Hendra Budian: Perekonomian Aceh Lebih Prioritas Ketimbang Bendera

Hendra Budian @Serambi Indonesia

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Politisi Partai Golkar, Hendra Budian, yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR Aceh akan mendorong penyusunan agenda yang dinilai penting bagi Aceh di masa mendatang. Di antaranya fokus pada upaya mendongkrak perekonomian untuk kesejahteraan rayat Aceh, yakni program-program yang bisa menggantikan sumber dana Otsus Aceh yang akan segera berakhir.

“DPRA baru harus menyusun agenda penting dan krusial bagi Aceh di tahun mendatang, bicara kewenangan dan kekhususan Aceh tidak hanya soal bendera dan lambang, tapi banyak kewenangan lain yang bisa mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan Rakyat,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend, Jumat (4/10/2019).

Ia menambahkan, Aceh mulai saat ini harus sudah punya konsep yang jelas dan terukur terhadap potensi ekonomi sebagai solusi alternatif setelah dana Otsus berakhir.

“Bagi saya tidak cukup alasan jika Aceh setelah berakhirnya dana Otsus akan mengalami persoalan ekonomi serius, karena kita telah mendapatkan kewenangan besar di sektor energi, baik energi migas (unrenewable) maupun energi baru terbarukan,” katanya.

Misalnya, lanjut Hendra seperti hidropower, solar cell, geothermal, perikanan, dan lain-lain merupakan jawaban yang amat tepat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Saya berharap dukungan masyarakat untuk mendorong agar Pemerintah Aceh bisa fokus pada agenda-agenda pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kita rawat perdamaian ini dengan mengawal proses pembangunan ke arah yang lebih baik,” katanya.

“Saya ingin mendorong agenda-agenda prioritas menjelang berakhirnya dana Otsus Aceh, ini yang penting bagi kita semua, kita bicara prioritas,” jelasnya.

Terkait kelanjutan polemik Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang, Hendra mengatakan pihak DPRA hanya mengikuti proses saja karena qanun tersebut telah selesai.

“Qanun itu kan sudah selesai dan sudah dikoreksi di pemerintah pusat, jadi usul saya, biarlah menjadi keputusan elite politik yang ada di Aceh dan di pusat,” katanya menjawab aceHTrend, Jumat (4/10/2019).[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK