Penuhi Tuntutan Mahasiswa, DPRA Surati Presiden dan DPR-RI

Lautan mahasiswa di area Gedung DPR Aceh dalam aksi Kamis, 26 September 2019. @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Penuhi tuntutan para mahasiswa Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyurati Presiden Republik Indonesia dan DPR-RI terkait UU KPK dan RKUHP.

Surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda tersebut berisikan poin-poin sesuai dengan tuntutan mahasiswa yang melakukan aksi ke DPR Aceh, Kamis (26/9/2019).

Untuk itu DPRA meminta kepada Presiden dan DPR-RI agar dapat menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut. Di antaranya meminta kepada Presiden RI agar dapat mengeluarkan Perppu pembatalan Undang-Undang KPK, serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Meminta pemerintah pusat agar menghentikan kriminalisasi aktivis (HAM), rasisme Papua, dan stok militerisme,” bunyi poin dalam surat tersebut.

Surat itu juga berisikan permintaan kepada DPR RI membatalkan pasal RUU KUHP yang bermasalah, di antaranya Pasal 218, Pasal 220, Pasal 241, dan Pasal 340 pada RUU KUHP tersebut.

Bukan hanya itu DPRA juga meminta DPR RI membatalkan RUU Permasyarakatan, meminta DPR RI merevisi RUU Pertanahan agar lebih berpihak kepada rakyat, serta meminta DPR mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU.

Di samping itu berdasarkan tuntutan mahasiswa juga meminta pemerintah pusat agar mencegah dan menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK