Mualem, The Last Commander

Mualem (Foto : Taufik/aceHTrend )

Muhajir Juli

Publik Aceh pantas saja terkejut dan ingin tahu perkembangan informasi, sejak tersiarnya kabar bila Teungku H. Muzakkir Manaf dipanggil oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI atas kasus Timang Gajah, Bener Meriah di masa lalu. Karena, sejauh ini Pemerintah Pusat telah menutup peluang terjadinya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM semenjak dicabutnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR).

Informasi dipanggilnya Mualem oleh Komnas HAM, telah memancing rakyat Aceh untuk mengetahui mengapa eks Panglima TNA itu dipanggil ke Jakarta? Walau kemudian Juru Bicara Partai Aceh Muhammad Shaleh sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada yang luar biasa, Mualem hanya dimintai keterangan terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang gajah sepanjang 2001-2004.

Di dalam politik, semua hal bisa saja terjadi. Rakyat Aceh harus waspada. Cukuplah penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) setahun lalu, sebagai pengalaman buruk. Ketika Irwandi ditangkap, lihatlah, ia diperlakukan bak pentolan teroris. Diantar ke bandara dengan panser, padahal, dia hanya dituding melakukan korupsi dan itupun di bawah 1 miliar. Seharusnya pun bukan menjadi urusan KPK. KPK seharusnya tak main di kasus receh.

Marwah kualitas perdamaian Aceh sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bila rakyat Aceh tidak siap-sedia dan menganggap biasa saja seperti penangkapan Irwandi, maka ketika kelak Mualem dibawa ke Jakarta, maka peluang untuk kembali akan sangat kecil. Padahal soal dugaan pelanggaran HAM di Aceh, bilapun Mualem terlibat, dia bukan aktor yang paling harus bertanggungjawab.

Sebagai manusia merdeka yang menjunjung tinggi hukum, saya pribadi menghormati proses penegakan hukum, khususnya pelanggaran HAM di masa lalu di Aceh. Tapi, lajur prosesnya harus jelas. Di mana harus dimulai dan prosesnya harus terang benderang. Komnas HAM tidak boleh menyelesaikan kasus Aceh seperti menyusun puzzle, coba-coba dan tak jelas prosesnya.

Sebagai rakyat Aceh, sekali lagi saya mengatakan bahwa pegangan utama penyelesaian persoalan Aceh tetaplah merujuk pada MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Finlandia antara GAM dan RI. Tidak boleh di luar koridor itu.

Saya kira, Sebelum memanggil satu persatu tokoh Aceh –tokoh GAM– Komnas HAM harus berkoordinasi dengan tim KKR Aceh yang telah dibentuk oleh Pemerintah Aceh, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Komnas HAM tidak boleh tidak menghormati lembaga KKR Aceh yang sudah dibentuk dan kini sudah bekerja dengan baik, di tengah berbagai rintangan yang harus dihadapi.

Kapal Belanda Sudah Dekat

Wajar saja saya khawatir, semakin ke sini, semakin besar saja kemungkinan realiasi kewenangan Aceh untuk tidak bisa terwujud. Masih banyak turunan UU Nomor 11 Tahun 2006 yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Pusat, tapi belum kunjung usai dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Perjuangan merawat perdamaian masih panjang dan kita tidak ingin kembali ke zaman perang. karena bila perang bersenjata kembali menjadi pilihan, berhenti saja bermimpi untuk membangun negeri ini. Karena perang hanya akan menghancurkan peradaban, meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan.

Kita harus sadar bila betapa banyak orang yang ingin daerah ini kembali bergolak. Karena dengan terjadinya pergolakan, maka lumbung ekonomi para petualang konflik akan kembali penuh. Karena bagi sebagian orang, perang adalah peluang bisnis agar bisa kaya raya.

Sedangkan bagi rakyat, bila perang kembali terjadi di Aceh, hanya akan mendapatkan nestapa. Tidak lebih dan tidak kurang.

Kapal Belanda sudah semakin dekat. Itulah perumpamaan yang cocok untuk menggambarkan bila kondisi sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa saja tidak peduli, tapi ingat bila suatu hari Mualem bisa dibawa ke Jakarta sebagai pesakitan politik dan pesakitan hukum, maka tokoh-tokoh yang lain bukanlah perkara sulit untuk dibawa serta.

Mari jaga Mualem. Dia the last commander kita. Marwah GAM dan marwah perjuangan ada di pundaknya.

Untuk Komnas HAM, jangan lupa di Aceh ada KKR Aceh. Jangan main hantam kromo.

Penulis adalah esais Aceh. Peminat kajian politik, sosial dan hukum. Juga seorang jurnalis.

Baca juga : Mualem Dipanggil Komnas HAM, Jubir PA: Tak Ada yang Luar Biasa

Mualem: Komnas HAM Tak Paham MoU Helsinki

KOMENTAR FACEBOOK