PNS Dilarang Kritik Pemerintah, Apalagi Bikin Gaduh di Sosmed

Ilustrasi @pikiran rakyat

Jakarta – Pascatusuk yang dialami Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, beberapa waktu lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin kembali menegaskan bila ASN tidak boleh mengkritik dan menjatuhkan martabat pemerintah.

Penegasan itu terkait adanya ASN yang bermasalah dengan hukum di Pandeglang, Banten akibat unggahan komentar negatif tentang musibah yang dialami Wiranto. ASN tersebut diketahui seorang kepala seksi di Dinas Pemuda dan Olahraga.

“Ya silakan, menghadapi hukum,” ujar Syafruddin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019), seperti dikutip dari kompas.com.

“Ya undang-undangnya begitu. Di role (peran)-nya saja, bukan bagian kritik. Memberikan masukan saran yang progresif ya oke-oke saja. Tapi bukan di ruang publik apa lagi bikin gaduh, apa lagi menyerang. Kan ada aturannya. Ikuti aturannya saja, negara akan baik,” lanjut dia.

Syafruddin mengingatkan agar ASN berhati-hati mengunggah pernyataannya di media sosial agar tak membuat mereka menjalani proses hukum.

Ia menambahkan para menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga negara sudah berbusa-busa mengingatkan ASN-nya agar tak asal dalam mengunggah sesuatu di media sosial miliknya.

“Pembinaan selalu. Para menterinya, para pimpinannya. Menteri PAN-RB mendata saja. Bukan pengambil putusan. Bukan seolah bertanggung jawab atas 4,5 juta ASN. Ada gubernur, wali kota. 80 persen ASN di daerah. Tidak di pusat,” katanya.

Selain yang dialami ASN tersebut, Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi juga dicopot dari jabatannya karena sang istri Irma Nasution dinilai telah membuat status nyinyir terhadap Wiranto.

Tak hanya Kolonel HS, KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagaimana dilansir detik.com mengungkap sudah ada 7 prajurit yang dihukum karena urusan media sosial. Sebanyak 6 orang karena ulah istrinya, sementara 1 orang karena perbuatannya sendiri.

“Sampai dengan hari ini Angkatan Darat (AD) sudah memberikan sanksi kepada tujuh orang anggota TNI AD,” kata Jenderal Andika, di Mabes TNI AD, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Dua dari tujuh orang itu adalah Kolonel HS dan Serda J, yang dicopot dari jabatannya serta ditahan 14 hari lantaran masing-masing istrinya membuat posting-an nyinyir soal penusukan Wiranto. Kemudian ada juga prajurit dari Korem Padang, Kodim Wonosobo, Korem Palangka Raya, Kodim Banyumas, dan Kodim Mukomuko, Jambi. Salah satu di antaranya dihukum karena yang bersangkutan sendiri yang melakukan kesalahan di media sosial, bukan istrinya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK