Perempuan, Penentu Kemajuan Aceh

Muhajir Juli. (Ist)

Oleh Muhajir Juli

Bila di masa lampau kita mengenal perempuan Aceh yang disimbolisasikan melalui sosok Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Meurah Intan, dan lainnya, sebagai perempuan tangguh dan taat beragama, sekarang citra itu telah masuk museum. Kini, perempuan Aceh telah banyak yang menjelma sebagai pengedar narkoba.

Dalam buku Perempuan Dalam Masyarakat Aceh:Memahami Beberapa Persoalan Kekinian, yang diterbitkan oleh Logica dan Aceh Research Training Institute dan Puslit IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009, disebutkan Islam menjadi pilar yang sangat penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat Aceh sepanjang sejarah, termasuk dalam hal status dan peran perempuan. Salah satu aspek yang paling sering dikemukakan oleh para ahli yang meneliti Aceh dalam hal ini bahwa komitmen keislaman yang hidup dalam masyarakat Aceh tidak mengurangi independensi ekonomi dan juga fleksibilitas kehidupan perempuan.

Hasil penelitian James T. Siegel (1969) menyebutkan bahwa kondisi sosial perempuan Aceh secara umum independen dan punya posisi tawar yang baik dalam keluarga. Hal yang sama juga ditulis oleh sejarawan Aceh Teuku Sjamsuddin (1987) dalam buku Manusia dan Kebudayaan Indonesia.

Di masa lalu, ketika masyarakat Aceh masih menganut pemahaman bila lelaki harus merantau dan perempuan tinggal di gampong, menunjukkan andil perempuan yang tinggi dalam manajemen keluarganya. Dalam konteks ini, perempuan bukan hanya menjadi pekerja domestik, tapi juga harus menjadi pelaku ekonomi sekaligus guru bagi anak-anak di rumah. Maka wajar bila dulu, hubungan anak dan ibu lebih kental (dekat) ketimbang anak dengan ayah.

Pun ketika budaya lelaki pergi merantau itu secara perlahan mulai luntur di masyarakat Aceh, peran ganda yang dikerjakan perempuan tidaklah berkurang. Bahkan justru bertambah karena kehadiran suami yang harus mereka “rawat”sepanjang hidupnya. Dalam budaya Aceh yang menganut patriakhi, bukanlah hal lazim bila suami ikut membantu mengerjakan tugas-tugas domestik yang selama ini kadung dianggap sebagai domain perempuan. Seperti memasak, berbelanja, mencuci baju, membersihkan rumah, mengasuh anak dan sebagainya. Tapi di sisi lain, perempuan kerapkali–bahkan sudah lazim–ikut membantu pekerjaan suami di ladang, sawah dan di sektor-sektor lainnya.

***
Kini, zaman telah berubah. Kisah-kisah heroisme perempuan Aceh telah lama padam. Justru, kondisi berbalik. Perempuan secara tersurat nyata-nyata dilarang untuk berkiprah lebih jauh. Bila ada yang tampil ke ruang publik sebagai pemimpin, misal menjadi camat, anggota DPR, apalagi mencalonkan diri sebagai bupati, sungguh akan di-bully habis-habisan. Berbagai argumen diajukan untuk menolak perempuan tampil sebagai pemimpin. Mereka tak peduli betapa soal itu timbul perbedaan pendapat para ulama tentang kepemimpinan perempuan di dalam sistem demokrasi.

Semakin ke sini, semakin nyata terlihat tumbuh suburnya pikiran jumud bila perempuan tak pernah benar. Bila perempuan benar, maka kembali ke pasal 1. Dalam panggung politik, pikiran ini terlihat disemai dan dipupuk, karena bila perempuan menyadari betapa besarnya kekuatan mereka, maka panggung untuk para lelaki akan semakin kecil. Hal ini diperparah lagi oleh kenyataan bila beberapa perempuan yang berhasil mendapatkan panggung politik, pola pikirnya tidak lebih bagus dari lelaki. Setali tiga uang. Sama saja.

***
Saya mulai khawatir melihat masa depan Aceh. Setiap bulan ada saja berita tentang tertangkapnya perempuan Aceh yang menjadi kurir sabu-sabu. Juga tentang penangkapan pesta narkoba yang melibatkan perempuan Aceh.

Mengutuk mereka bukanlah jalan keluar yang beradab. Karena apa yang terjadi hari ini merupakan manivestasi kekeliruan yang terjadi di masa lampau. Mengapa perempuan Aceh sudah sedemikian rusak moralnya? Tentu ini sangat erat kaitannya dengan pola asuh dan asih di tahun-tahun silam.

Ada yang timpang sejak orang Aceh melihat dan menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Kaum hawa yang dipersepsikan lemah, penuh kesalahan dan biang dari semua petaka, telah menyebabkan mereka terabaikan dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia. Penempatan perempuan sebagai warga kelas dua di dalam sistem sosial, telah menjadikan mereka sebagai kelompok termarjinalkan. Dari sanalah petaka dimulai.

***

Di zaman ketika Aceh masih menempatkan perempuan “setara” dengan laki-laki, maka muncullah perempuan-perempuan hebat seperti Cut Nyak Dhien; Cut Meutia; Keumalahayati; Pucot Meurah Intan dan lain sebagainya. Juga bila ditarik jauh ke belakang, juga ada para sultanah Kerajaan Aceh Darussalam dan Samudera Pasee.

Iklim politik di masa itu yang ikut menempatkan perempuan sebagai aset penting pembangunan, telah berhasil membentuk Aceh sebagai kawasan penting di Asia Tenggara dan juga dalam politik dakwah Islam.

Keunggulan sebuah bangsa selalu dilatarbelakangi oleh hebatnya para wanita yang ada di dalam komunitas bangsa tersebut. Hebatnya orang-orang Aceh di masa lampau karena ibu-ibu mereka adalah perempuan “pilih tanding”.

Mengapa demikian? Karena sebuah peradaban selalu dimulai dari komunitas terkecil yaitu keluarga. Peran pendidikan anak-anak selalu dipegang dan dijalankan oleh kaum hawa. Laki-laki yang setiap harinya berkewajiban mencari nafkah di luar rumah, tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga seberapapun hebatnya seorang lelaki, andaikan ia memiliki istri yang lemah secara intelektual, maka dipastikan keluarga si lelaki tersebut akan timpang.

Saya kira, kalau kita sepakat untuk memgembalikan Aceh sebagai daerah yang maju, maka satu hal yang harus dilakukan adalah:selamatkan perempuan. Bagaimana caranya? Saya tentu belum membuat perencanaan tentang itu. Tapi saya hanya punya saran, pemerintah dan semua otoritas politik sudah harus merancang blue print tentang masa depan Aceh dan masa depan perempuan Aceh.

Percayalah, bila perempuan Aceh ditempatkan kembali pada penghormatan yang setara dengan laki-laki, artinya sudah mendapatkan kembali pengetahuan yang mumpuni dunia dan akhirat, Allah akan kembali membuka jalan bagi kita untuk meraih kembali kemajuan yang pernah ditoreh para indatu. Bila kita ingin 50 tahun lagi Aceh menjadi entitas yang hebat, maka sejak 2020 rencana itu sudah harus disusun dan 2021 mulai dijalankan.

Ketika kita tidak pernah bertanya mengapa widuri tumbuh subur di tepi pantai, maka 1001 manfaatnya tidak pernah akan kita tuai. []

Penulis adalah CEO aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK