Pendidikan Tak Boleh Putus

Oleh Zulfikar Halim Lumintang, SST*

Pendidikan merupakan salah satu hak hidup yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun, yang terjadi di lapangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 itu terbentuk, hingga saat ini, Indonesia masih kewalahan dalam mengakomodir pendidikan warga negaranya.

Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya siswa yang putus sekolah pada tahun ajaran 2017/2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, terdapat 32.127 siswa Sekolah Dasar (SD) yang putus sekolah. Provinsi yang paling banyak menyumbang siswa putus sekolah pada tingkat SD adalah Sumatera Utara dengan jumlah 3.873 siswa. Atau sebanyak 12,06% dari jumlah total siswa putus sekolah jenjang SD. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 51.190 siswa putus sekolah pada tahun 2017/2018, dengan provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling tinggi jumlah siswa putus sekolah sebanyak 9.340 siswa atau setara dengan 18,24% dari total siswa putus sekolah jenjang SMP.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlah siswa putus sekolah sebanyak 31.123 siswa putus sekolah, 4.779 siswa berasal dari provinsi Jawa Barat atau setara dengan 15,36%. Sedangkan untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 73.384 putus sekolah pada tahun ajaran 2017/2018 dengan provinsi Jawa Barat masih menjadi penyumbang terbanyak siswa putus sekolah. Tercatat 17.491 siswa SMK putus sekolah atau setara dengan 23,83% dari total siswa SMK yang putus sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2017/2018.

Motivasi belajar masyarakat Indonesia masih rendah, dan ini menular pada generasi muda zaman sekarang. Apalagi diharuskan untuk mengikuti pendidikan di sekolah, ditambah lagi harus membayar untuk mendapatkan ilmu. Menghadapi kenyataan tersebut, tentu dibutuhkan perubahan yang signifikan di bidang pendidikan kita. Baru baru ini, 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo memperkenalkan para menteri yang akan membantunya pada periode 2019-2024. Dalam momen itu, Nadiem Makarim diperkenalkan oleh Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Nadiem Makarim dikenal sebagai CEO Gojek. Sebuah perusahaan start up yang berfokus pada transportasi berbasis online. Presiden Joko Widodo tentu memiliki alasan tertentu atas penunjukkan Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Background pendidikan lulusan Harvard University dan kesuksesannya pada usia yang masih muda diharapkan bisa meningkatkan motivasi para generasi muda dalam menempuh pendidikan.

Tentu saja masyarakat Indonesia masih bertanya-tanya, kebijakan seperti apa yang akan diterapkan oleh Nadiem untuk mengentaskan permasalahan putus sekolah di Indonesia ini. Mengingat dalam urusan pemerintahan pengalamannya bisa dibilang rendah. Kebijakan dalam pengentasan permasalahan putus sekolah bisa dimulai dengan penambahan sekolah, baik dari tingkat menengah sampai tingkat atas. Kalau dipikir secara logika, jumlah sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat atas atau kejuruan harusnya sama. Karena jumlah murid yang masuk pada jenjang berikutnya harusnya sama, tidak sama mungkin disebabkan karena mengulang. Namun kondisi di lapangan berbeda, pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah SD sebanyak 148.244 sekolah, jumlah SMP sebanyak 38.960 sekolah, jumlah SMA sebanyak 13.495 sekolah, dan jumlah SMK sebanyak 13.710 sekolah.

Selain persoalan biaya, persaingan siswa dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya sangat ketat yang disebabkan oleh jumlah sekolah yang terbatas pada jenjang yang lebih tinggi. Dan akhirnya, siswa yang tidak diterima pun akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Setelah jumlah sekolah, kesejahteraan para guru pengajar juga perlu diperhatikan. Masih banyak guru yang berstatus honorer dan belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Guru honorer tersebut rata-rata hanya digaji Rp 100.000,- per bulan. Tentu nominal tersebut sangat miris, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para guru honorer tentu sangat berharap agar nasibnya diperhatikan, dengan dilantiknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru.

Kemudian perlunya peningkatan motivasi bagi para pemuda agar terus mau dan mampu untuk bersekolah. Apalagi di era modernisasi ini, barang siapa tidak bisa mengikutinya maka akan jauh tertinggal dalam segala hal. Dan sebagian besar pengetahuan bersumber dari bangku sekolah. Jadi, target jangka pendek bidang pendidikan yang perlu dibenahi adalah menjaga para pemuda agar tidak putus sekolah.[]

*Penulis merupakan Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK