Akmal Ibrahim: Putusan PTUN Jakarta Lukai Masyarakat Abdya

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Cemerlang Abadi (CA) terhadap Hak Guna Usaha (HGU) dinilai telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat di kabupaten setempat. Pasalnya, kata Akmal, PTUN Jakarta tidak secara aktif melibatkan Pemkab Abdya dalam proses gugatan tersebut.

Pada prinsipnya, hakim PTUN bersifat aktif untuk memperoleh keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan, apalagi lahan HGU yang menjadi objek gugatan berada di Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya.

“Kita selaku Pemkab Abdya mengetahui adanya gugatan itu melalui kabar yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Padahal, lahan HGU yang menjadi objek gugatan berada di Abdya. Jadi, sudah sepatutnya Pemkab berkepentingan untuk mengetahui setiap kebijakan pemberian HGU,” ungkap Akmal Ibrahim, melalui surat Bupati Abdya yang dikirim kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR) Republik Indonesia dan kepada Kantor Sekretariat Presiden Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 4 Oktober 2019.     

Surat yang ditandatangani Bupati Akmal tersebut diperoleh aceHTrend pada Rabu (9/10/2019). Dalam surat tersebut berisi pandangan Pemkab Abdya terhadap putusan PTUN Jakarta Nomor 126/G/2019/PTUN.JKT terkait perkara gugatan yang diajukan oleh PT CA yang diwakili Fery Tanudjaya dengan tergugat Menteri ATR/BPN RI.

Seperti diketahui, dalam putusan PTUN Jakarta tertanggal 3 Oktober 2019, hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan membatalkan surat keputusan Menteri ATR/BPN RI tentang perpanjangan jangka waktu HGU PT CA atas tanah di Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya.

Oleh karena itu, Bupati Abdya melalui surat tersebut mendorong Kementerian ATR/BPN RI untuk melaksanakan upaya hukum dengan mengajukan banding terhadap putusan hakim PTUN Jakarta, karena Pemkab Abdya tidak dapat menerima gugatan dan putusan tersebut.

“Ke depanya, kita berharap Pemkab Abdya agar dilibatkan secara aktif setiap permasalahan perpanjangan izin HGU PT CA, karena pemerintah daerah harus mengetahui secara penuh atas pemanfaatan setiap jengkal tanahnya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.      

Sebelumnya, masyarakat Abdya mendesak Kementerian ATR/BPN RI untuk tidak memperpanjang izin HGU PT CA dengan alasan dari total 4.864,88 hektare lahan negara dikuasi perusahaan itu sebagiannya ditelantarkan jadi hutan belantara hingga 30 tahun lamanya.

Setelah berbagai tahapan dilakukan, akhirnya pihak Kementerian ATR/BPN mengabulkan permintaan masyarakat dengan mengeluarkan keputusan pihak perusahaan diperbolehkan perpanjangan izin HGU sekitar 2.050 hektare ditambah 900 hektare lagi untuk areal plasma.

Sedangkan sisanya dicabut oleh negara untuk diberikan kepada pemerintah daerah untuk program pembukaan sawah baru untuk menunjang program swasembada pangan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pihak perusahaan tersebut keberatan terhadap surat keputusan Menteri ATR/BPN RI sehingga mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Anehnya hakim PTUN Jakarta mengabulkan semua gugatan perusahaan tersebut tanpa mendapatkan keterangan dari pemerintah daerah selaku pihak yang berkaitan.

Atas putusan PTUN tersebut, kini banyak elemen masnyarat meminta agar pihak Kementerian ATR/BPN RI untuk mengajukan banding terkait pengabulan gugatan tersebut. Desakan banding itu terus mengalir, baik dari anggota dewan, LSM, hingga organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK