Terkait Hibah Aset PKS, Dewan Abdya Temui Ketua DPRA

Bupati Abdya Akmal Ibrahim saat melakukan peninjauan bangunan PKS di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Abdya.

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) yang dipimpin Wakil Ketua I Syarifuddin dan Wakil Ketua II Hendra Fadhli bersama sejumlah anggota dewan lainnya menggelar pertemuan dengan Ketua DPRA sementara, Dahlan Jamaludin, di ruang Ketua DPR Aceh, Kamis (17/10/2019).

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua I DPRK Abdya, Syarifuddin alias Yoyong menyampaikan kepada Ketua DPRA perihal urgensi kehadiran Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya sebagai sarana pendongkrak perekonomian masyarakat yang saat ini banyak bergantungan pada sektor perkebunan kelapa sawit.

“Kehadiran kami pada hari ini selain bersilaturrahmi dengan Ketua DPR Aceh yang baru, sekaligus kami meminta dukungan kepada ketua agar dikeluarkannya Surat Keputusan DPR Aceh tentang rekomendasi pengalihan/pelepasan aset PKS Lhok Gayo kepada Pemerintah Kabupaten Abdya” ungkap Wakil Ketua DPRK Abdya dari Partai Nanggroe Aceh itu.


Menyikapi permohonan delegasi DPRK Abdya, kata Yoyong, Ketua DPRA Dahlan mengakatan pada prinsipnya DPRA mendukung penuh setiap inisiatif Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang menguntungkan daerah dan masyatakatnya.

“Demikian juga tentang kebutuhan pembangunan PKS di Abdya. Bila ada kendala, dengan duduk bersama tentu mudah bagi kita menemukan solusinya,” ujar Yoyong mengutip ucapan Dahlan Jamaluddin.

Pertemuan delegasi DPRK Abdya dengan Ketua DPRA (Foto: Hendra Fadli)

Terkait dengan rekomendasi DPRA tentang persetujuan pelepasan aset propinsi berupa bangunan PKS kepada Pemerintah Abdya, Dahlan berkomitmen bahwa, setelah pelantikan pimpinan defenitif DPR Aceh, rekomendasi itu bisa diterbitkan berdasarkan surat permohonan pelepasan aset dari gubernur Aceh.

Untuk itu, kata Yoyong, Dahlan menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Abdya melakukan komunikasi secara intens dengan pihak Pemerintah Aceh.

“Pemerintah Abdya harus intens melakukan komunikasi dengan Pemerintah Aceh, termasuk menanyakan nyangkutnya dimana dan kendalanya apa?,” sarannya.

Sebab, kata Yoyong, menurut Ketua DPR Aceh dari Partai Aceh tersebut, yang ada dimejanya saat ini baru berupa surat permohonan dari bupati Abdya kepada gubernur Aceh yang ditembuskan kepada Ketua DPR Aceh.

“Sementara Surat dari Gubernur Aceh belum kita terima” katanya.

Menyikapi informasi dari ketua DPR Aceh tersebut, Wakil ketua II DPRK Abdya, Hendra Fadli beranggapan, mungkin hanya terkait masalah teknis atau kelengkapan administrasi yang harus disempurnakan oleh Pemerintah Kabupaten Abdya terkait hibah aset PKS tersebut.

“Sepulang dari sini, kami akan komunikasi hal ini dengan pak bupati. Insya Allah dengan kerjasama semua pihak, pengalihan aset PKS Lhok Gayo menjadi milik Kabupaten Abdya akan selesai dalam tahun 2019 ini,” ujar Hendra Fadli optimis.[]

Editor: Irwan Saputra

KOMENTAR FACEBOOK