ACEHTREND.COM, Banda Aceh – UNICEF Perwakilan Aceh bersama Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) Aceh melaksanakan lokakarya peran tokoh agama dan tokoh adat di Aceh dalam upaya pemenuhan hak anak dan penyelesaian masalah anak Aceh yang berlangsung di Aula MPU Aceh, Sabtu (5/10/2019).
Acara ini menghadirkan tokoh agama dan tokoh adat dari delapan kabupaten/kota di Aceh, yaitu Kota Sabang, Aceh Jaya, Singkil, Simelue, Gayo Lues, Aceh Selatan, Pidie, dan Nagan Raya. Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Aceh, Biro Isra, dan beberapa lembaga swadaya dan tokoh masyarakat yang konsen terhadap program anak dan perempuan.
Kegiatan lokakarya ini merupakan bentuk dari salah satu upaya bersama dalam meningkatkan pemahaman tokoh adat dan tokoh agama ,mengenai situasi pemenuhan hak anak di Aceh, serta mencari solusi dan menjawab tantangan dalam pemenuhan hak anak di Aceh.
Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali saat membuka acara itu mengatakan, Pemerintah Aceh sudah melahirkan beberapa qanun yang berpihak pada anak, seperti Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelestarian Adat di Aceh yang di dalamnya terdapat pasal-pasal tentang Perlindungan Anak, Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah Aceh.
Tgk Faisal Ali juga berharap bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk tokoh agama dan tokoh adat.
Berbicara tentang anak, adalah berbicara tentang masa depan, kata Tgk Faisal, anaklah yang akan mengisi kehidupan di dunia kelak.
“Anak Aceh itu harus sehat secara akhlak, akidah, tangguh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sejahtera,” kata Tgk Faisal.
Berbagai permasalahan terkait hak anak saat ini dinilai sudah cukup mengkhawatirkan. Aceh tercatat memiliki angka balita stunting ketiga terbanyak di Indonesia. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor yang langsung berkaitan dengan gizi ibu hamil hingga seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), sanitasi dan akses air bersih, penyakit infeksi berulang, hingga ketersediaan pangan dan kondisi sosial ekonomi.
Selain itu, rendahnya cakupan imunisasi pada anak di Aceh berisiko menyebabkan infeksi berulang dan wabah Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) karena tidak adanya kekebalan kelompok di masyarakat. Di lain pihak, kasus kekerasan terhadap anak di Aceh juga cukup tinggi, bahkan angkanya merupakan yang tertinggi ketiga di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, dengan kasus kekerasan seksual pada anak menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan.
Sementara itu Muhammad Afrianto Kurniawan, mewakili UNICEF Perwakilan Aceh mengatakan bahwa UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Aceh mendukung upaya pemenuhan hak anak, di antaranya penurunan angka malnutrisi/stunting di Aceh dan pencegahan kekerasan terhadap anak.
Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab setiap pihak, yaitu orang tua, keluarga, pemerintah daerah, dan setiap unsur masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi dan dijamin pemenuhannya.
Hendra Lesmana Koordinator Program Flower Aceh selaku mitra pelaksana kegiatan melaporkan bahwa kegiatan yang dihadiri oleh MPU, MAA, dan berbagai unsur terkait pemenuhan hak-hak anak berjalan lancar, dan berharap kegiatan ini mampu membangun pemahaman akan pentingnya peran bersama dalam pemenuhan hak anak di Aceh.
Lokakarya tersebut turut dihadiri oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, Firdaus D. Nyak Idin. Komisioner KPPAA sangat mengapresiasi MPU atas kegiatan tersebut.
“Peran MPU sangat dibutuhkan dalam upaya-upaya membangun pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Aceh. Salut untuk MPU. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin berkembang,” kata Firdaus.[]
Editor : Ihan Nurdin
