Mualem Dipanggil Komnas HAM, Jubir PA: Tak Ada yang Luar Biasa

Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem (Foto: aceHTrend/Taufik)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dua mantan petinggi GAM, yakni Muzakir Manaf (Mualem) dan Irwandi Yusuf dikabarkan dipanggil oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.

Terkait informasi tersebut, Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Muhammad Saleh menjelaskan, pemanggilan tersebut khususnya kepada Mualem yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPA PA merupakan surat klarifikasi biasa dan normatif.

“Tidak ada yang luar biasa. Hanya permintaan keterangan, terkait peristiwa masa lalu yaitu, kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tahun 2001-2004 silam,” ujar Muhammad Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima aceHTrend, Selasa (8/10/2019).

Sebelumnya sebut Saleh, pihaknya sudah menerima surat Nomor: 258/SP-Aceh/IX/2019, tanggal 23 September 2019, beberapa hari lalu dari Komnas HAM RI di Jakarta.

Namun, karena berbagai kesibukan Mualem belum bisa memenuhi panggilan tersebut.

“Hanya untuk memberi keterangan, Insyaallah Mualem akan datang, kami akan meminta untuk dijadwalkan ulang,” sebut Saleh.

Oleh karena itu kata dia, tak ada yang luar biasa dari surat pemanggilan tersebut karena sebelumnya, Komnas HAM juga telah turun ke Bener Meriah dan meminta keterangan serupa dari berbagai pihak, termasuk unsur TNI dan Polri.

Menurut Saleh, apa yang dilakukan Komnas HAM RI, merupakan tugas lembaga negara dalam melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu, yang menjadi ranah dari lembaga tersebut.

“Karena itu, berdasarkan azas praduga tak bersalah, maka Komnas HAM wajib meminta keterangan dari para pihak. Termasuk para pimpinan milisi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat itu,” ungkap Saleh.

“Permintaan keterangan ini hanya sebatas penyamaan data maupun informasi dari para pihak yang diperoleh Komnas HAM dalam melakukan klarifikasi dari kasus dimaksud. Ini adalah normatif dan prosedur kerja yang harus dilakukan Komnas HAM. Jadi, wajar-wajar saja,” ungkapnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK