Oleh Bung Alkaf
Aksi unjuk rasa, yang digerakkan oleh mahasiswa beberapa hari terakhir – dan masih akan berlanjut di hari-hari ke depannya –memiliki dua dimensi, yaitu moral dan politik. Dua dimensi itu kemudian, diletakkan harus dalam beberapa konteks. Pertama, tentu saja, kegaduhan politik yang dimulai sejak tahun 2014. Ada pembelahan yang sangat terang benderang, antara dua kelompok. Keduanya saling bersahut. Memekakkan telinga. Kedua, kritikan demi kritikan rezim sipil Jokowi, yang memulai dengan optimisme namun di akhir disambut dengan pesimisme di akhir kepemimpinannya.
Namun, Jokowi, kembali memenangkan perlehatan Pilpres secara sah. Dia akan dilantikan menjadi presiden lima tahun berikutnya. Jokowi kini, berada dalam desakan publik, terutama berkenaan dengan revisi UU KPK, dan beberapa rancangan lainnya, seperti KUHP, yang dipersepsikan memiliki masalah besar dalam konteks kehidupan modern. Ketiga, tentang dinamika gerakan mahasiswa yang terbentuk pasca rezim Suharto yang tidak imun dari kepentingan partai politik.
Satu hal yang sebenarnya tidak asing dalam tradisi politik Indonesia, terutama sejak era demokrasi liberal, dimana pertautan keduanya, antara mahasiswa dan partai politik, itu terang benderang.
Konteks di atas penting untuk menguji mahasiswa sebenar-benar sebagai gerakan moral. Yaitu sebuah gerakan yang hadir untuk memperjuangkan kehendak rakyat. Namun, apa yang menjadi ukuran, bahwa sebuah aksi massa yang digerakkan adalah benar-benar sebagai pembelaan kepada rakyat? Apakah kita tidak boleh curiga dengan kepentingan politik yang disusupkan. Jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu adalah gagasan dan konsepsi, yang menjadi agenda tuntutan gerakan mahasiswa, sebagai penanda. Bukan yang lain.
Hal demikian yang harusnya terlihat dari demonstrasi demi demonstrasi tahun 2019 ini. Dengan memunculkan tuntutan agar pengelola negara untuk kembali kepada jalannya reformasi. Tidak mencla-mencle. Lalu, muncullah tuntutan menyelamatkan KPK dari pelemahan, meminta pembatalan UU yang mengekang kebebasan sipil, menghentikan kekerasan di Papua, menyelesaikan persoalan pembakaran hutan dan normalisasi peran militer.
Namun masalahnya muncul di sini, apakah gerakan moral nantinya akan berganti haluan menjadi gerakan politik, ketika tuntutan itu tidak semuanya kabulkan. Lalu apakah gerakan politik yang diusung mahasiswa itu nanti– hal yang sebenarnya dikriyik oleh Daoed Joesoef, menjadi hulu ledak di atas panggung politik Indonesia.
Pertanyaan demikian, perlu diapungkan, karena rentetan peristiwa sejarah politik Indonesia kontemporer, hampir-hampir, menuliskan narasi yang sama: perubahan yang awal mula digerakkan oleh mahasiswa, kemudian dibajak. Gerakan mahasiswa dan pemuda selalu tersungkur di kaki elit, entah itu sipil maupun militer.
Pengecualian pada Proklamasi kemerdekaan, yang juga saling menghadap-hadapkan golongan tua dan golongan muda, peristiwa politik lain menegaskan narasi pembajakan itu.
Setelah Tritura, berlanjut dengan desakan demi desakan oleh mahasiswa, yang berakhir pada pergantian kepemimpinan nasional. Mahasiswa lalu berada di luar perubahan yang didorongnya – walaupun ada juga yang mengikuti arus perubahan itu. Lalu, di tahun 1998, setelah setahun sebelumnya struktur ekonomi nasional luluh lantak oleh krisis, mahasiswa kembali bergerak. Tidak hanya menuntut perekonomian diperbaiki seperti semula, namun lebih dari itu, ada perubahan besar yang harus diwujudkan, yaitu menjadi negara demokratis. Satu tuntutan yang tidak mungkin dikabulkan oleh penguasa rezim, yang berujung kepada pergantian kepemimpinan nasional. Lagi-lagi, reformasi itu dibajak, bahkan oleh orang-orang yang dahulunya di lingkaran rezim lama. Mereka, malah ikut bersorak-sorai kegirangan, dan ikut menumpang kapal reformasi itu. Pengalaman yang kurang lebih sama terjadi di Aceh, ketika perubahan politik diakukan oleh desakan besar mahasiswa, akhirnya juga, dibajak oleh elit, politisi dan kelompok berbedil baik yang kota maupun di hutan.
Lalu,ke mana hiruk pikuk 2019 akan berlabuh, apakah tuntutan hanya berhenti kepada desakan agar reformasi dikembalikan ke relnya, dengan tekanan dari luar mekanisme prosedural. Atau, seperti rentetan peristiwa di atas, bergerak menjadi gerakan politik.
Namun, kita harus kembali mengetengahkan konteks dalam laku politik. Konteks yang diperlukan untuk menjadikan segala dinamika politik ini, tidak malah mengombang-ambing apa yang sudah nyata baik. Konteks yang dimaksud adalah wajah Indonesia setelah Pilpres 2014, dan ditambah keriuhan pada Pemilu lima tahun setelahnya, hampir-hampir, bangsa ini kehilangan, kepada siapa legitimasi moral kita letakkan. Hampir semua, apapun golongannya, adalah bagian dari keterbelahan yang semakin menganga.
Walau demikian, kita tetap harus memiliki pegangan, untuk memastikan negara ini tetap bisa berjalan ke depan. Pegangan itu adalah demokrasi. Tepatnya, prosedur demokrasi, dengan segala turunan, dengan prinsip dasarnya, konsensus.
Mengabaikan hal demikian, apalagi dengan membajak jalannya demokrasi, maka kita harus membayar itu, bahkan dengan sangat mahal.
