Wejangan Terakhir Muhammad Sulaiman sebagai Ketua DPRA Periode 2014-2019

Ketua DPRA Muhammad Sulaiman (kanan) bersama Wakil Ketua DPRA Sulaman Abda (tengah) dan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah (kiri) @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua DPR Aceh periode 2014-2019, Muhammad Sulaiman menitipkan beberapa pesan atau wejangan kepada anggota legislatif periode 2019-2024 yang telah dilantik dan diambil sumpahnya dalam rapat paripurna dewan hari ini, Senin (30/9/2019).

Pertama, anggota legislatif periode selanjutnya diminta untuk memperkuat Lembaga Wali Nanggroe sebagai menifestasi dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Selanjutnya, memperjuangkan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang belum sepenuhnya direalisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Untuk maksud itu kami (periode sebelumnya-red) telah membentuk kajian dan advokasi MoU dan UUPA dengan keputusan Pimpinan DPR Aceh Nomor 16/PMP/DPRA/2019, yang terdiri atas para akademisi dan praktisi guna menuliskan naskah akademik tentang sejarah lahirnya serta pembentukan MoU Helsinki dan UUPA, dengan memperhatikan hambatan dan tantangan yang didapat selama ini, dalam implementasi serta dampaknya bagi kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar Sulaiman dalam pidatonya dalam rangka pemberhentian anggota DPR Aceh masa jabatan 2014-2019.

Ia berharap, naskah tersebut bisa terus dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada lembaga dan kementerian di Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

Sulaiman juga berpesan, dalam perjuangan lanjutan atas dasar kewenangan dan pendapatan Aceh yang termuat dari kekhususan MoU Helsinki dan UUPA itu nantinya, dapat diformulasikan landasan dan dasar pemikiran agar pemberian Dana Otonomi Khusus untuk Aceh dapat diperjuangkan keberlanjutannya dimulai dari sekarang, sehingga tidak akan berakhir pada tahun 2027.

Dalam rentang lima tahun terakhir kata Sulaiman, anggota legislatif dinilai telah memberikan pengabdiannya kepada rakyat Aceh melalui fungsi utama dewan, yaitu fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Ia juga menyentil mengenai kejadian miris yang pernah dialami salah satu anggota dewan menjelang akhir masa tugasnya, yaitu kekerasan yang dialami oleh Azhari Cage. Sulaiman berharap kejadian serupa tidak terulang kembali ke depan.

“Proses politik  serta dinamikanya dalam  konflik regulasi  antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah  Pusat, biarlah menjadi domain atau ranah politik dan tidak dibawa menjadi kasus hukum serta domain kriminal. Kita semua berada dalam rumah yang sama  yaitu  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Semua partai serta anggotanya yang terpilih dalam DPR Aceh ini adalah berlandaskan dan berazas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak layak dan tidak cerdas kita saling melakukan klaim  bahwa  saya lebih NKR dari yang lainnya, guna harmonisasi dan merekat persatuan dan  kesatuan   masyarakat dan bangsa dalam NKRI ini,” ujarnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK