Membangun Aceh dengan Wakaf

Ilustrasi @dakwatuna

Pada pertengahan September yang lalu, saya sempat berjumpa dengan beberapa pegiat di bidang filantropi di Indonesia seperti Ahyudin, Syahru Aryansyah, N. Imam Akbari, dan Ronio Romantika. Saat itu saya berkesempatan membawa mereka bertemu dengan beberapa pegiat filantropi di Malaysia seperti Dato’ Abu Ubaidah Kemin dan Datuk Dr. Mohd Ghazali Md. Noor.

Salah satu hal yang menarik dalam pertemuan itu adalah bagaimana besarnya ‘passion’ mereka dalam bidang yang mereka tekuni itu. Di antara mimpi-mimpi besar mereka adalah bagaimana dapat membangun dan memberdayakan masyarakat melalui sektor filantropi khususnya wakaf. Sambil bercanda, mereka menantang saya untuk melakukan hal yang sama di Aceh. Saya pun menjawab bahwa orang Aceh sudah jauh-jauh hari melakukan hal itu. Bagi masyarakat Aceh, wakaf adalah salah satu sektor yang memegang peran sentral dalam berbagai sendi kehidupan. Jadi yang perlu kami lakukan sekarang adalah mereplikasi apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Aceh di masa lalu.

Saya pun terus berbagi sedikit informasi mengenai berbagai aplikasi wakaf yang telah dilakukan oleh masyarakat Aceh baik di dalam atau di luar negara. Snouck Hurgronje (1888/2007) mencatat bahwa banyak sekali rumah wakaf masyarakat Aceh di Mekkah. Salah satunya yang masih tetap bertahan adalah Wakaf Habib Bugak Asyi atau Baitul Asyi. Wakaf Baitul Asyi ini sudah berumur sekitar 210 tahun, sejak pertama sekali diwakafkan pada tahun 1809. Wakaf ini semakin dikenal publik di tanah air, karena sejak tahun 2006 setiap Jamaah Calon Haji (JCH) embarkasi Aceh menerima pembagian dana wakaf, berkisar dari 1.200 sampai dengan 2.000 riyal atau setara dengan 4,3 juta sampai 7,2 juta rupiah, sesuai hasil dari keuntungan pengelolaan aset wakaf yang diperolehi oleh Baitul Asyi pada setiap tahun.

Izrin Muaz Md Adnan (2012) mencatat bahwa ada juga aset wakaf Aceh yang terdapat di Pulau Pinang, Malaysia berupa Mesjid Melayu Lebuh Aceh yang diwakafkan oleh Tunku Syed Hussein pada tahun 1808. Lalu pada tahun 1820, Tunku Syed Hussein juga mewakafkan 13 buah rumah yang berada di Lebuh Chulia dan Lebuh Aceh, Pulau Penang.

Di Kampung Aceh, Yan, Kedah pula ada sebuah sekolah yang diinisiasi masyarakat Aceh dimotori oleh Dr. Teuku Abdul Djalil Lamno bersama dengan Tengku Abdul Hamid. Sekolah yang didirikan tahun 1938 itu diberi nama Attarbuyah Adiniyah Anlamiyah. Untuk menjaga kelangsungan sekolah ini, maka pada tahun 1998 sewaktu almarhum Tan Sri Sanusi Junid menjadi Menteri Besar Kedah sekolah ini dijadikan sekolah Maktab Mahmud Yan. Maktab Mahmud ini dibiayai oleh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman dan dinaungi oleh Sultan Kedah.

Van Langen (1888) secara lugas menyebutkan bahwa Blang Padang dan Blang Punge sebagai tanah wakaf milik Masjid Baiturrahman. Sementara itu Koesoema Atmaja (1922) mengatakan bahwa di Aceh banyak sekali aset wakaf dalam berbagai bentuk seperti masjid, sawah, asrama pelajar, wakaf pohon dan tanah perkuburan untuk orang asing. Bahkan menurut Suparman Usman (1999), Aceh ketika zaman Kerajaan Aceh Darussalam memiliki sebuah badan yang diberi nama Balai Meusara, lembaga yang khusus mengelola segala urusan yang berhubungan dengan wakaf.

Selanjutnya, dalam laporan khusus Tempo Edisi 19-25 Agustus 2003 mengenai kenapa Aceh memberontak, ada sebuah narasi mengenai kisah pembelian pesawat oleh orang Aceh untuk Indonesia. Bung Karno datang ke Aceh pada 16 Juni 1948 meminta bantuan membeli sebuah pesawat untuk menguatkan pertahanan udara dan mendukung transportasi antar pulau.

Hanya dalam waktu dua hari pengusaha Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) berhasil mengumpulkan 130,000 straits-dollars (sekarang Dolar Singapura) dan 5 kilogram emas. Uang dan emas itu kemudian diserahkan kepada Bung Karno. Saat itu diperkirakan uang yang terkumpul cukup untuk membeli dua pesawat sekaligus.

Pesawat Dakota dengan nomor pendaftaran RI-001 ini terbang pertama sekali ke Indonesia pada Oktober 1948. Pesawat inilah yang kemudian digunakan oleh Bung Hatta dalam mengunjungi berbagai daerah dalam tur Sumatera seperti Payakumbuh, Jambi dan Banda Aceh. Pesawat yang oleh Bung Karno diberi nama Seulawah yang berarti gunung emas bahkan bisa menembus blokade Belanda untuk membawa masuk senjata dan amunisi dari luar negeri dalam rangka perjuangan melawan agresi Belanda.

Kedermawanan orang Aceh ini kemudian juga dinukilkan oleh James Siegel (1969) mengenai keberhasilan Teungku Daud Beureueh memimpin masyarakat bersama-sama berswadaya membangun masjid, memperbaiki jalan dan jembatan serta menggali saluran irigasi sepanjang 17 kilometer dengan kedalaman 1,5 meter serta luasnya 2,5 meter pada tahun 1963.

Saluran irigasi senilai 100 juta rupiah ketika itu dibangun tanpa pengeluaran dana sedikitpun dari pemerintah. Pemilik tanah rela mewakafkan tanah mereka, masyarakat yang lain pula mewakafkan tenaga mereka untuk menggali saluran itu. Setiap hari, mulai jam 8:00 pagi sampai jam 4:30 atau jam 5:00 sore, tidak kurang dari 300 orang bahkan kadang-kadang mencapai 2000 orang yang mewakafkan tenaga mereka membangun saluran irigasi.

Saya kemudian meneruskan sedikit lagi cerita bagaimana rakyat Aceh bahu membahu membangun Darussalam, kawasan yang dikenal sebagai Jantung Hati masyarakat di provinsi itu. Kebetulan juga beberapa hari sebelum peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh ke 60 pada 2 September 2019 lalu, dari salah satu grup WhatsApp saya menerima salinan buku berjudul ‘Darussalam’ dalam bentuk pdf yang dikirim oleh Dr. Saiful Mahdi, seorang intelektual muda Aceh yang memainkan peranan sentral dalam mendirikan The Aceh Institute dan ICAIOS (International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies), dua lembaga riset terkemuka di sana. Buku ini tentu sangat memudahkan saya berbagi cerita dengan para pegiat filantropi itu.

Dari manakah sumber dana untuk pendirian Darussalam itu? Rupanya dana itu adalah sumbangan dari semua lapisan masyarakat baik hartawan ataupun rakyat biasa yang hidupnya sederhana.

Ini terlihat pada halaman 48 buku itu yang mencacat; “Kaum hartawan memberikan sokongan dalam djumlah jang besar, baik berupa uang maupun berbentuk gedung2 sedangkan rakjat jang tak berpunja menjumbang untuk Darussalam jang ditjintainja ini dalam batas2 kemampuan jang ada pada mereka, baik berupa uang dalam djumlah jang terbatas, maupun berbentuk barang jang tidak bernilai tinggi seperti kertas koran, botol kosong dan sebagainja. Sementara itu sumbangan tenaga diberikan setjara bersungguh2 dan ichlas untuk kerdja gotong-rojong membuat djalan, menimbun lobang2, meratakan tanah dan lain2 sebagainja setjara bahu-membahu oleh rakjat, anggota angkatan perang, polisi, pegawai negeri, para peladjar dan lain2.

Pendek kata, Darussalam benar2 merupakan milik dan djantung hati rakjat Atjeh seluruhnja dan didalam bentuk apapun djuga segenap rakjat Atjeh telah menanam modalnja di Darussalam.”

Sebagai peminat kajian wakaf, saya kemudian mencoba mencari apakah ada disebutkan wakaf dalam buku ini. Ternyata kata wakaf ditemukan pada dua tempat yaitu pada halaman 107 dan 205.

Pada halaman 107 itu merupakan keterangan mengenai sumber kekayaan dan pendapatan yayasan (pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh). Pasal 4 (b) menyatakan bahwa hibah/wakaf dan derma dari perorangan merupakan salah satu sumber kekayaan dan pendapatan.

Pada halaman 205, ini merupakan informasi mengenai pembentukan yayasan yang diberi nama “BADAN WAKAF DJAMI’AH ARRANIRY” pada 31 Desember 1962. Salah satu tujuan yayasan itu adalah untuk membantu IAIN Al-Djamiah dalam arti yang seluas-luasnya atau dengan kata lain untuk melengkapi santunan kehidupan IAIN.

Saya juga menambahkan bahwa di seluruh pelosok Aceh kebanyakan mesjid, meunasah dan sekolah dibangun secara kolektif oleh masyarakat dengan bersama-sama mendonasikan harta benda atau uang mereka. Hal ini dikenal dengan nama meuripee dalam budaya lokal. Istilah ini sekarang populer dengan nama crowdfunding (urun dana).

Masyarakat, ketika itu, mendonasikan uang sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membeli sepetak tanah untuk dibangun mesjid, meunasah ataupun sekolah. Dana untuk pembangunan dan penyelenggaraan mesjid, meunasah atau sekolah itupun diperoleh dengan cara urun dana. Biasanya aset yang sudah ada itu akan didaftarkan sebagai harta wakaf atau wakeueh dalam istilah masyarakat di sana.

Di akhir pertemuan itu kami sampai kepada suatu kesimpulan bahwa melihat sentralnya peran wakaf bagi masyarakat Aceh di masa lalu saat wakaf masih belum masuk ke dalam arus utama, tentunya bukan hal yang sulit untuk kembali menjadikan wakaf sebagai salah satu aktor penting dalam membangun Aceh ke depan di saat wakaf sudah menjadi tren di mana-mana. Tentunya ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi kita generasi penerus di Aceh untuk dapat mereplikasi jejak gemilang pendahulu kita dalam membangun Aceh melalui sektor wakaf.[]

Fahmi M. Nasir (Pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D’Meusara (JDM) Banda Aceh, Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia) dan kolumnis Mindset, Acehtrend. Email: fahmi78@gmail.com

KOMENTAR FACEBOOK