Cara Yogya Memaksa Pelancong Berbelanja

Oleh Muhajir Juli

Beberapa waktu lalu saya berkesempatan kembali ke Yogyakarta. Kali ini bersama rombongan wartawan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tiga hari di sana, saya mencoba mempelajari secara otodidak pengelolaan pariwisata di sana. Hmmm, setelah saya amati, pantas saja mereke berhasil membangun citra sekaligus ekonomi melalui “jasa menjual angin” itu.

Yogyakarta, yang menjadi Daerah Istimewa di Indonesia, bukanlah wilayah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat kaya. Tapi Pemerintah Yogyakarta berhasil menjadikan Yogya sebagai daerah penting, bukan saja karena statusnya yang istimewa, tapi sekaligus ngangenin.

Yogya berhasil menyulap diri menjadi kota yang ramah, egaliter, tidak rasis, sekaligus asoe lhok-nya yang seakan-akan setara dengan pendatang. Intonasi bicaranya yang sopan, seakan-akan kita yang lebih unggul dari mereka. Setidaknya begitulah rasa yang saya tangkap selama tiga hari.

Di tengah berbagai keramahan yang ditawarkan itu, Yogya adalah kota yang tegas pada wisatawan. Ketegasan ini ditunjukkan dengan cara pengelolaan objek wisata yang teratur.

Ketika saya berkunjung ke Candi Prambanan, objek candi dengan pintu masuk sangatlah jauh. Di pintu masuk ke lokasi ditempatkan penjaga yang ramah tapi ketat. Pintu masuk wisatawan lokal dan bule dipisah.

Hal menarik, sejak dari tempat pemberhentian bus hingga mencapai kompleks candi, tidak ada seorang pedagang pun berjualan. Bagi yang lupa membawa air mineral dan snack, maka bersiaplah untuk kehausan.

Kompleks candi yang luas dan tinggi, otomatis menguras energi pengunjung. Apalagi bila dihitung berjalan kaki dari pintu masuk. Sungguh akan membuat kerongkongan ingin disesapi air.

Ketika usai bertamasya, kita harus menempuh jalur keluar yang terpisah dari jalur masuk. Jaraknya pun tidak dekat. Harus berjalan kaki lagi hingga betis terasa kebas.

Di perjalanan itu, pengelola masih saja “menguji keimanan” wisatawan dengan cara menyediakan jasa transportasi keliling untuk dua candi lagi di sekitar Prambanan. Dengan kondisi badan yang sudah letih sejak turun dari candi itu, tentu saya kita akan tertarik dengan tawaran jasa transportasi wisata yang ditawarkan dengan senyum merekah. Andaikan tidak diingatkan oleh Event Organizer (EO) bila sudah waktunya kami harus pulang, sungguh kami akan membeli tiket keliling dua candi lagi.

Sepanjang jalan jelang pintu keluar, kami harus melewati koridor sempit yang kiri dan kanan berupa lapak oleh-oleh batik, baju, cinderamata, hingga toys tradisional untuk anak-anak. Saya sempat membayangkan, bila dua anak saya ikut serta, maka Rp500.000 (paling kurang) harus dibelanjakan untuk membeli mainan yang dihamparkan di lapak-lapak itu.

Tidak ada pilihan lain. Koridor sempit itulah satu-satunya pintu keluar. Lebar ruas yang dijadikan jalan hanya satu meter. Kiri dan kanan dijejali oleh-oleh. Mata kita “dipaksa” untuk melihat barang-barang itu.

Saya menyebut koridor sempit itu sebagai “lorong ujian” untuk menguji seberapa istiqamahnya manusia menyimpan uang di dompet. Saya perhatikan, hanya saya yang istiqamah. Teman-teman yang lain, baru saja lima lapak mereka lalui, sudah mulai memegang barang dagangan, tawar menawar dan akhirnya membuka dompet.

Saya akhirnya juga belanja. Di ujung koridor, dekat dengan tempat parkir bus, dibangun los-los tempat dijual makanan dan minuman. Kelapa muda dijejer secara apik di depan los sempit yang tidak memiliki teras. Jos! Di situlah akhirnya saya harus membelanjakan uang.

***
Dari semua objek wisata yang saya kunjungi di sana, semuanya menawarkan pengalaman yang sama. Bahwa ketika seseorang datang ke sana, sedapat mungkin harus membelanjakan uangnya. Orang Yogya tentu tidak memaksa. Bahkan tidak ada pedagang yang menyosor wisatawan. Semua berlaku sopan. Bila sudah ditawarkan tapi wisatawan tidak menggubris, mereka akan mundur sembari tersenyum.

Lalu, bagaimana Pemerintah Yogyakarta “memaksa” wisatawan berbelanja? Mereka membuat sistem.

Setiap objek wisata yang dibuka untuk umum, pertamakali, dibuat jalur masuk yang lumayan jauh dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Tidak ada pedagang makanan di laluan masuk. Selain harus membeli karcis masuk, juga diwajibkan berjalan kaki.

Setiba di objek –pengalaman saya di Ratu Boqo dan Prambanan– disambut dengan alunan musik khas Yogya yang mengalun merdu. Lagi-lagi tidak ada pedagang makanan di sana. Kemudian –khusus di Prambanan–jalan keluar pun dibuat jauh. Di sepanjang laluan itulah mereka menggelar dagangan oleh-oleh dan makanan.

Tiga hari di sana, dengan menghidupkan mesin hemat pada level merah, saya ternyata juga membelanjakan uang sekitar 1 juta Rupiah untuk membeli makanan di luar yang telah difasilitasi oleh OJK. Itu sudah termasuk bakpia yang saya bawa pulang ke Aceh.

Tiba di Aceh, saya masih bisa mengingat Yogya yang santun, ramah, beridentitas Jawa yang sangat kental, islami serta teratur. Saya juga mengagumi pola rekayasa objek wisata yang mereka lakukan.

Andaikan rekayasa yang sama bisa dibuat di berbagai objek wisata terkenal di Aceh, sungguh turis-turis, sekalipun backpaker, akan membelanjakan lebih banyak uangnya selama berkunjung ke berbagai objek wisata di Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK