Dibeli dengan Utang, PT PIM Sebut Tak Mungkin Hibahkan Aset Eks PT AAF

Demo Forpemda di depan gerbang PT PIM, Senin, 7 Oktober 2019 @aceHTrend/Mulyadi Pasee

ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Manajer Humas PT PIM, Nasrun, menjelaskan bahwa aset milik eks PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) dan perumahan baru, dibeli PT PIM melalui utang bank sebesar Rp711 miliar dengan bunga yang ditanggungkan dalam setahun sebesar Rp72 miliar. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar lokasi tersebut dapat digunakan untuk pengembangan industri PT PIM agar mendatangkan investor.

Pernyataan itu disampaikan Nasrun melalui keterangan yang diterima awak media, Senin (7/10/2019).

Nasrun juga mengatakan, bila informasi tersebut telah dijelaskan kepada Forum Pemuda Dewantara (Forpemda) dalam dua kali pertemuan pada 18 dan 25 September 2019.

“Terkait tuntutan peserta aksi damai dari Forpemda, PT PIM akan melakukan pertemuan dengan empat direksi pada 10 Oktober 2019 nanti,” kata Nasrun.

Nasrun menjelaskan produksi pupuk urea beberapa tahun ke depan tidak ekonomis lagi, lantaran disebabkan harga bahan produksi baku berupa gas yang tidak kompetitif. Apalagi ada rencana pemerintah untuk mengalihkan pupuk bersubsidi langsung ke patani.

“Dengan adanya investor membangun industri di lahan eks PT AAF yang baru dibeli PT PIM, maka dapat mendukung keberlangsungan PIM ke depan, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh khususnya Dewantara,” kata Nasrun.

Oleh karena itu, PT PIM tidak mungkin menghibahkan aset yang baru dibeli dengan utang tersebut kepada masyarakat, karena PIM sangat kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

“PT PIM selaku anak perusahan PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban dan bertanggung jawab atas aset yang sudah dimiliki, untuk digunakan sebagai pengembangan usaha PT PIM dan dilaporkan secara berkala,” ujar Nasrun.

Nasrun menjelaskan, setiap komersialisasi aset eks PT AAF harus ada izin tertulis dari pemegang saham yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku perusahaan BUMN.

“Kita sudah mencoba negosiasi dengan perwakilan Forpemda untuk mengusulkan ide-ide atau rencana apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat Dewantara. Namun hingga saat ini belum ada usulan yang disampaikan, kecuali permintaan hibah scrap (besi) pabrik eks PT AAF sebesar 25 persen,” katanya.

Saat ini kata Nasrun kondisi PT PIM dalam keadaan yang memprihatinkan, sedangkan melalui program CSR sudah banyak membantu masyarakat lingkungan perusahaan, seperti sektor pendidikan, rumah sederhana, peningkatan ekonomi, rumah ibadah, dan lainnya.

“Kami berharap Forpemda dapat memahami kondisi PT PIM dan mendukung program keberlanjutan usaha PIM ke depan, sehingga lapangan kerja terbuka untuk masyarakat Aceh dan khususnya masyarakat di lingkungan perusahaan,” harapnya.

Nasrun menjelaskan PT PIM termasuk dalam wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga memudahkan investor untuk berinvestasi di kawasan ini. Tetapi jika kondisi tidak kondusif, maka investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi.

“Kami sangat yakin dari Forpemda tidak menginginkan PT PIM ini pailit atau harus sama nasibnya dengan PT AAF dan PT KKA yang sudah lama sudah lama tidak berproduksi,” ujar Nasrun.

Sebelumnya diberitakan, ratusan masyarakat Aceh Utara yang tergabung dalam Forum Pemuda Dewantara (Forpemda) dan beberapa mahasiswa serta elemen masyarakat sipil lainnya menggelar aksi di depan pintu utama PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Krueng Geukuh, Senin (7/10/2019).

Dalam aksi tersebut massa mendesak PT PIM untuk menghibahkan limbah scrap (besi tua) eks PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) kepada masyarakat Kecamatan Dewantara melalui Forpemda sebesar 25 persen dari hasil penjualan.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK