Ombudsman: Optimalkan Fungsi Wali Nanggroe Aceh

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin mengatakan perlunya optimalisasi peran Wali Nanggroe sebagai figur sentral pemersatu masyarakat Aceh. Dalam kapasitas tersebut, Wali Nanggroe Aceh diharapkan meningkatkan perannya untuk memberikan saran, nasihat, arahan, dan pertimbangan baik kepada Pemerintah Aceh, DPRA, atau Pemerintah Pusat terkait kebijakan yang akan diberlakukan terhadap masyarakat Aceh.

“Sebagai Kepala Ombudsman RI Aceh, saya menyampaikan bahwa eksistensi Wali Nanggroe harus diterima sebagai hasil kesepakatan perdamaian Aceh, sehingga tak boleh lagi ada yang mempersoalkan keberadaannya,” ujar Taqwaddin dalam workshop hasil kajian Ombudsman RI Aceh tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Wali Nanggroe di The Pade Hotel, Sabtu (28/9/2019).

Apalagi katanya, eksistensi Lembaga Wali Nanggroe sudah tegas diatur baik dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ProVinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, maupun dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Namun demikian, diakui memang keberadaan Wali Nanggroe belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini, khususnya dalam hal memberikan pelayanan jasa berupa nasihat, arahan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintahan Aceh.

Hal ini menyebabkan, dalam beberapa kali terjadinya perselisihan antara Gubernur Aceh dengan DPRA, tidak segera diredam oleh Wali Nanggroe, begitu juga dengan permasalahan antara Majelis Adat Aceh dan Plt Gubernur juga tidak diselesaikan oleh Wali Nanggroe, sehingga diselesaikan oleh Ombudsman dan bahkan dilanjutkan ke PTUN.

Workshop tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, LSM yang konsen pada masyarakat adat, dan aktivis perempuan.

Salah satu peserta workshop, Ketua Majelis Adat Gayo, Tgk M Yusin Saleh, mengharapkan adanya optimalisasi peran Wali Nanggroe dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat Aceh.

“Sebaiknya, Wali Nanggroe jangan lagi dari unsur partai politik dan jangan hanya seakan-akan untuk masyarakat Aceh pesisir timur saja, tetapi Wali Nanggroe harus juga mengayomi kami masyarakat tengah dan tenggara Aceh,” ujar Tgk M. Yusin Saleh.

Workshop hasil kajian Ombudsman ini juga menghadirkan Dr Sulaiman Tripa sebagai narasumber yang juga menyarankan agar Wali Nanggroe mengefektifkan pembentukan reusam dan memerankan diri sebagai “ureung tuha” Aceh yang memiliki kewenangan menyampaikan pandangan, arahan, nasihat, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK