Ini Jadwal Sidang Perdana Gugatan Irwandi Yusuf Terhadap Tiyong CS

Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong (Ist)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Gugatan yang dilayangkan Irwandi Yusuf melalui kuasa hukumnya Isfanuddin SH dkk kepada tiga kader PNA dan telah dikabulkan Pengadilan Negeri Banda Aceh, dijadwalkan sidang pertamanya pada tanggal 21 Oktober 2019 mendatang.

Penelusuran aceHTrend dari situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri (SIPP PN) Banda Aceh, Kamis (10/10/2019), belum disebutkan siapa yang akan menjadi majelis hakim perkara tersebut.

Gugatan tersebut, didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 2019, tentang perkara Partai Politik dengan nomor
53/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Bna. Adapun ketiga kader tersebut, yaitu Samsul Bahri alias Tiyong, Miswar Fuadi, dan Irwansyah alias Muksalmina.

Ada sejumlah hal gugatan yang dikabulkan dan dimuat dalam situs http://sipp.pn-bandaaceh.go.id tersebut, di antaranya, pertama mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kedua menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga menurut hukum.

Ketiga menyatakan Penggugat adalah Ketua Umum DPP PNA yang sah masa bakti periode 2017 sampai dengan 2022. Empat menyatakan Tergugat I s.d Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Lima menyatakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh Tergugat-Tergugat pada tanggal 14/15 September 2019 di Bireuen yang mengatasnamakan DPP PNA adalah tidak sah.

Keenam menyatakan segala keputusan dan atau ketetapan-ketetapan yang diambil atau dihasilkan dari Kongres Luar Biasa (KLB) Bireuen tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum bagi DPP PNA.

Tujuh menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bertanggung jawab secara tanggung rentengan atas segala risiko dan atau kerugian yang ditimbulkan dari penyelenggaraan KLB dimaksud baik terhadap internal maupun eksternal dan membebaskan DPP PNA dari segala risiko kerugian pihak ketiga lainnya.

Delapan menghukum Tergugat I untuk bertanggung jawab secara pribadi atas pengakuan dan atau perbuatan hukumnya yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum DPP PNA dari hasil KLB Bireuen, baik terhadap internal maupun eksternal termasuk kerugian atau potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

Sembilan, menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader/anggota dan pengurus PNA mulai dari DPP hingga pengurus tingkat gampong atas kesalahan para Tergugat yang telah menimbulkan kekisruhan/perpecahan internal PNA dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari melalui media cetak atau setingkatnya sebesar 1 (satu) halaman penuh selama seminggu berturut-turut.

Sepuluh, menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp50 juta, per harinya setiap tergugat tersebut lalai menjalankan keputusan ini sebagaimana diktum angka 6 (enam).

Sebelas menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) tersebut kepada kas DPP PNA sekaligus dan seketika.

Duabelas membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng.

Sementara itu, aceHTrend belum dapat konfirmasi terkait persiapan ketiga tergugat dalam menghadapi persidangan tersebut.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK