Sejarah Aceh Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

Processed with VSCO with preset

Oleh Muhammad Zaldi*

Sejarah adalah masa lalu, ambilah keputusan berdasarkan masa depan.(Greg S.Reid)

Begitulah yang terjadi di Aceh saat ini, di mana anak bangsa teulebeh tueh rueng donja tak mengerti seluk beluk terkait literatur sejarah Aceh. Sejatinya sejarah Aceh tidak hanya sebatas tentang para pahlawan nasional seperti: Teuku Umar, Tgk Chik Di Tiro, Cut Nyak Dhien, Laksamana Malahayati dan lainnya. Padahal sejarah Aceh lebih dari sekedar nama-nama pahlawan, hal ini yang menjadi kecemasan dan keresahan penulis terkait dengan krisis identitas pada generasi muda Aceh.

Dalam kesempatan ini semoga keresahan ini menjadi aspirasi kepada semua pihak terkait tentang hal ini. Kita perlu memperjelas bagaimana sejarah Aceh yang sebenarnya tanpa ada satu peristiwa pun yang disembunyikan. Dengan mengerti sejarah Aceh yang sebenarnya sehingga dapat menjaga generasi muda dari pengaruh globalisasi yang sangat gencar dan berkembang pesat.

Aceh dengan segala yang dimilikinya, dengan segala pengaruhnya, dengan segala sumbangsihnya pada republik ini harusnya mendapat apa yang sepantasnya di dapatkan. Kekhususan Aceh tidak boleh hanya sebatas faktor ekonomi dan politik, tetapi juga harus membahas tentang Sejarah Aceh. Peradaban pada tempo dulu harus diketahui oleh generasi Aceh masa kini hingga masa depan, tidak boleh ada alur cerita yang terputus.

Selama ini kita melihat dan merasakan bahwa di sekolah-sekolah di setiap tingkatan dari SD/MI, SMP/MTsN, dan SMA/SMK bahkan hingga bangku kuliah bahwa sejarah yang diajarkan hanya sebatas sejarah Indonesia dari masa penjajahan Belanda, Portugis, Jepang hingga kemerdekaan. Tak ada satu aspek pun yang menyentuh tentang dinamika sejarah Aceh, sebut saja misalnya konflik DI/TII dan konflik GAM, mengapa hal ini tak pernah di bahas dan di masukan dalam kurikulum.

Miris sekali rasanya melihat generasi muda Aceh yang buta akan sejarah bangsanya, di masa depan siapa yang akan menjadi Aceh? Hal ini sangat menakutkan ketika dalam kurikulum hanya diajarkan sejarah Indonesia secara garis besar.

Bangsa Aceh punya sejarah lebih panjang dari negara ini. Kita tak bisa terus menerus menunggu dan cenderung menjadi feodalistik dengan terus mengangguk atas perintah dari Pusat. Kemerdekaan Negara ini adalah atas peran Aceh, sehingga tidak bisa Pemerintah Pusat mengintervensi terlalu dalam tentang kurikulum pendidikan di Aceh. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan, Aceh berhak atas segala keinginan, yang mana keinginan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Bukankah amanat UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Lalu mengajarkan Sejarah Aceh secara komprehensif adalah sebuah tekad kita untuk aktualisasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam hal ini kita perlu mendorong peran dari Komisi V (lima) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membidangi terkait pendidikan, sains, dan tekhnologi untuk membuat regulasi terkait hal ini. Peran dari Pemerintah Aceh juga sangat dibutuhkan, agar menghasilkan regulasi yang kuat dan dapat diaplikasikan di instansi-instansi pendidikan.

Sejarah Aceh harus diabadikan setiap saat tanpa dilucuti sedikitpun, sehingga generasi muda menjadi generasi muda yang turi droe, tuoeh droe, tusoe droe, dan cenderung peka terhadap problem sosial yang terjadi antara Aceh dan Nasional. Generasi muda harus berani menjadi acehnese sebelum menjadi republiken.

Besar harapan tulisan ini dapat menjadi aspirasi dari keresahan yang mungkin tidak hanya dirasakan oleh penulis, sehingga kita dapat membangun peradaban Aceh yang hebat. Krisis identitas adalah wujud nyata bahwa bangsa kita sedang dijajah oleh globalisasi, dunia barat atau bahkan saudara muda!

Muhammad Zaldi, Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP UIN Ar-Raniry.
Email: Muhammadzaldi1001@gmail.com

KOMENTAR FACEBOOK