YLBH-AKA Dampingi Calon Keuchik di Bireuen Gugat Hasil Pilchiksung ke PTUN

Ilustrasi persidangan di PTUN Banda Aceh (Foto: Modusaceh.co)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Evendi, salah satu calon pada pemilihan Keuchik Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen tidak dapat menerima hasil pemungutan suara pada pemilihan keuchik secara langsung (Pilchiksung) di gampongnya yang dilaksanakana pada Selasa 29 Januari 2019 lalu.

Buntutnya, ia menggugat hasil pemilihan yang dimenangkan oleh claon keuchik nomor urut 1, Amiruddin Ibrahim, yang juga calon incumbent pada Pilchiksung tersebut. Evendi menggugat hasil pemilihan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Banda Aceh sejak bebera hari lalu.

Evendi dalam gugatannya mengaku keberatan karena Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) gampongnya tersebut dinilai telah melakukan beberapa pelanggaran hukum sehingga bertentagan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

“Keberatan bukan saja disampaikan oleh Evendi, tapi juga dari masyarakat yang menyampaikan protes karena dinilai pemilihan tersebut tidak sesuai dengan Qanun Aceh tentang Tatacara Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum Evendi, Hamdani Mustika dari YLBH-AKA, pada aceHTrend, (Senin 21/10/2019) malam.

Menurut Hamdani, sebelum dimasukkan gugatan ke PTUN Banda Aceh, kliennya telah mengajukan surat keberatan kepada Camat Peusangan terhadap indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan Pilchiksung di Gampong Kapa.

Hamdani Mustika (Foto. Dok, Pribadi)

Adapun indikasi pelanggaran tersebut diantaranya adalah; adanya pemilih yang belum sampai enam bulan berdomisili di Gampong Kapa, dan P2K tidak memberikan kesempatan penyampaian visi dan misi seta pemaparan program kerja calon keuchik secara terbuka sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 huruf q Qanun Nomor 4 Tahun 2009, serta berbagai pelanggaran lainnya.

“Kendatipun cacat hukum namun pihak tergugat dalam hal ini panitia pemilihan tetap mengesahkan dan menetapkan Saudara Amiruddin Ibrahim sebagai keuchik terpilih untuk masa jabatan 2019-2025,” kata Hamdani.

Pemkab Bireun Sebut Tidak Ada Pelanggaran Hukum

Tidak terima atas pengesahan tersebut, Evendi beserta beberapa tokoh masyarakat mendatangi Sekretariat Bagian Hukum Kabupaten Bireuen untuk mengadukan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2K, namun pihak Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bireun mengatakan tidak ditemukannya pelanggaran dalam proses pemilihan Keuchik Gampong Kapa tersebut.

Padahal, kata Hamdani, independensi P2K Gampong Kapa sangat diragukan karena Ketua P2K Muhdin adalah abang kandung Amiruddin yang terpilih dalam Pilciksung tersebut dan memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara.

“Adanya hubungan darah antara Ketua P2K Gampong Kapa dengan calon keuchik Nomor Urut 1 menunjukan bahwa tidak independenya P2K pada pemilihan Keuchik Gampong Kapa dan bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009,” tambah Hamdani.

Selain itu, kata Hamdani, P2K Gampong Kapa juga tidak menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampaye. Padahal kliennya telah mempersiapkan atribut kompanye untuk mempergunakan haknya yang ikut andil dalam pesta demokrasi pemilihan Keuchik Gampong Kapa.

Tindakan tersebut dinilai sangat menguntungkan calon keuchik nomor urut 1yang merupakan calon incumbent. Tindakan P2K ini dinilai tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf d Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh.

Selain itu, P2K Gampong Kapa juga tidak mengumumkan nama-nama bakal calon, hal ini menyebabkan kerugian bagi kliennya untuk memperoleh dukunga, dan tidak sesuia dengan Pasal 7 huruf h Qanun Aceh tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh.
“Saudara Eevndi menggugat karena cacat secara hukum, sebab terpilihnya Amiruddin Ibrahim Sebagai Keuchik Gampong Kapa tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009,” tandas Hamdani.

P2K Bersifat Independen

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Mukim dan Gampong Kabupaten Biruen, Bob Miswar, saat dihubungi aceHTrend Selasa (22/10/2019) mengatakan, pihaknya di pemerintah kabupaten tidak punya peran apapun untuk mengitervensi P2K dan tahapan-tahapan pemilihan keuchik diserahkan sepenuhnya kepada P2K. P2K menurutnya bersifat independen sama seperti halnya Komisi Independen Pemilihan.

Namun jika ada pihak yang keberatan atas proses pemungutan suara pada pilchiksung dan menggugat ke PTUN, dia menilai hal itu adalah hak setiap orang.

“Nanti kita hadapi di PTUN, P2K yang hadapi karena ini (gugatan) adalah hak dari setiap orang,” ujarnya singkat. []

KOMENTAR FACEBOOK