Walau Kantongi Izin Lokasi, Perusahaan Tak Serta Merta Kuasai Lahan

Prosesi sidang di Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nagan Raya, Selasa (1/9/2019).

ACEHTREND.COM, Suka Makmue- Saksi ahli bidang pertanahan, Dayat Lembong, yang diajukan oleh PT Kalista Alam, mengatakan bahwa walau perusahaan telah mengantongi izin lokasi, tapi tidak serta merta dapat langsung memasuki kawasan tersebut. Perusahaan harus melakukan pembebasan.

Hal ini dikatakan Lembong pada gelar perkara sidang gugatan 10 warga Gampong Pulo Kruet, Darul Makmur, Nagan Raya, Selasa (1/9/2019) di Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nagan Raya. Gugatan warga tersebut ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku tergugat 1, PT Kalista Alam selaku tergugat 2 dan Yayasan HAKA selaku tergugat intervensi.

Gugatan itu atas pembatalan eksekusi lahan milik PT Kalista Alam oleh KLHK dengan nomor perkara: 01/pdt-bth/pnskm/2019.

Dayat Lembong yang merupakan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, di dalam keterangannya mengatakan penguasaan tanah atau lahan oleh seseorang atau perusahaan, terjadi setelah seseorang atau perusahaan tersebut mendapatkan sesuai dengan penggunaannya dan setelah adanya pembebasan atas tanah tersebut.

“Izin lokasi ini sebenarnya kan sebagai syarat lokasi sebelum dilakukan pembebasan. Maka si perusahaan melakukan survey ke lokasi untuk melihat sesuai atau tidak lokasi dengan yang tertera pada SK izin lokasi, sebelum dilakukan pembebasan hak atas tanah pada perorangan,” ucap Lembong.

Menyangkut dengan izin lokasi yang diterbitkan pemerintah, kata dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Nomor 2 Tahun 1999, merupakan izin yang diberikan pada perusahaan untuk keperluan tanah dalam rangka penanaman modal dan berlaku juga terkait izin perubahan hak atas pembebasan tanah yang akan dipakai untuk kepentingan perusahaan.

Sebelum dikeluarkan izin lokasi oleh pemerintah terhadap perusahaan, maka pemerintah selaku pemberi izin lokasi,harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan atas hak seseorang yang masuk dalam izin lokasi.

Sehingga jika dalam kegiatan pembebasan yang dilakukan, pemilik tidak bersedia, maka wajib bagi pemerintah selaku pemberi izin mengeluarkan tanah tersebut dari izin lokasi yang akan diterbitkan bagi perusahaan tersebut. Artinya hak atas tanah tersebut harus dihargai dan sah menurut aturan hukum.

Apabila perusahaan telah memiliki izin lokasi dan perusahaan tersebut juga mendapatkan izin usaha perkebunan atau IUPb. Perusahaan tetap tidak dapat menggarap lahan tersebut sebelum adanya penyelesaian terhadap tanah yang masih dimiliki orang lain tersebut.

Dalam keterangannya ahli ikut menerangkan terkait Surat Izin Usaha Budidaya Perkebunan Nomor 252/BP2T/5322/2011, yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, menurutnya sesuai keterangan yang ia berikan sebelumnya, bagi masyarakat yang tidak bersedia dibebaskan lahannya maka dikeluarkan dari area izin.

Dalam surat gubernur tersebut, tambah Lembong, juga diberikan tanggung jawab kepada perusahaan untuk menyelesaikan atas segala permasalahan selambat-lambatnya dalam masa dua tahun setelah izin tersebut diterbitkan.

Menurutnya, dari penjelasan tersebut, ia menyimpulkan perusahaan belum memiliki haknya jika belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Apabila perusahaan belum mendapatkan hak atas tanah tersebut, maka perusahaan tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas persoalan yang timbul.

“Apabila terjadi kerusahan lingkungan atas tanah atau lahan yang belum ada hak dari sebuah perusahaan, lantaran belum diselesaikannya pembebasan serta izinnya ikut dicabut. Maka tanggung jawab atas kerusakan lingkungan di atas lahan itu merupakan tanggung jawab pemilik yang menguasai lahan tersebut.”

Dalam sidang tersebut, Lembong menolak memberikan keterangan lanjutan terkait dengan ada tidaknya tindakan pidana, jika terjadi kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan di lokasi izin yang diperoleh perusahaan. Penolakan itu karena dia bukan ahli pidana.

Sidang yang dipimpin oleh ketua Majelis Arizal Anwar, dengan hakim anggota Edo Juliansyah dan Rosnainah tersebut, hadir selaku kuasa hukum penggugat Ibenk Saifuddin Rani, Herman. Dari KLHK hadir Wijayadi Bagus serta Saipuddin Akbar, untuk tergugat PT Kalista Alam hadir kuasa hukumnya Ridho dan Ria Ramadani. Sedangkan dari tergugat intervensi hadir Nurul Ikhsan, J Halim Bangun, dan Muhammad Fahmi.

Usai mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh PT Kalista Alam, majelis hakim kebali menunda sidang tersebut, dan akan dilanjutakan kembali, Selasa, (8/10/2019).