tersebut, maka publik juga akan menilai dan bahkan meragukan keberhasilan pihak Kejaksaan Abdya dalam mengungkap kasus korupsi tersebut.
Apalagi, kata Erisma, berdasarkan informasi yang diperoleh YARA, hasil verifikasi tim Kejari Abdya ke perusahaan maskapai penerbangan yang dilakukan baru-baru ini mendapat bocoran bahwa boarding pass yang digunakan oleh sejumlah anggota dewan untuk bahan pertanggungjawaban administrasi merupakan tiket pesawat palsu.
Namun, anehnya, sambung Erisman, hingga kini kasus tersebut belum terdengar perkembangannya untuk ditingkatkan ke tahapan penyidikan dan menetapkan tersangka. Berbagai dugaan miring pun bermunculan akibat penanganan kasus dugaan korupsi yang dinilai kurang transparan itu.
“Alasan apalagi pihak kejaksaan hingga sekarang belum meningkatkan status kasus itu ke tahapan penyidikan dan menetapkan tersangkanya,” ujar Erisman.
Ia menegaskan, YARA Abdya akan terus memantau perkembangan kasus SPPD tersebut.
“Kami juga yakin masyarakat Abdya ikut memantau perkembangan kasus ini. Apalagi kasus anggaran perjalanan dinas pada sekretariat DPRK itu merugikan uang negara hingga Rp1 miliar lebih,” paparnya Erisman.
Sebelumnya, pengacara muda tersebut juga pernah memberikan warning kepada pihak Kejaksaan agar tidak sembarangan mengeluarkan dikresi (kebijakan) terhadap 24 anggota legislatif yang telah mengembalikan anggaran SPPD tersebut sebelum pihak Kejari mengkaji dasar hukumnya.
Menurutnya, inisiatif pengembalian hasil temuan penegak hukum merupakan itikad baik. Namun, ia meminta agar pihak Kejari Abdya hati-hati dalam mengkaji dasar hukumnya terutama Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Sebab, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa berasumsi pada itikad baik yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum dimulainya penyelidikan dianggap mengahapus tindak pidana,” terangnya.
Artinya, lanjut Erisman, bila unsur-unsur melawan hukum terpenuhi, yang bersangkutan (anggota dewan) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim pengadilan.
“Logikanya begini, seseorang mencuri lalu mengembalikan hasil curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana. Artinya pengembalian hanya mengurangi pidana, tetapi tidak mengurangi sifat melawan hukum,” pungkasnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
