Aceh Akan Menjadi Kiblat Ekonomi Syariah Nasional

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengadakan Seminar Nasional Islam dan Pembangunan Ekonomi (SN-IPE) ke-2 yang berlangsung di Auditorium Prof Ali Hasjmy UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rabu (15/10/2019).

Seminar yang mengambil tema “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia” ini dihadiri 700 orang peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi keuangan dan perbankan syariah, dan juga unsur Pemerintah Aceh.

Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah Dr. Taufik Hidayat, M.Ec sebagai narasumber pertama menjelaskan, saat ini Indonesia dianggap sebagai negara yang mempunyai potensi besar dalam industri ekonomi syariah.

Diperkirakan penduduk Indonesia menghabiskan US$ 177 miliar untuk pariwisata halal, US$ 1,303 miliar untuk makanan halal, US$ 270 miliar untuk fesyen halal, US$ 209 miliar untuk media dan rekreasi, US$ 87 miliar untuk farmasi halal, dan US$ 61 miliar untuk kosmetik halal.

“Tetapi potensi tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan Indonesia,” kata Taufik.

Ia melanjutkan, dalam laporan Global Islamic Economy Report 2018/2019, Indonesia menduduki peringkat ke-10 sebagai player industri halal (score 45, sementara Malaysia peringkat pertama dengan score 127). Di antara yang menyebabkan ini terjadi adalah karena tidak adanya harmonisasi dan koordinasi antar instansi pemerintahan.

“Benturan regulasi dan tumpang tindih kebijakan dan program menjadi masalah yang menyebabkan industri ekonomi Syariah di Indonesia berjalan lambat. Karena itu, pemerintah membentuk KNKS untuk melakukan harmonisasi regulasi dan koordinasi kebijakan dan kegiatan untuk mendorong perkembangan lebih lanjut industri ekonomi syariah Indonesia,” katanya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar mengatakan, ada dana zakat terkumpul pada tahun 2019 mencapai Rp260 Miliar sementara potensi wakaf bisa mencapai Rp 180 triliun.

“Ini menjadi sumber bernilai untuk memberdayakan perekonomian umat,” katanya.

Melihat potensi ekonomi syariah yang besar, Aceh sebagai daerah yang berkomitmen untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah seharusnya bisa memanfaatkan peluang ini dan menjadi penggerak utama.

Untuk itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis mengatakan perlu ada gerak sinergis dan langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi syariah dan menyelesaikan permasalahan ekonomi umat.

“Bank Indonesia dalam hal ini telah berupaya untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah yang mencoba mengembangkan gerak strategis pengembangan ekonomi syariah dan mensinergikan kebijakan di Serambi Mekkah,” kata Zainal.

Aceh berpeluang menjadi kiblat pengembangan ekonomi syariah nasional setelah Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada penghujung tahun 2018, yang menginginkan masyarakat Aceh meninggalkan riba dalam transaksi keuangan dan seluruh praktik lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk patuh syariah.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan bahwa dalam tiga tahun (Januari 2019 -Januari 2022) semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh (perbankan, BPR, leasing, asuransi, pegadaian, dll) harus dikonversi menjadi Lembaga keuangan Syariah.

Perwakilan OJK Provinsi Aceh, Rahmad Hidayah menyampaikan bahwa ini menjadikan Aceh sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan single banking system dan bisa dikembangkan menjadi pusat keuangan syariah di Indonesia.

Teakhir, Direktur PT Bank Aceh, Haizir Sulaiman menyampaikan bahwa Aceh terus mewarnai pengembangan ekonomi syariah nasional. Setelah pada 2016, Aceh melakukan konversi BPD-nya, pada akhir tahun 2018, Aceh mengeluarkan qanun yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan bank dan non-bank untuk juga melakukan konversi menjadi lembaga keuangan syariah.

Efek dari penerapan Qanun LKS tersebut, proporsi aset perbankan syariah di Indonesia akan bertambah sekitar Rp25,76 triliun sebagai akibat limpahan konversi lembaga keuangan syariah di Aceh sehingga menaikkan market share perbankan syariah nasional menjadi 6,10 persen. Dengan kata lain, total aset perbankan syariah meningkat menjadi Rp505,6 triliun dan total aset perbankan konvensional turun menjadi Rp7.786,8 triliun. Potensi besar ini seharusnya diturunkan ke dalam strategi pengembangan yang bisa menjadikan Aceh sebagai kiblat ekonomi syariah nasional.

Dalam kesempatan yang sama, PT Pegadaian Syariah menyalurkan bantuan Dana Kebajikan Umat untuk FEBI UIN Ar-Raniry sebesar Rp20 juta. FEBI UIN Ar-Raniry juga meluncurkan dua lembaga kajian, yaitu ZISWAF Centre dan Pusat Studi Halal.

Keduanya, di samping menjalankan kajian dan penelitian terkait zakat, infak, sedekah dan juga tentang halal, juga menjadi lembaga yang bisa mendorong pengembangan ekonomi ummat. ZISWAF Centre akan diupayakan menjadi nazir wakaf yang bisa menerima dan mengelola wakaf dan juga UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dari Baitul Mal Aceh.

Sedangkan Pusat Studi Halal diharapkan aktif dalam melakukan kajian dan penelitian terkait bidang halal yang dimensinya sangat luas mencakup produk halal, dan industri halal,  serta mencakup dimensi wisata, rekreasi, media dan juga fashion. Di samping itu, Pusat Studi Halal juga diupayakan menjadi konsultan atau lembaga pendamping pengusaha dalam melakukan sertifikasi halal.[]

KOMENTAR FACEBOOK