Kabut Asap dan TPK Sekda Aceh

@aceHTrend/Taufik Ar-Rifai

Kehadiran jerebu (kabut asap) ke Aceh, merupakan sebuah musibah. Bukan pertama kali, tapi sudah berulang kali. Kabut memerahkan mata, mengganggu saluran pernapasan. Udara Aceh sedang tidak sehat. Tapi, Aceh, tanpa jerebu pun, dalam kondisi tidak sehat.

Bicara tentang Aceh, akan selalu harus bicara tentang kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kualitas kesehatan rakyat yang buruk. Serta semakin mengguritanya bisnis narkoba. Kemiskinan akan selalu berhubungan erat dengan kejahilan rakyat. Karena sesungguhnya orang-orang miskin akan bodoh, kebodohan akan menjadikan seseorang menjadi kufur.

Sampai Agustus 2019, Aceh masih juara umum sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Pun demikian, bukan berarti tidak terjadi penurunan. Penduduk miskin di Aceh pada Maret 2019 mencapai 819 ribu jiwa atau 15,32 persen. Terjadi penurunan sebanyak 12 ribu jiwa dibandingkan data bulan September 2018 lalu dengan jumlah 831 ribu atau 15,68 persen.

“Persentase penurunan angka kemiskinan di Aceh, ini penurunan angka kemiskinan kelima tertinggi di Indonesia,” kata Kepala BPS Aceh, Wahyudin MM, Selasa (30/7). Demikian dilansir media Merdeka.com.

Tapi ya seperti itu. Walau turun, tapi peringkat Aceh tak membaik. Tetap sebagai daerah paling miskin. Kenapa? Karena daerah lain juga ikut berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Sepintas, tak ada masalah dengan angka kemiskinan itu. Tak ada protes, semua enjoy saja. Apalagi semua kebutuhan hidup sebagiannya ditanggung langsung oleh negara. Seperti biaya kesehatan untuk warga kelas III, yang juga dinikmati oleh kelompok menengah. Kapan saja sakit, negara telah menyediakan obat dan tenaga medis.

Tapi, apakah adem ayem di permukaan, berarti Aceh sedang baik-baik saja? Tentu saja tidak. Generasi Aceh dalam ancaman serius. Bila tidak segera ditangani, 35 tahun ke depan, Aceh akan menuai generasi yang sakit secara fisik dan bermasalah secara mental. Mereka tidak gila, tapi mengalami hambatan untuk berpikir sistematis. Bahkan, daya pikirnya akan lebih buruk dari generasi yang lahir dan tumbuh di tengah konflik Aceh.

Mari lihat data. Dari angka yang dirilis hasil Susenas tahun 2016, jumlah anak-anak Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 20,51 %. Sangat timpang bila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya 13,31%.

Angka lainnya yang tidak kalah mengejutkan adalah, ternyata 37,9 % anak-anak Aceh di usia dua tahun ke bawah mengalami stunting (bukriek-red). Ada sekitar 1,9 juta anak-anak Aceh yang mengidap bukriek. Lagi-lagi, angka tersebut sangat timpang bila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya 30,8 %.

Banyaknya anak-anak Aceh yang tidak memiliki gizi yang cukup, membuka tabir bila ada jutaan perempuan Aceh di kelas akar rumput yang hidup miskin dan tidak terpenuhi gizinya. Piring nasi mereka hanya berisi nasi putih subsidi Bulog, dengan lauk ikan asin. Itupun bila ada.

Kondisi ini tentu sangat timpang dengan kehidupan para pejabat politik dan birokrat serta mayoritas ASN yang bisa hidup berkecukupan, dan sering pula mewah.

Di tengah kondisi ini, Pemerintah Aceh pun menaikkan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) 100 persen. Banyak kalangan menilai apa yang dilakukan itu, merupakan bentuk tidak adanya sensitivitas sosial para pejabat elite di Aceh. Mereka hanya berpikir tentang diri mereka saja, dengan mengabaikan banyak fakta sosial.

Kepala Biro Humas Aceh dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menanggapi rencana penambahan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Aceh. Khususnya TPK Sekda Aceh selaku pejabat eselon I.b yang naik 100 persen dari Rp17,5 juta menjadi Rp35 juta per bulan.

Iswanto mengatakan, rencana penambahan TPK yang dimaksud dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2020 itu, dilakukan untuk menyejahterakan pegawai sehingga kinerja pegawai juga bisa meningkat.

“Tentunya penambahan TPK tersebut dilakukan atas berbagai pertimbangan. Harus diketahui, bahwa penambahan TPK bagi pegawai di Pemprov Aceh itu dilakukan terakhir sekitar 10 tahun lalu. Jadi yang dilakukan ini memang berdasarkan kepatutan dan yang pasti kebutuhan mereka setiap tahun juga meningkat kan,” kata Iswanto melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Senin malam (23/09/2019).

Apa yang dikatakan oleh Iswanto, bila rujukannya hanyalah sebatas aturan, maka itu bukan persoalan. Para ASN harus mendapatkan kesejahteraan yang layak. Apalagi seorang Sekda Aceh dengan bejibun tanggung jawab. Ia memerlukan tunjangan yang banyak agar bisa tetap “menyalakan mesin” “melayani” pembangunan.

Perihal kesejahteraan rakyat kelas bawah. Itu perkara lain. Bukankah semua rakyat memiliki jenis kelamin yang sama dengan para pejabat tinggi? Sama-sama agam dan sama-sama aneuk nyang geupeulahe le ma droe maseng-maseng. Rakyat tentu harus bekerja lebih keras agar bisa mendapatkan kesejahteraan yang setara dengan para pejabat. Mungkin demikian cara pandang elite terhadap pembangunan saat ini.[]

KOMENTAR FACEBOOK