ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Mustafa, ST, M.Si, mengatakan, saat ini DPMPTSP Aceh telah membuat brosur-brosur berisikan syarat dan mekanisme pengurusan perizinan galian C di Provinsi Aceh. Tujuannya untuk memudahkan pemohon dalam mendapatkan informasi.
“Kita DPMPTSP Aceh sudah membuat dalam bentuk brosur untuk syarat-syarat dan mekanisme pengurusan usaha pertambangan termasuk juga untuk galian C sendiri. Bagi pemohon yang belum lengkap syaratnya langsung diberikan brosur untuk dipelajari kemudian untuk dilengkapi syaratnya,” kata Mustafa kepada aceHTrend, Rabu (25/9/2019).
Mustafa menjelaskan, untuk mengurus izin usaha Galian C, syarat awalnya ada di tingkat kabupaten/kota dengan memperoleh rekomendasi dari camat, rekomendasi bupati, dan membuat berita acara di lapangan sebagai persetujuan awal dengan masyarakat sekitar, selain itu juga harus disertai syarat dari izin lingkungan.
“Setelah syarat dari kabupaten/kota lengkap semua baru diajukan ke DPMPTSP Aceh, setelah itu diverifikasi kembali. Kalau sudah lengkap kemudian diterima dan untuk selanjutnya diajukan ke Dinas ESDM Aceh yang mana alur pengurusannya sesuai dengan SOP perizinan dan SP Perizinan kita,” jelas Mustafa.
Setelah DPMPTSP Aceh menyampaikan melalui surat ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, selanjutnya dimintai pertimbangan teknis ke Dinas ESDM Aceh. Setelah dilakukan peninjauan lapangan, dipelajari administrasi maupun teknis, baru disampaikan kembali ke DPMPTSP Aceh.
“Kemudian kita baca pertimbangkan teknis yang diberikan oleh Dinas ESDM Aceh, apakah disetujui izin usaha galian C tersebut atau tidak. Kalau disetujui, kemudian kita buat SK Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi,” lanjutnya lagi.
“Sebetulnya untuk semua pengurusan izin usaha pertambangan itu sama semua. Mau galian C atau nongalian C itu sama dalam tahap dan persyaratannya,” tambahnya lagi.
Selanjutnya, setelah dikeluarkan izin usaha pertambangan eksplorasi, pemohon masih belum bisa melakukan pertambangan karena pemohon diwajibkan terlebih dahulu untuk membuat laporan eksplorasi, laporan reklamasi, laporan rencana kerja, dan anggaran, serta ada studi kelayakan.
Setelah empat dokumen laporan selesai disiapkan oleh pemohon, kemudian diajukan lagi ke DPMPTSP Aceh untuk diminta pertimbangkan teknis izin operasi produksi ke Dinas ESDM Aceh. Jika ESDM Aceh memberikan izin dalam pertimbangan teknis tadi, baru setelah itu dikeluarkan izin operasi produksi oleh DPMTSP Aceh.
“Sebelum pemohon mengambil SK Izin Operasi Produksi, maka pemohon wajib memberikan jaminan reklamasi, kalau di bawah 2 hektare sebanyak Rp5 juta yang mana dibayar langsung ke bank dengan model deposito,” sebutnya lagi.
“Dalam jangka waktu operasi produksi, pemilik usaha wajib membuat lagi laporan reklamasi, jika laporan itu tidak dibuat maka uang jaminan reklamasi akan hangus untuk negara karena dianggap pemilik usaha tersebut telah melanggar undang-undang perjanjian,” tegas Mustafa.
Mustafa juga menjelaskan, selain itu pemilik usaha juga diwajibkan untuk membuat peta pertambangan di Dinas ESDM Aceh sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Dan kemudian melakukan pembayaran retribusi peta kepada Pemerintah Aceh.
“Untuk saat ini galian C yang sudah mendapatkan izin dan sedang beroperasi cukup banyak dan semuanya tersebar ke semua 23 kabupaten/kota di Aceh. Untuk sekali pengurusan izin galian C paling lama diberikan izin operasi produksi selama dua tahun,” sebutnya lagi.[]
Editor : Ihan Nurdin
