Hipelmabdya Minta Pemkab Ajukan Banding Atas Hasil Putusan PTUN Jakarta Terhadap PT CA

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat Daya (Hipelmabdya), Hafijal, meminta Pemerintah Kabupaten Abdya melakukan banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan PT Cemerlang Abadi (CA) dalam sidang gugatan persoalan luas Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan tersebut.

“Kami meminta Pemkab Abdya bersikap dengan mendesak Kementerian ATR/BPN selaku tergugat untuk melakukan banding, jika Kementerian ATR/BPN tidak melakukan banding maka Pemkab Abdya atau Pemerintah Aceh wajib melakukan langkah-langkah Advokasi strategis,” ungkap Hafijal melalui rilis yang diterima aceHTrend, Rabu (9/10/2019).

Hafijal menyebutkan, putusan PTUN Jakarta sangat mengecewakan masyarakat Abdya dan mengabaikan rekomendasi penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT CA yang dikeluarkan oleh Pemkab Abdya maupun Pemerintah Aceh. 

“Putusan PTUN melukai hati masyarakat Abdya yang sudah berjuang untuk memperoleh keadilan atas lahan HGU yang selama ini ditelantarkan dan tidak dikelola oleh manajemen PT CA. Putusan itu tentu tidak berpihak kepada harapan masyarakat Abdya tentunya,” ujar aktivis mahasiswa itu.

Hafijal menambahkan, dalam gugatan PT CA meminta PTUN membatalkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan HGU yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN karena tidak sesuai dengan permohonan luas lahan yang diajukan oleh manajemen PT CA yaitu 4.860 hektare, di mana Kementrian ATR/BPN hanya menyetujui perpanjangan izin HGU atas lahan perkebunan sawit seluas 2.202 hektare, kemudian ditambah 960 hektare untuk petani plasma dengan berlaku 25 tahun. Artinya, sekitar 1.898 hektare luas lahan yang diajukan dicabut oleh pemerintah.

“Padahal dalam salah satu poin putusan PTUN mewajibkan Kementerian ATR/BPN untuk memproses permohonan perpanjangan HGU manajemen PT CA sesuai dengan permohonan tanggal 11 Juli 2016 dengan menerbitkan keputusan pemberian HGU atas areal seluas 4.847,18 hektare sesuai dengan risalah panitia pemeriksaan tanah B Nomor 04/PPT/B/2016 Tanggal 23 Agustus 2016,” papar Hafijal.

Ia meminta agar Pemkab Abdya melanjutkan advokasi secara proaktif dengan membangun legal opini, lobi, dan juga meminta dukungan dari Forbes DPR RI Asal Aceh. Selain itu, Hafijal juga meminta untuk membenahi Kementerian ATR/BPN dengan telaah hukum dan argumentasi lainnya yang diperlukan, sehingga putusan awal Kementerian ATR/BPN yang dianggap memberikan keadilan untuk masyarakat Abdya.

Putusan Kementerian ATR/BPN yang dibatalkan oleh PTUN Jakarta memberikan perpanjangan sebagian luas lahan yang produktif dan mencabut luas lahan yang tidak dikelola oleh PT CA.

“Menurut kami, putusan itu adalah win-win solution atau solusi bersama antara Pemkab Abdya dan manajemen PT CA, supaya menjadi kabar gembira yang dapat berlanjut ke tahap pemanfaatan eks lahan HGU PT CA untuk masyarakat Abdya. Sehingga 24.786 KK di Abdya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dapat memanfaatkan eks lahan HGU PT. CA yang tidak diperpanjang izinnya, maka dengan demikian angka kesejahteraan masyarakat Abdya diharapkan makin meningkat,” pungkas Hafijal.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK