Tuntut Pembatalan Revisi UU KPK, Mahasiswa Desak DPRA Surati Presiden

@aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh siang tadi melancarkan aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Gedung DPR Aceh, Rabu (25/9/2019). Dalam aksi tersebut ada empat poin penting yang menjadi tuntutan mahasiswa, di antaranya menolak revisi UU KPK.

Setelah satu jam aksi di halaman gedung rakyat tersebut, mahasiswa yang sebelumnya telah ditemui oleh Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan, akhirnya bisa masuk ke gedung utama dewan.

Kesempatan itu digunakan mahasiswa untuk berdialog lebih intens dengan anggota DPRA. Tak hanya ada Irwan Djohan, turut mendampingi juga anggota DPRA Azhari Cage, Tarmizi, dan Asnawi.

“Empat poin ini, saya kira sangat luar biasa, kalau ada yang tidak setuju dengan empat poin ini, berarti ada sesuatu, ada niat membohongi rakyat, petisi tersebut besok langsung kita kirimkan ke Presiden dan Ketua DPR RI,” kata Irwan di hadapan mahasiswa.

Merasa tak puas, mahasiswa mendesak agar Ketua DPRA Muhammad Sulaiman bisa langsung menemui mereka untuk menandatangani petisi yang telah dibuat mahasiswa. Dan bersedia turun ke jalan untuk membela kepentingan rakyat.

Selanjutnya Irwan Djohan berinisiatif menghubungi Ketua DPRA Muhammad Suliaman dan mengaktifkan loudspeaker agar percakapannya didengar langsung oleh mahasiswa. Muhammad Sulaiman yang mengaku sedang kurang sehat berjanji akan melayangkan surat sesuai dengan keinginan mahasiswa.

“Saya sedang kurang sehat, tapi saya janji akan meneruskan dan membuat surat untuk dikirim ke DPR RI, dan petisi tersebut juga sudah diserahkan ke Sekwan. Permintaan saya, akan saya teruskan surat dan tuntutan tersebut, tapi jangan meminta saya untuk turun ke jalan,” kata Sulaiman melalui telepon yang juga diperdengarkan melalui pengeras suara.

Keempat poin yang menjadi tuntutan mahasiswa Aceh agar diteruskan ke DPR RI, yaitu meminta pemerintah (presiden) untuk mangeluarkan PERPU pembatalan UU-KPK serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia; meminta DPR-RI membatalkan RUU-KUHP yang bermasalah di antaranya pasal 218, 220, 241, dan 340; meminta kepada DPR-RI mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU; dan menuntut negara untuk mengusut dan mengadili oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.

Mahasiswa juga memberi tenggat waktu sejak 25 September hingga 1 Oktober 2019 bagi DPR Aceh untuk meneruskan petisi itu ke DPR RI.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK