Tersangka Mark Up Alat Penangkap Hama Kopi Tidak Ditahan Polda Aceh

Alfian MaTA (Foto : acehterkini)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh memilih tidak menahan tersangka mark up proyek pengadaan alat penangkap hama kopi di Bener Meriah. Menurut polisi para pelaku bertindak kooperatif sehingga tidak perlu ditahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reskrimus Polda Aceh Kombes Pol T. Saladin, Rabu (10/10/2019) ketika menggelar konferensi pers di Mapolda Aceh.

“Para tersangka tidak ditahan karena kooperatif. Barang bukti yang disita yakni uang Rp2,3 miliar dan dua bidang tanah senilai Rp2 miliar yang mana jumlah keseluruhan adalah Rp4,3 miliar,” kata mantan Kabid Humas Polda Aceh ini.

Sementara itu, pegiat antikorupsi di Aceh sekaligus Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian Husen, Kamis (11/10/2019) menyayangkan tindakan Polda yang tidak menahan para tersangka penggelembungan harga pengadaan alat penangkat hama kopi di Kabupaten Bener Meriah.

“Dengan kerugian negara mencapai 16, 5 miliar, tapi pelakunya tidak ditahan, sungguh aneh,” kata Alfian.

Dalam keterangan tertulisnya kepada aceHTrend, Alfian juga mendesak pihak Polda Aceh untuk segera menetapkan para terduga sebagai tersangka. “Penetapan empat tersangka terhadap kasus korupsi pengadaan traktan atau alat penangkap hama patut di tahan sesegera mungkin.

Mengingat ini kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dan kerugian bukan hanya semata keuangan negara akan tetapi petani kopi menjadi korban akibat pengadaan yang di lakukan oleh negara tidak dapat di mafaatkan oleh petani.”

Ia menjelaskan pula, perlu dipahami dalam kasus tersebut petani menjadi korban dari kejahatan luar biasa. Penindakan terhadap tersangka korupsi tidak mengenal adanya kompromi atau kooperatif. Akibat perbuatan yang ditimbulkan bukan saja menimbulkan kerugian keuangan negara, akan tetapi menyebabkan kerugian bagi petani akibat perbuatan korup itu.

“MaTA mendesak Polda Aceh atau Kejaksaan untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka, sehingga tidak menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan memudahkan bagi penyidik untuk melanjutkan penyidikan. kasus tersebut sudah lama menjadi konsumsi publik,” ujar Alfian.

Seperti dilaporkan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh mengungkap kasus dugaan korupsi (mark up) proyek pengadaan alat penangkap hama kopi di Kabupaten Bener Meriah.

Dalam kasus ini, pihaknya mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,3 miliar serta dua bidang tanah kosong bersertifikat yang nilainya mencapai Rp2 miliar serta sejumlah dokumen.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono didampingi Dir Reskrimsus, Kombes Pol T Saladin dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Aceh pagi tadi mengatakan, dalam kasus ini pihaknya menetapkan empat orang tersangka yang salah satunya adalah mantan Kadistanbun Bener Meriah berinisial AR.

“Yang bersangkutan terlibat dalam pengadaan penangkap hama kopi ini dengan kerugian negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp16,5 miliar,” katanya dalam konferensi pers Banda Aceh, Rabu (9/10/2019).

Kabid Humas menjelaskan, proyek pengadaan penangkap hama kopi ini sendiri dibiayai APBN tahun anggaran 2015 dengan anggaran senilai Rp48,15 miliar. Tersangka AR sendiri diketahui sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek itu.

“Selain Ar, tiga tersangka lain yakni PPK berinisial T, Kontraktor (rekanan) berinisial MU serta rekanan yang menerima subkontrak pekerjaan yakni TJ,” katanya.

Proyek itu sendiri, dilaksanakan oleh PT Jaya Perkara Grup yang mana para tersangka menggelembungkan harga alat penangkap hama kopi berkali–kali lipat kepada petani. Kasus ini diungkap berdasarkan informasi dari masyarakat.

“Penyelidikan kasus ini lebih dari dua tahun mulai 2016 hingga 2018. Kasusnya ditingkatkan kepenyidikan sejak September 2018 lalu,” sambung Kombes Pol Ery Apriyono.

KOMENTAR FACEBOOK