Musim politik sudah selesai, kini saatnya kita berkoalisi. Masa kampanye sudah lama berlalu dan tiba waktunya mencari titik temu. Begitu katanya, demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam masyarakat post-demokrasi, di mana menjadi politisi tidak lagi menjadi ideologi tapi lebih sekadar imaji, maka oposisi sepertinya lama-lama menjadi basi. Kenapa? Karena sekarang sudah tiba masanya muncul seleb-seleb politik yang menjamur di musim kawin demokrasi, yang menjadikan parlemen atau pemerintahan sebagai ladang pekerjaan. Pada akhirnya ada dua kemungkinan besar dalam politik di masyarakat pascademokrasi. Pertama munculnya orang-orang yang sama tapi miskin kreativitas dan inovasi substansi politik. Kedua munculnya wajah baru dengan metode konvensional. Sehingga, jarang sekali masalah kerakyatan atau problem kebangsaan terselesaikan, hanya karena kita berhadapan dengan banyak seleb-seleb politik.
Ada beberapa kemungkinan dalam menjelaskan seleb politik ini. Pertama, kita hidup di masa post-demokrasi di mana media massa di bawah kilatan blitz dan make up menjadi begitu dominan. Budaya pop politik kian menjadi rebutan para politisi dan calon politisi. Masalah sosial seolah menjadi bagian dari “reality show“ untuk mendongkak keterpilihan dan menembus batas batas elektoral konstituten. Ya, namanya ajang reality show, tentu umurnya tidak panjang. Dia mendadak terkenal, mendadak kaya, tapi tidak serta menjadi mendadak pintar. Dalam prosesnya, banyak yang melihat kenyataan bahwa ilusi menjadi lebih nyata dari fakta yang ada. Realitas media tiba-tiba saja dibaca sebagai sebuah kenyataan sesungguhnya. Padahal media bisa mengedit, membingkai, menambah, dan mengurangi kenyataan. Bahkan lebih jauh lagi, media dengan segala kecanggihannya bisa mengkonstruksi dan mereproduksi realita jauh lebih baik atau buruk sesuai ideologi para pemiliknya.
Hal kedua, sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak. Distorsi informasi di atas akan menjadi erosi informasi yang tidak sepenuhnya atau bahkan menghilang semuanya dari khalayak. Politik menjadi komoditas yang diperjualbelikan, bukan ide perbaikan yang direalisasikan. Sehingga politik ala layar kaca atau tampilan di headline media atau jalan-jalan menjadi esensi ketimbang pendidikan publik. Nilai-nilai demokratisasi terkikis sejalan dengan kecenderungan politik yang semakin personal. Partai politik menjadi semakin mirip satu sama lain. Meski di satu sisi ini menunjukkan interaksi positif dalam spektrum ideologi politik. Namun hal yang sama bisa menjadi jembatan efektif untuk menjebak khalayak dalam eskapisme permanen dari realita yang sebenarnya dalam hidup. Yang seharusnya menjadi prioritas untuk dicarikan solusinya.
Kesimpulannya, seleb politik lebih banyak gayanya dibandingkan dengan isinya. Meski tidak semua lahir dari jalur seleb politik, tapi kondisi aktual membuat calon politisi baik yang muncul dari jalur ideologi menjadi semakin usang. Ketinggalan zaman dan mengafirmasi prasangka-prasangka budaya negatif terhadap politik itu sendiri. Orang-orang menjadi semakin apriori terhadap politik dan dinamikanya.
Jadi, jangan heran jika pada suatu titik, partisipasi politik semakin menurun, dan kita kembali mendiskusikan hal-hal klise seperti bagaimana menghindari korupsi dalam pemerintahan, menekan politik uang dalam pemilihan langsung, menaikkan keterlibatan perempuan dalam pemilu dan lain sebagainya. Akhirnya wajah eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa saja berganti. Tapi masalahnya masih yang itu-itu saja. Sementara yang lain sudah terbang ke bulan, kita masih berbicara tinggal landas. Yang lain sudah 6 G, kita masih bicara 4G. Dan yang lain sudah diskusi revolusi industri dan pendidikan 4.0. Kita masih sibuk dengan urusan politik pencitraan. Semoga saja APBA dan APBK tahun ini tidak lagi terlambat, dan bisa tepat waktu.[]
Peneliti The Aceh Institute, Dosen UIN Ar-Raniry dan Pendiri http://padebooks.com/
