Buruh Aceh Tolak Kenaikan Iuran BPJS

@aceHTrend/Hendra Keumala

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Massa dari Aliansi Buruh Aceh melakukan aksi penolakan rencana pemerintah yang melakukan revisi UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen oleh pemerintah.

Penolakan tersebut disampaikan para buruh di Halaman Kantor Gubernur Aceh. Aksi itu juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, Rabu (02/10/2019).

Koordinator aksi, Habibi Inseun mengatakan, seharusnya negara melindungi warganya dengan menyediakan fasilitas kesehatan gratis, bukan malah menaikkan biaya kesehatan. Di samping itu juga perlunya membuka lapangan kerja yang luas dan menjadi penghasilan yang memadai.

“Kami juga mendesak pemerintah agar memenuhi janjinya untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya mekanisme penepatan upah minimum, dikembalikan melalui rekomendasi dewan pengupahan berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak,” kata Habibi saat menyampaikan aspirasinya.

Di samping itu massa juga menolak Kepmen Nomor 228 Tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, dan mendesak Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan peraturan gubernur terhadap turunan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

“Kami juga mendorong pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan di Aceh,” ujar Habibi.

Selain menyampaikan aspirasi ke kantor gubernur, massa juga menyampaikan aspirasi di halaman DPR Aceh. Usai menyampaikan aspirasi masa membubarkan diri dengan tertib.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK