ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dengan adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Aceh diharapkan menjadi kiblat Indonesia dalam menerapkan sistem lembaga keuangan syariah. Hal itu disampaikan oleh Diretur Utama Komite Nasional Keuangan Syariah, Ronald Rulindo, dalam Dialog Publik Ekonomi Keuangan Syariah di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, pada 1-2 Oktober 2019.
“Di mana Indonesia sebagai negara yang umat muslimnya terbanyak di dunia. Maka UU tersebut kita cita-citakan untuk dibuat juga di Indonesia,” kata Ronald.
Ia berharap Qanun LKS bisa berjalan dan diterapkan dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh KNKS dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), didukung oleh Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam Regional Sumatra Bagian Utara atau FoSSEI Sumbagut.
Maulana Putra dari FoSSEI mengatakan, selama dua hari kegiatan tersebut diisi dengan FGD bersama lembaga-lembaga keuangan dan berbagai elemen pemerintah di Aceh yang berlangsung di Kyriar Muraya. Selanjutnya diisi dengan seminar yang diikuti peserta dari berbagai instansi dan mahasiswa di Bank Indonesia.
“Diskusi ini dihadiri oleh berbagai elemen dari unsur pemerintahan, perbankan, dan pelaku industri lainnya di Aceh,” ujar Maulana.
Seperti diketahui, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau Qanun LKS saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Qanun ini wajib diterapkan mulai 2 Januari 2022 dan oleh karena itu, semua bank dan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dikonversikan ke sistem syariah.
Saat ini, sebanyak 12 Bank Umum Konvensional (BUK) dan 5 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan total cabang keduanya mencapai 46 cabang telah memulai melakukan penyesuaian prosedur. Pelaksanaan qanun ini diyakini akan mendorong pertumbuhan LKS dan ekonomi syariah secara signifikan.[]
